Selasa, 17 Mei 2022

Indeks Kebahagiaan dan Respon Kebijakan Pemerintah

Oleh: Much Fatchurochman*

PROF Soedjarwadi, salah seorang Rektor UGM Yogyakarta seingat saya yang mendorong hadirnya indeks kebahagiaan sebagai satu indikator penting yang perlu jadi rujukan kebijakan.

Melalui Wisdom 2010 terselenggara juga konferensi internasional yang mengundang banyak akademisi ke Yogyakarta. Kebetulan di tahun ini ada bencana erupsi besar Merapi dan seperti kita ketahui bersama dari Yogyakarta ada banyak pelajaran penting kala terjadi bencana besar, bagaimana warga masyarakat bangkit dari keterpurukan dari bencana gempa yang merenggut banyak korban jiwa hingga upaya bangkit kembali paska erupsi Merapi. Ada baiknya menyimak nilai-nilai baik yang bisa dipelajari dari semangat bangkitnya masyarakat ini.

Badan Pusat Statistik memberi laporan rutin dari hasil riset di seluruh provinsi dan baru saja dirilis, Desember 2021. Margo Yuwono, Kepala BPS dalam pengantar publikasi menyatakan Indeks Kebahagiaan sebagai ukuran pembangunan yang bersifat subjektif ditawarkan untuk melihat persepsi masyarakat, tentang apa yang dirasakan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. BPS telah melaksanakan kajian tentang tingkat kebahagiaan beberapa kali, yaitu uji coba tahun 2012 dan 2013, kemudian survei pengukuran tingkat kebahagiaan (SPTK) sebanyak 3 kali, tahun 2014, 2017, dan 2021. Pendekatan yang digunakan adalah kepuasan hidup, afeksi, dan eudaimonia.

Kalau membaca sepotong demi sepotong, membaca angka-angka maka hadir beragam persepsi publik yang bisa dengan mudah ditemukan tercecer dalam beragam status.

Hal menarik dari hadirnya laporan BPS, rasanya lebih tepat jika mendapat perhatian perumus kebijakan. Ada data, ada rujukan dan respon yang tepat dan pas sesuai kebutuhan daerah masing-masing.

Mari bersama mendorong hadirnya kebijakan publik yang lebih baik di tahun baru 2022 dan tahun yang akan datang.

Rakyat sudah memberikan mandat, lewat aneka tahapan pemilihan langsung yang berjenjang di bilik suara.

Oh iya, apakah indeks kebahagiaan salah satu indikatornya adalah daerah tersebut minim korupsinya?

Hehehe, kalau ini tugas dan pekerjaan rumah tiap rezim pemerintahan dari masa ke masa memberikan jawaban dengan kerja nyata, membebaskan rakyat dari perilaku korup pejabatnya.

Selamat tahun baru 2022. Semoga kita semua sehat jiwa raga dan berbahagia!

*) Penulis Much Fatchurochman, wartawan senior, pelaku citizen journalism, free lancer

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,182PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Terbaru