DENPASAR – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini memiliki konsep ‘Membangun dari Pinggiran’, dimana daerah perbatasan terus akan dibangun infrastruktur termasuk kehidupan masyarakatnya. Namun, konsep ini tergantung dari peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam membangun daerahnya masing-masing.
Demikian pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto saat menjadi pembicara kunci dalam Rakenas II Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) di Bali, Rabu (26/4).
“Dewan Perwakilan Rakyat berarti mewakili kepentingan politik rakyat, harapan-harapan rakyat yang harus diwujudkan bersama pemerintah daerah. Jika kita uraikan lagi, maka jabatan DPRD ada karena rakyat,” katanya.
Menko Polhukam menjelaskan, unsur dalam suatu negara yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah. Dikatakan, bisa saja tidak ada DPRD tetapi ada rakyat, namun tidak mungkin ada DPRD tanpa adanya rakyat.
“Sehingga kita tidak boleh merasa lebih tinggi dari rakyat. Ini mungkin kekeliruan sejak jaman kolonial dulu bahwa pejabat-pejabat ini adalah pangreh praja. Sejak kita merdeka ini menjadi pamong praja atau ngemong rakyat,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, dalam kesempatan itu, Menko Polhukam mengajak seluruh anggota DPRD untuk mencermati kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat. Ia mencontohkan, pada tahun 1996 telepon genggam sangat besar, kegunaannya hanya mengganti telepon kabel dengan telepon tanpa kabel.
“Sekarang ini anak kecil pun sudah punya, gadgetnya canggih luar biasa,” kata Menko Polhukam.
Menurutnya, kemajuan IT tentu memiliki dampak positif dan negatif. Ia menceritakan bahwa kemarin meresmikan pengelolaan pemerintah dengan e-government di Sidoarjo. Ada perkembangan IT ini diharapkan jalannya pemerintahan bisa lebih cepat, lebih murah, dan bebas pungli.
“Kemajuan IT juga menghadirkan hal-hal negatif dan setelah saya bincang-bincang dengan teman-teman DPRD rupanya teman-teman siap menjadi agen-agen bela negara,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Rakernas II ADEKSI ini akan berlangsung selama tiga hari. Raker akan membahas mengenai wawasan kebangsaan serta koordinasi seluruh anggota dewan untuk optimalisasi peran di daerah. (Telly Nathalia)
