JAKARTA- Pernyataan Menkopolhukam Luhut B Panjaitan terkait rencana eksekusi mati terpidana kasus narkoba menggambarkan pemerintahan Jokowi saat ini multipilot (terlalu banyak yang mau memimpin) Hal ini disampaikan oleh Ketua Setara Institute, Hendardi kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (22/4).
Hendardi menyoroti anggapan Luhut bahwa proses eksekusi mati sebelumnya seperti sinetron akibat banyaknya pemberitaan.
“Pernyataan itu menunjukkan bahwa Luhut juga tidak nyaman dengan aspirasi dan aksi penolakan elemen masyarakat sipil,” ujarnya
Menurut Hendardi justru pemerintahan Joko Widodo lah yang gemar membuat sinetron dengan efek publisitas yang over dosis tanpa ada kerja nyata.
“Selain membahayakan, pernyataan itu juga kontradiktif, karena sebenarnya yang gemar membuat sinetron adalah pemerintah. Sebagian besar menteri Jokowi gemar dengan efek publisitas dan pencitraan yang over dosis meskipun tidak ada kerja nyata,” ujarnya.
Ia mengkritik Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) yang sering melakukan konferensi pers dalam berbagai peristiwa.
“Dalam kasus yang berbeda, bagaimana tidak menjadi sinetron, BIN saja gemar melakukan konferensi pers,” ujarnya.
Menurut Hendardi, sebagai sebuah kebijakan yang antikemanusiaan, eksekusi mati memang harus ditentang dan disuarakan terus menerus.
“Masih dalam statement yang sama, tanpa sadar bahkan Luhut juga menganggap putusan Jokowi terkait crisis center untuk kasus penyanderaan 10 WNI di Filipina sebagai sebuah kekeliruan karena menimbulkan kegaduhan,” ujarnya.
Luhut juga menurutnya terlampau ‘progresif’ terkait pernyataannya bahwa pemerintah tidak akan pernah meminta maaf pada korban 65. Sementara Jokowi di London mengatakan belum memutuskan apapun.
“Bukan hanya matahari kembar tapi banyak matahari dalam pemerintahan Jokowi. Tak salah kalau ada anggapan kabinet ini multipilot. Situasi semacam ini perlu dijadikan pertimbangan Jokowi dalam reshufle II untuk mengefektifkan sinergi dan koordinasi kabinet,” ujarnya. (Max K. Lasut)
