JAKARTA- Kehadiran Luhut Binsar Panjaitan sesungguhnya tidak relevan dengan tugas Majelis Kehormatan DPR (MKD) untuk memastikan adanya pelanggaran etika kategori berat atas Setya Novanto. Apalagi kinerja MKD sudah tidak lagi menjanjikan dapat mengungkap kebenaran.
“Luhut tidak hadir dalam pertemuan Ma’roef-Reza-Novanto, tapi dicatut namanya. Karena itu Luhut sebaiknya melaporkan tindakan pencatutan itu ke Polisi. Bukan malah marah-marah dan sesumbar akan melawan siapapun secara sensasional,” ujarnya.
Dengan melapor ke aparat penegak hukum, maka menurutnya ia melakukan klarifikasi atas peristiwa pencatutan tidak menimbulkan kegaduhan. Upaya pelaporan Novanto dan Reza adalah demi kehormatan diri dan menjaga wibawa negara, karena Luhut adalah pejabat negara.
Sebelumnya, Luhut B. Panjaitan dalam sidang MKD Senin (14/12) siang tadi menyatakan bahwa walaupun sudah ada memo 15 Mei 2015 dan 17 Juni 2015 yang diberikannya kepada Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa belum ada perpanjangan kontrak Freeport sebelum 2019, namun diluar ada upaya-upaya perpanjangan Freeport.
“Diluar, ada upaya-upaya perpanjangan sebelum 2019 yang dilakukan oleh Freeport. Sehingga muncul pro dan kontra. Saya usulkan pada pimpinan (Presiden) agar berhati-hati terhadap pro dan kontra tersebut,” ujarnya.
Luhut juga di dalam sidang menjelaskan hasil kajian yang berkesimpulan tidak perlu lagi melakukan pembelian saham Freeport tersebut pada 2021.
“Untuk apa beli saham Freeport kalau pada 2021 kontraknya sudah habis dan tambang itu menjadi milik kita semua. Ini sudah dilakukan di Blok Mahakam yang sudah menjadi milik Indonesia.
Luhut juga menolak mengomentari surat MoU tertanggal 7 Oktober 2015 antara Menteri ESDM dan PT Freeport Mc Moran yang menyatakan kontrak Freeport sudah diperpanjang.
“Tidak elok kalau saya mengomentari kerjaan kolega saya dalam kabinet,” ujarnya (Web Warouw)
