Oleh: Ambassador Freddy Numberi Laksamana Madya TNI (Purn)
INDONESIA, lebih khusus Tanah Papua sangat bangga memiliki seorang Presiden Jokowi yang jenius dan Pemimpin yang Melayani (Servant Leader) serta pendobrak yang militant, sehingga Tanah Papua dalam periode pertama Presiden Jokowi terbangun infrastrukturnya dengan baik.
Disisi lain Dana Otsus yang begitu besar selama 20 tahun tidak jelas penggunaannya, yang menyebabkan rakyat Papua ribut. Hanya Presiden Jokowi yang mungkin mereka kenal dekat karena kiprah beliau dalam pembangunan infrastruktur di Tanah Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat).
Dana Otsus dinikmati betul oleh “oknum-oknum komprador” yang bekerjasama
dengan “oknum-oknum pejabat” di daerah maupun pusat dan mereka disebut
“predator-predator” ekonomi seperti apa yang dikatakan Prof. Daoed Joesoef:
Mereka ini bukan menyembah Tuhan, melainkan menyembah “Dewa Ekonomi”
(baca uang dan korupsi). Akhirnya rakyat jelata di Papua benar-benar miskin
sesuai apa yang disebut “Paradoks Papua”, negerinya kaya raya tetapi rakyat
sebagai pemilik kedaulatan di Tanah Papua miskin dan terlantar.
Kita tidak bisa menafikan bahwa rakyat Papua masih miskin dan tersingkirkan dari aspek ekonomi dan kesejahteraan apa lagi penegakan hukum (kasus korupsi, pelanggaran HAM dll).
Mikhail Gorbachev mengatakan, “States shall be guided by the priority of human rights and welfare for their own citizen.” (The Road We Travelled, The Challenges We Faced, GORBACHEVF OUNDATION, Moscow, 2006:hal.25).
Indonesia butuh pemimpin yang mengedepankan rakyatnya kedalam visinya sendiri dan bagaimana meraih visi itu di era globalisasi ini. Pemimpin tidak bisa mengembangkan model yang diinginkan, tetapi yang harus sang pemimpin kembangkan adalah model yang menurut masyarakat Indonesia cocok untuk mereka dan cetak biru (blue print) yang mereka inginkan sesuai budaya ataupun karakteristik lokal masing-masing wilayah dan benefit apa yang mereka dapat
untuk kesejahteraannya (baik pendidikan, kesehatan ekonomi kerakyatan dll).
Para pemimpin di era global harus belajar untuk banyak mendengar keinginan
rakyatnya, yaitu rakyat Indonesia dan tidak berdebat dengan mereka, tetapi justru
krisitalisasi dari keinginan mereka melalui komunikasi dan dialog yang
berkelanjutan.
Sebagai prioritas utama pemimpin di tanah Papua harus dipilih mereka yang
betul-betul membantu Presiden Jokowi dalam meraih Papua yang lebih damai,
sejahtera dan adil dalam bingkai NKRI.
Penulis, Ambassador Freddy Numberi
Laksamana Madya TNI (purn), Founder Numberi Center
