Oleh: Toga Tambunan *
KERIS karya beberapa empu di nusantara, menyatakan khazanah intelektual leluhur kita, di abad ke-13. Keris Nogososro besutan mpu Supo Mandrangi atas titah Brawidjaya. Keris mpu Sendok, yang dipesan Ken Arok. Pangeran Diponegoro memiliki beberapa keris, diantaranya keris kyai Siluman berluk 11, yang sempat dibawa ke Belanda dan di kembalikan ke RI pada tahun 2020.
Peneliti ahli logam Barat tercengang adanya zat titanium dikandung tubuh besi keris itu. Karya desain tradisional di nusantara sudah bertehnologi titanium, secara tempa alamiah, berproses bakar ditungku arang. Sedang di Eropah tehnologi titanium baru dikenal pada abad ke-19 sebagai produk ikutan teori iptek.
Pasir berwarna abu-abu kehitam-hitaman menutup hampir sepanjang pantai diantaranya di selatan pulau Jawa, dibuktikan menyimpan unsur titanium. Peneliti ahli logam Eropah menyaksikannya. Kubaca di koran ketika saya seingatku masih murid SMP. Bahkan disebut juga, mungkin terdapat bahan uranium dalam tubuh keris.
Entah logam langka apa lagi bermukim disekeliling kita, jurnal tehnogi iptek akan mengungkapnya.
Logam langka saja ternyata terhampar luas, maka tidaklah mengherankan bila logam umum seperti nikel melimpah berdiam di alam NKRI ini.
Logam berlambang Ni di Indonesia, terbanyak sedunia.
Kemajuan tehnologi Eropah dan Amerika Serikat sehingga menjadi negara industri super modern tehnologi tinggi ternyata berkat logam nikel, yang selama ini tergampang didapatnya dari Indonesia.
Kini logam berlambang Ni mencuat jadi primadona bagi tehnologi. Terkait kesepakatan masyarakat global menstop energi berbasis fosil yang residunya berakibat iklim jadi kacau dan lingkungan hidup berantakan. Kondisi itu wajib dihentikan. Dicari pengganti tehnologi sumber energi yang harus zero emisi, maka ditemukan energi listrik yang bisa disimpan dalam baterei dengan template berbasis nikel. Jutaan mobil, sepeda motor, televisi, dan segala benda berguna karena adanya listrik akan pasti melekat dengan baterei.
Hanya orang pandir saja mengebas gizi makanan yang tersedia, apalagi melepaskan dengan sengaja. Kalaupun negara adi daya jadi mafia sombong pegang pistol terkokang, makanan kita miliki, tidak dilepaskan jika kita bukan orang pandir.
Mohammad Hatta, selaku perdana menteri & ketua delegasi RI di Konferensi Medja Bundar di Den Haag (Belanda) pada 1949, setuju menandatangani bayar hutangnya penjajah Belanda, kepada beberapa negara pemasok alutsistanya demi menjajah sebelumnya penduduk nusantara dan selanjutnya bangsa dan negara RI. Padahal kita pada 1949 sudah negara beradaulat 5 tahun sebelumnya.
Maka bung Karno, tidak setuju hutang Belanda itu menjadi tanggungan RI maka Presiden RI tidak mau bayar. Bung Karno menolak pandir.
Namun rezim Suharto tatkala berkuasa kembali menyetujui pasal perjanjian KMB tentang hutang Belanda itu kategori tanggungan RI, sungkem ritual politik M.Hatta itu; dan membayarnya.
Berikutnya di 1967, 3 (tiga) minggu setelah Soeharto menguasai Istana Negara, para pihak kapitalis industri dan bank papan teratas, diorganisasi Rockefeller mendikte penjarahan mereka atas Indonedia pada pertemuan di Jenewa (Swiss). Ketika itu Menlu Adam Malik pendamping Sultan Hamengkubuwono IX, disertai Menteri Ginanjar Kartasasmita dan
lainnya tim ekonom mafia Berkeley, menyetujui semua aksi korporasikrasi yang bagai singa kasar serakah mencabik robek bangkai mangsanya, menyeringai girang mendapat kado sebagaimana para kapitalis memverifikasi.
Di lain posisi Adam Malik berkata takzim dengan cara penjarahan korporat global itu, katanya Indonesia akan stabil, bukannya mendeteksi telah pasti akan tersiksa lebih parah dibanding masa diperas kolonial Belanda.
Itulah kepandiran berikutnya perilaku rezim militeris Soeharto.
Saya mengungkap ingatan ini, sebagai pelajaran, agar jangan lupa; sungguh bebas dari niat mendendam terhadap yang sudah terjadi.
Satu perusahaan kapitalis raksasa, yakni Mac Moran Inc. mencaplok bukit gunung Erstberg Papua menancap PT Freeport McMoran di Tembagapura. Gunung itu, sesungguhnya diincar kapitalis Belanda selagi di zaman Hindia Belanda, yang telah tahu perut gunung Erstberg itu berisi emas.
Sebelum 1965, Bung Karno menolak tegas proposal kapitalis AS mengeksploirasi gunung Erstberg itu, karena beliau bertekad RI sendiri akan sanggup eksploirasi, nanti, sekembalinya putra putri Indonesia yang sedang ditugaskannya studi di luarnegri. Mereka itu kini statusnya eksil.
Pancasila berpendirian politik, budaya dan ekonomi RI berdiri diatas kaki sendiri. Itu sikap adi luhung Bung Karno merawat NKRI.
Pada era rezim Suharto bukannya G to G tapi rela B(usines) to G(overment) berskema kontrak karya, dengan Freeport MacMoran Inco. maka Indonesia dapat royalti hanya 1% per tahun yang berlangsung selama 30 tahun. Tatkala di era Susilo Bambang Yudoyono Indonesia dapat sekitar kurang 4%. Mungkin 5 tahun.
Presiden Joko Widodo berjuang keras. Sempat sebentar RI mendapat saham 9,36%.
Pada Desember 2018, Presiden Joko Widodo, berhasil tuntas mengakusisi 51,2% saham Freeport menjadi milik RI. Presiden Joko Widodo berhasil rebut kembali posisi RI pemilik utama tambang gunung Erstberg di Papua itu. Dengan skema Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) berjalan baru sekitar 3 tahun saja, pada 2021 setelah Freeport diakusisi, menghasilkan 109 T bagi RI. Tahun 2022 ini diperkirakan mendapat lebih 200 T.
Presiden Joko Widodo terus menegakkan performa kedaulatan RI atas sumber daya alam negerinya. Merambah urus hasil tambang, diantaranya nikel. Pemasukan ekspor mentah nikel hanya 15 T, dan setelah hilirisasi sampai dengan Oktober 2022 telah melonjak jadi 360 T, padahal belum lama di lakukan.
Dengan begitu RI bisa cepat melunasi bayar bertahap hutang luar negri. Kondisi RI bebas hutang itu justru tidak kompatibel dengan konsep politik pihak korporat global yang mendesain RI tetap terparkir jadi negara pengutang, mendesain statusnya tertinggi sebatas negara sedang berkembang saja, sehingga selamanya tergantung pada ikatan raksasa korporatokrasi global itu.
Kini raksasa korporatokrasi global itu melalui kapitalis Uni Eropa di pengadilan WTO, di Jenewa, memaksa maunya terhadap nikel mentah, sumber daya alam di bumi dan milik bangsa & negara RI.
Korporatokrasi global itu, selama ini leluasa melenggang mengaut nikel mentah Indonesia, langkahnya di stop Presiden Jokowi.
Presiden RI Joko Widodo tegas maju terus kukuh pendirian nasionalisme berdiri diatas kaki sendiri, maju terus memprogram hilirisasi nikel. Smelter lanjut gencar didirikan di berbagai zone. Bauksit dan timah pun dilarang diekspor mentah.
Situasi ini pastilah berimbas pada ajang pilpres mendatang.
Korporat global itu, pasti merancang tetapkan kandidat Presiden RI terpilih mendatang, sosok pencabut hasil capaian Joko Widodo dan penggelar karpet merah baginya merampok leluasa kekayaan sda Indonesia.
Dapat diantisipasi mereka sebagai mafia, memang gunakan maksimal digital media massa menutup nalar agar membuat pandir bangsa Indonesia. Dasar obyektifnya memang ada. Yakni kondisi sebagian besar warga Indonesia belum terpelajar mengenali idee calpres yang bersaing di pilpres.
Dapat diantisipasi, mafia inkorporatokrasi itu akan mendesain taktik kandidatnya terzalimi, penyedot emosi kostituen Indonesia belum terpelajar yang, selalu iba memihak seseorang terzolimi. Mayoritas kostituen pemilu memilih bukan karena gagasan calpres.
Jika usaha mafia korporatokrasi gagal melalui pilpres, berikutnya skenario konspirasi seperti dilakukan di Chile menjatuhkan Presiden Salvador Allende dengan kode Jakarta Operation; di Irak terhadap Saddam Husein dan juga di Libya atas M. Khadaffi beralas dusta adanya senjata pemusnah massal; di negara Afrika Utara berkampanye Arab Spring; di Brasilia mengangkat Jair Bolonaro setelah merekayasa pengadilan abal-abal memvonnis Lula da Silva, presiden sebelumnya; di Afghanistan dan beberapa negara di Afrika menyemarakkan terror radikalisme Wahabi, sehingga terus carut marut perang sesamanya, di Kroasia membangkitkan zombi naziisme Hitler dengan mengangkat sosok V. Zelensky jadi presiden, di Myanmar mengelola perbedaan Islam – Budha merusak ketentram-damaian. Konspirasi korporatokrasi itu seingatku hanya gagal di Tiongkok yang berhasil padamkan unjuk rasa 1989 di Tiananmin, maupun demo di Hongkong pro demokrasi 1914, 1919 serta revolusi payung 2022.
Mengatasi tantangan pengelolaan nikel dan sumber daya alam lainnya yang dimiliki RI terhadap pemaksaan korporatokrasi Uni Eropah itu, Presiden Joko Widodo tegak berdiri menyematkan keris tosan adi berjiwa Pancasila, berdiri diatas kaki sendiri.
Korporatokrasi itu memang julig, tidak tulus. Retorikanya demokrasi, kerjasama, padahal hakikinya dalam praktek wajib memenangkan kepentingannya saja. Melalui WTO pada Februari 2022, Uni Eropah memaksakan maunya atas milik bukan kepunyaannya atas nikel RI. Selanjutnya November 2022 menyanjung juga
Recover Together Recover Stronger pada sidang G20 di Bali. Mengakui pemulihan bersama mengatasi krisis di dunia, tapi tidak sedia membagi ipteknya, hanya memaksa mengaut bahan mentah sda dari negera lemah dan negara sedang berkembang.
RI sudah waktunya berpikir meninggalkan WTO jika organisasi ini perintangi RI memajukan negara dan bangsa Indonesia berkembang setara menjadi negara industri besar juga.
Lebih tepat bergabung dengan sependirian tulus jujur recover together recover stronger. Transaksi perdagangan antar negara dapat dilakukan secara bilateral, saling mensejahterakan bahkan persahabatan mutualistis, tidak sekadar transaksi barang dengan uang. Alat pembayaran pun dengan uang negara bersangkutan, tanggalkan denominasi dollar. Dollarisasi sudah usang. A.S penghutang terbesar di dunia. Sudah saatnya setiap negara saling berdikari dalam konteks relasi persahabatan & perdamaian
Kita semua yang patriot adalah Joko Widodo, bersematkan keris tosan adi Pancasila, berdiri diatas kaki sendiri.
Kita semua yang patriot adalah Indonesia, bersematkan keris adi Pancasila, berdiri diatas kaki sendiri.
Waspada pilih kandidat presiden mendatang.
Camkan!
* Penulis Toga Tambunan, pengamat ekonomi politik
