PIDATO Presiden Prabowo Subianto di hadapan MPR, 15 Agustus 2025,– sekali lagi menegaskan arah politik pemerintah menjelang peringatan 80 Tahun kemerdekaan Republik yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945.
Pidatonya seharusnya menjadi arahan dan perintah komando kepada menteri, gubernur, walikota dan bupati, aparat sipil, TNI/Polri, birokrat dan seluruh rakyat dari pusat sampai desa-desa.
Pidatonya yang sangat jelas, tegas, dan progresif,– seharusnya bisa mendorong perubahan yang signifikan dan mendasar untuk membangun sistim dan tatanan baru yang lebih menjanjikan bagi masa depan yang lebih pasti.
Semua pidato Prabowo bukan hanya mendidik, tapi seharusnya menempa, membakar dan memaksa semua orang untuk bergerak. Pidatonya tidak kalah dengan semangat dalam pidato-pidato Soekarno, Amir Syarifuddin, Bung Tomo dan kaum pergerakan lainnya. Mereka bisa mendatangkan gelombang perlawanan revolusioner rakyat Indonesia dari pertempuran Palagan Ambarawa 20 Oktober 1945 sampai pertempuran Surabaya 10 November 1945 demi mempertahankan Kemerdekaan yang masih berumur 3 bulan.
Pidato Prabowo yang kuat itu juga menunjukkan prioritas tugas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar semua berderap terpimpin merebut kemenangan rakyat.
Sanggup kah?
Namun, sanggupkah semua itu dijalankan sendirian oleh seorang Prabowo Subianto,– di tengah-tengah dukungan partai-partai politik yang hanya berorientasi kepentingan sesaat para elit politik nasional,– baik yang duduk di DPR maupun di eksekutif?
Sekuat apakah seorang Prabowo mewujudkan semua rencana programnya di tengah sabotase, penyimpangan dan korupsi dalam aparat birokrasinya dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota sampai desa?
Bisakah semua cita-cita mulia Prabowo Subianto dirasakan seluruh rakyat Indonesia dalam sistim hukum compang-camping tidak adil, anti rakyat dan dikuasai mafia hukum yang menciptakan lingkaran setan?
Bisakah seorang Prabowo menyelamatkan sumberdaya alam yang sudah dikeruk sejak jaman kolonial oleh kaum penjajah,–sampai hari ini, oleh kaum kapitalis birokrat, kapitalis calo dan kapitalis internasional,– yang hanya menyisakan kerusakan alam dan penderitaan rakyat?
Bisakah seorang Prabowo menjaga keselamatan rakyat dari ancaman pandemi yang akan datang yang ditengarai berupa senjata biologi pemusnah massal yang dipersiapkan elit global imperialis? Bisakah menghentikan berbagai pencurian data informasi dan genetik rakyat Indonesia yang terus berlangsung secara diam-diam hingga hari ini?
Bisakah seorang Prabowo menghadapi tekanan ekonomi politik dari imperialisme yang sampai hari ini mempertahankan cengkramannya di Indonesia? Yang selama ini merasuk otak, hati, jiwa dan perilaku, membangun peradaban budak?
Bisakah persatuan nasional terbangun hanya dengan melibatkan elit-elit partai salon yang korup dan haus kekuasaan? Bisakah mereka menjadi tenaga penggerak ekonomi rakyat, membangun fondasi industri nasional, mendampingi pemerintah, memimpin tahap-tahap perubahan menuju Indonesia adil makmur?
Bisakah Prabowo memberantas mafia piaraan imperialis dan kaki tangannya kaum kapitalis birokrat yang hidup mewah dengan menghisap darah rakyat?
Yang paling mendasar,– bisakah Prabowo mewujudkan Pasal 33 di tengah UUD 45 Amandemen dan undang-undang, peraturan turunannya yang atas nama demokrasi tapi anti Pancasila dan anti rakyat? Bisakah Prabowo menetapkan kembali UUD45 dan mengembalikan GBHN yang menjadi arah perjuangan pembangunan masyarakat adil makmur?
Masih banyak pertanyaan yang merujuk pada setiap pidato prabowo yang semakin revolusioner, yang menuntut pelaksanaan nyata, praktek kongkrit,– bukan omong kosong.
Butuh Penggerak
Pidato prabowo itu bukan tontonan penghibur kepenatan politik ekonomi yang hanya disambut sebatas standing applouse para anggota parlemen dan puja puji kosong politisi salon pengejar riba. Atau jadi sasaran,– sekedar jadi bahan hinaan dan caci maki di Tiktok, Facebook dan X.
Pidato Presiden bukan sekedar paparan program isapan jempol pengantar kantuk lewat televisi.
Rakyat memilih Prabowo secara langsung lewat pemilihan umum bukan sekedar jadi Presiden tukang gunting pita dan pemimpin rapat. Rangkaian pidato seharusnya jadi pembebas dan pemimpin perubahan yang mendasar, bukan kaleng-kaleng.
Sebagai seorang jenderal, mantan komandan pasukan khusus,– rakyat menunggu komando,– bukan menindas rakyat Papua, Aceh dan Maluku melainkan menangkap dan menghukum semua koruptor, mafia, kaum saboter, kaki tangan intelejen asing dan premanisme,– karena merekalah musuh rakyat, musuh negara, musuh kita semua! Jangan bersisa seorangpun!
Rakyat menunggu komando untuk bekerja dipabrik-pabrik di sawah ladang, di semua sektor produksi, berinovasi menjadi inventor,– secara masif, sistimatis dan terpimpin.
Semua ini akan menjadi start awal yang menentukan yang mungkin menyakitkan, mundur selangkah, tapi akan menyehatkan bagi bangsa ini sehingga mampu maju berlari ratusan, ribuan langkah.
Bisakah Prabowo seorang diri mengerjakan semua itu? Jawabannya adalah tentu tidak!
Prabowo butuh penggerak massa rakyat, yang tidak bisa dilakukan oleh partai-partai politik elektoral. Tidak bisa digerakkan oleh ormas-ormas preman bayaran. Bukan juga oleh relawan cheerleader pemandu sorak sisa-sisa kampanye Pemilu.
Satu lagi musti diingat. Kesempatan rakyat untuk memiliki jembatan emas menuju masyarakat Adil makmur itu,– hanya hari ini, dibawah kepemimpinan seorang jenderal yang pro rakyat, walau hambatannya masih banyak merintangi.
Dulu, ada kesempatan pertama saat Proklamasi 17 Agustus 1945 dipimpin Soekarno yang juga sangat kuat dan nyata. Walau seluruh rakyat mendukung, walau seluruh angkatan bersenjata mendukung, semua partai mendukung, — tapi jatuh juga oleh hoax yang disebar lewat dokumen Gilchrist. Hoax yang berujung penggulingan Presiden RI, Soekarno. Sejak saat itu sampai hari ini, bangsa ini susah bersatu dan bangkit.
Prabowo membutuhkan lebih dari yang pernah dimiliki oleh Seokarno, atau bangsa ini tidak akan pernah punya jembatan emas itu.
Rakyat Perlu Terlibat
Rakyat perlu terlibat. Caranya dengan mengorganisir diri, bukan hanya sampai di media-media sosial,– tapi turun kembali ke jalan-jalan menyasar gedung-gedung DPR/DPRD, kantor-kantor pemerintah. Menagih janji, mendorong percepatan pembangunan, menuntut hak rakyat, melaporkan, mengekspos koruptor, sampai menduduki dan merampas aset-aset mereka.
Rakyat perlu mengorganisir diri dan terlibat dalam setiap program pemerintah yang macet. Membentuk komite-komite pengawasan di pabrik-pabrik dan setiap proyek. Terlibat dalam perencanaan, pengawasan, ikut bekerja sebagai eksekutor pelaksaan, ikut mengevaluasi dan memperbaiki kesalahan agar tidak berulang,– dan tentu saja ikut serta menikmati hasil perjuangan setelah bisa menciptakan lapangan kerja baru dan menjaga bersama setiap asetnya.
Membangun Kembali Gerakan Rakyat
Saatnya gerakan rakyat bangkit menyambut semua arahan dalam setiap pidato Presiden Prabowo,– yang selama ini diabaikan para menteri dan pejabat lainnya.
Tidak ada pilihan lain rakyat harus ikut mengawal secara masif dan terpimpin semua program pemerintah. Karena semua program pemerintah adalah oleh rakyat dan untuk rakyat!
Mulailah dengan memerangi musuh-musuh rakyat,– koruptor dan mafia kakap. Rakyat perlu telibat langsung dalam perang melawan koruptor dan mafia,– sebelum mereka menguras habis negeri warisan Proklamasi 1945 ini.
Sehingga semua pidato Presiden menjadi satu dengan gerakan rakyat,– tidak sia-sia memuai di udara.
Dirgahayu Republik Indonesia, 17 Agustus 2025! Hidup Revolusi Indonesia!
(Web Warouw)
