JAKARTA- Sampai hari ini pemerintahan Joko Widodo belum mampu mengatasi praktek intoleransi dalam bentuk kekerasan terus menerus terjadi dimasyarakat. Data pelanggaran kebebasan baik kebebasan beragama, berekspresi, berkumpul, justru semakin meningkat pada pemerintahan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Ketua Setara Institute, Hendardi kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (4/4).
“Selain pelanggaran HAM, pembiaran praktik intoleransi juga membahayakan kualitas demokrasi,” ujarnya.
Pernyataan Sekretaris Kabinet RI, Pramono Anung pada 31 Maret lalu bahwa Presiden Jokowi menaruh perhatian khusus pada kasus-kasus intoleransi masih merupakan pernyataan simbolik yang tidak diikuti oleh jajaran pemerintahan di bawahnya.
“Sehari setelah pernyataan itu, pada 1 April, kegiatan keagamaan pengikut Syiah di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur diserang dan dibubarkan paksa oleh organisasi masyarakat yang menyebut diri sebagai Ormas Aswaja,” ujarnya.
Pada hari yang sama juga Hendardi mengatakan, Ormas yang diidentifikasi sebagai FPI (Front Pembela Islam) juga melakukan aksi intoleransi dengan membubarkan diskusi Jaringan Aktivis Filsafat Islam (JAKFI) di Pekanbaru, Riau.
Aksi-aksi intoleransi tersebut hanyalah sebagian kecil dari aksi-aksi intoleransi yang terjadi di banyak tempat pada kwartal pertama 2016. Jokowi tidak cukup hanya menyampaikan keprihatinan dan pernyataan dalam menghadapi kasus-kasus semacam ini.
“Tetapi harus dibuktikan dengan tindakan, yakni memerintahkan jajarannya baik institusi Polri, Kementerian terkait, termasuk pemerintah daerah untuk mengambil langkah2 kongkrit menghadapi kelompok intoleran,” tegasnya.
Data pelanggaran kebebasan baik kebebasan beragama, berekspresi, berkumpul, justru semakin meningkat pada pemerintahan Jokowi. Selain pelanggaran HAM, pembiaran praktik intoleransi juga membahayakan kualitas demokrasi.
“Presiden Jokowi harus memastikan semua mekanisme pencegahan aksi intoleransi itu bekerja efektif termasuk melibatkan masyarakat luas,” tegasnya (Web Warouw).
