JAKARTA- Presiden Jokowi diminta untuk tidak mengangkat Menteri ESDM (Energi dan Sumberdaya Mineral) dari kalangan Kementerian ESDM. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Eksekutif IMES Indonesia Mining and Energi Studies (IMES) Erwin Usman kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (20/10) menjelang penetapan kabinet Jokowi-JK, yang rencananya akan diumumkan tanggal 21 Oktober 2014.
“Pertama, Jokowi-JK penting memutus rantai sindikasi mafia migas dengan memastikan tidak lagi mengangkat orang-orang yang pernah duduk sebagai Menteri dan pejabat birokrasi di Kementerian ESDM, Pertamina, BP Migas, SKK Migas, PETRAL, serta BUMN sektor ESDM,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pembaruan penting dilakukan, dengan langkah pertama tidak melibatkan aktor birokrasi lama dan bagian dari sistem tata kelola ESDM yang amburadul dan berwatak neoliberal seperti saat ini.
“Nama-nama yang beredar seperti Kuntoro Mangkusubroto, Purnomo Yusgiantoro, Raden Priyono, R Sukhyar, Karen Agustiawan, Ari Sumarno, Sugiharto, Hanung Budya, Iwan Ratman, serta Hari Karyuliarto tak layak menjabat Menteri ESDM” tegasnya.
Kedua menurut Erwin, Jokowi jangan pilih dari CEO korporasi migas/tambang asing. Penguasaan modal asing yaitu Seven Sisters, Kontrak Karya dan PKP2B di sektor ESDM,
“Yang dalam 50 tahun terakhir, telah sebabkan hilangnya kedaulatan Indonesia atas sumberdaya alam. ketergantungan pada modal asing, penghancuran lingkungan hidup yang masif, kekerasan dan pelanggaran HAM, serta tiadanya blue print pengembangan ESDM yang bisa jadi jembatan kemakmuran bagi rakyat Indonesia,” jelasnya.
Beberapa nama yang juga diblack list oleh IMES diminta agar dijauhi dari Presiden Joko Widodo dan tidak masuk dalam nominasi Menteri ESDM.
“Nama Darwin Silalahi (CEO Sheel Indonesia), Taslim Z Yunus, dan Lukman Mahfoedz (Presiden IPA, CEO Medco, eks BP-VICO) termasuk dalam daftar tersebut. Kami ragukan keberanian mereka hadapi mafia migas,” ujarnya
Presiden Joko Widodo menurutnya diminta memilih kandidat yang punya skema tegas memberantas mafia migas, menegakkan Pasal 33 UUD 1945, menjadikan migas untuk kemakmuran rakyat, serta yang berani vis a vis dengan dengan kelompok yang gemar mendorong liberalisasi sektor minyak, gas dan tambang, seperti yang terjadi saat ini.
“Jokowi tentu dapat memilih kandidat yang tepat, dari sekian daftar yang tersedia,” ujarnya. (Tiara Hidup)
