JAKARTA- Empat orang pimpinan DPR-RI, yaitu Setya Novanto (Ketua), Fadli Zon (Wakil Ketua), Fahri Hamzah, dan Taufik Kurniawan (Wakil Ketua) bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16/12) siang.
Silaturahmi yang dikemas dengan acara minum teh bersama itu, menurut Ketua DPR RI Setya Novanto, membahas sejumlah masalah kebangsaan, mulai dari masalah politik luar negeri, masalah ekonomi, hingga masalah penanganan bencana gempa Aceh yang terjadi baru-baru ini.
Ditegaskan Novanto, DPR mengapresiasi sejumlah langkah nyata yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam melakukan penanganan pasca gempa.
“Kebetulan Pak Fahri sudah melakukan juga ke sana (Aceh), sehingga apa yang dilakukan oleh Presiden ini bisa melakukan sesuatu keadaan yang nyata,” ujar Novanto.
Pertemuan yang berlangsung selama hampir kurang lebih 1,5 jam tersebut menghasilkan kesepakatan agar ke depannya pertemuan serupa dapat terus dilakukan secara rutin.
“Kita akan selalu sering mengadakan suatu konsultasi-konsultasi bersama antara Presiden dan juga para pimpinan-pimpinan DPR. Nantinya akan kita sampaikan juga kepada pimpinan-pimpinan fraksi, di mana nanti pimpinan fraksi juga kita akan coba, kita dekatkan terus dengan pemerintah untuk bersama-sama membicarakan hal-hal masalah politik-politik ke depan,” ucap Setya Novanto.
Menutup keterangannya, Setya Novanto menegaskan komitmen parlemen untuk mendukung seluruh program pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
“Yang paling penting adalah bahwa parlemen dan pemerintah adalah untuk kepentingan kesejahteraan rakyat,” tegas Setya Novanto.
Bahas Persoalan
Usai menerima kunjungan sejumlah pimpinan DPR, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menerima kunjungan Pimpinan dan Ketua Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16/12) siang.
Ketua DPD Mohammad Saleh mengungkapkan, dalam pertemuan yang merupakan forum konsultasi itu dibahas sejumlah hal, beberapa di antaranya ialah penguatan kelembagaan DPD melalui usul amandemen maupun perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), dan juga percepatan pembangunan kawasan Indonesia Timur, kemiskinan, serta disparitas pendapatan antar wilayah.
Tak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, menurut Saleh, turut dibahas mengenai otonomi khusus Papua serta pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Ia juga menegaskan bahwa DPD akan selalu mendukung sekaligus mengkritisi program-program yang dijalankan pemerintah.
“Selain itu banyak aspek lain yang dibahas, mengenai otsus Papua, kemudian juga masalah pembentukan daerah otonomi baru. Ini beberapa pokok yang dibahas dalam rapat konsultasi tadi. Dan pada intinya, DPD RI tetap mengkritisi dan mensupport program-program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah,” kata Saleh kepada wartawan usai bersama pimpinan DPD RI diterima Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16/12) siang.
Pihak DPD sendiri juga sempat menyinggung perihal program dana desa yang dijalankan pemerintah. Pihaknya mengapresiasi peningkatan dana transfer daerah yang meningkat setiap tahunnya.
“Kita terus mendorong agar upaya peningkatan dana transfer daerah dan dana desa itu dari tahun ke tahun terus ditingkatkan. Ini juga kita melihat bahwa pemerintah sudah mulai melaksanakan itu. Kita lihat dari tahun 2016 dan 2017 itu kenaikannya juga cukup signifikan,” pujinya.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, mendampingi Presiden dalam rapat konsultasi bersama tersebut ialah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan juga Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Sementara dari DPD sendiri hadir di antaranya Ketua DPD RI Mohammad Saleh, Wakil Ketua DPD GKR. Hemas, Farouk Muhammad, beserta sejumlah ketua kelengkapan DPD RI. (Bey Machmudin)
