JAKARTA- Pemerintahan Joko Widodo harus ekstra hati-hati dalam menghadapi persiapan global dalam membentuk poros maritim dunia. Disatu sisi pemerintahan RI sudah menandatangani berbagai perjanjian internasional yang membuka sebebas-bebasnya bagi investasi asing sekaligus menjadi bagian dari pasar global. Hal ini disampaikan oleh Ketua Pokja Petisi 50 Chris Siner Keytimu kepada bergelora.com seusai seusai forum ‘Kemandirian Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia’ yang digagas oleh Archipelago Solidarity Foundation Kamis (13/11) di Jakarta.
“Harus ekstra waspada dalam memahami Poros Maritim Dunia karena berkaitan dengan nafsu ekpansionisme dari negara-negara besar yang berkarakter kapitalistis,” ujarnya.
Menurutnya, rujukan pada Jalur Sutera Maritim (JSM) dan Jalur Rempah Maritim (JRM) harus dinilai dari kepentingan bangsa dan tanah air Indonesia, khususnya Indonesia timur.
“Jalur Rempah Maritim menurutnya adalah salah satu strategi global yang lahir dari masyarakat Indonesia timur adalah fonasi penting pembangunan ekonomi maritim di kawasan timur. Sehingga tidak bulat-bulat menelan tawaran kapitalisme global tentang poros maritim dunia,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa cara-cara konvensional menyelamatkan Kawasan Indonesia Timur dari ekspansi penghisapan kapitalisme global selama 65 tahun Indonesia berdiri telah terbukti gagal. Kawasan Timur Indonesia
Menurutnya, selama ini Kawasan Timur Indonesia yang mencakup lebih dari 60 persen lautan adalah ‘neglected area’ (wilayah yang terabaikan dalam kebijakan maritim dan implementasinya.
“Oleh karena itu, opsi untuk mendirikan Otoritas Kawasan Timur Indonesia merupakan salah satu strategi bagi masyarakat Indonesia timur untuk menghadapi ekspansi kapitalisme global pada tahun 2015 nanti,” ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Engelina Pattiasina dalam forum tersebut menegaskan perlunya rakyat Indonesia Timur untuk mempelopori perjuangan kembali ke Undang-undang Dasar 1945 yang asli.
“Karena Indonesia timur hanya bisa dibangun dalam fondasi konstitusi UUD’45. Lain tidak. Amandemen UUD’45 justru memarginalkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kawasan Timur Indonesia. Jadi kita bergerak dengan dasar konstitusi yang punya pijakan historis, bukan pragmatis,” tegasnya.
Forum ini menghadirkan beberapa intelektual dan tokoh masyarakat Indonesia Timur seperti pembicara seperti pakar kelautan, dekan Fakultas Ekonomi UKRIDA Prof. Dr. Victor Nikijuluw Msc, Dekan FH Universitas Pattimura, Ambon, Maluku, Dr. Tjiptabudy Direktur LIPI, Ambon, Dr. Augy Sahilatua, Msc, Wartawan Senior Kompas, Rene L. Pattirajawane, Ketua Pokja Petisi 50, Chris Siner Key Timu, Ketua Solidaritas Indonesia Timur, Joppy Lasut, Wartawan Senior Sinar Harapan, Daniel Dhuka Tagukawi, Abdul Manaf Tubaka Msi dan Ir. Matheos Talakua (Web Warouw)
