JAKARTA– Pemerintah Indonesia secara resmi memangkas volume ekspor gas bumi ke Singapura sebesar 31 miliar British thermal unit per hari (BBTUD). Kebijakan penghentian sebagian pasokan pipa energi ini terhitung mulai berlaku pada Sabtu (24/10/2026).
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto, mengungkapkan bahwa pemangkasan alokasi ekspor tersebut berasal dari dua titik pasokan utama, yaitu Blok Natuna sebesar 15 BBTUD dan wilayah Sumatra sebesar 16 BBTUD.
“Kita kurangi (ekspor) gas ke Singapura dari Natuna 15 BBTUD, dari Sumatra 16 BBTUD,” ujar Djoko saat memberikan keterangan di Jakarta Dikutip Bergelora.com di Jakarta, Sebib (26/10)
Djoko menjelaskan, pengurangan dari jalur Sumatra bersumber dari Wilayah Kerja (WK) Jambi Merang. Ia juga menegaskan bahwa penyesuaian alokasi ini hanya menyasar Singapura lantaran fasilitas infrastruktur jaringan pipa ekspor dari kawasan tersebut terhubung langsung ke negara tetangga tersebut.
Langkah tegas ini merupakan bentuk eksekusi atas arahan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Pemerintah tengah menata ulang alokasi gas bumi nasional demi mengamankan kebutuhan energi serta bahan baku industri dalam negeri di tengah geopolitik global yang dinamis.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membeberkan, saat ini sekitar 30 persen dari total produksi gas nasional masih dikirim ke luar negeri, sementara 70 persen sisanya diserap untuk konsumsi domestik.
“Ke depan, saya akan mencoba untuk melakukan exercise ulang agar mengoptimalkan untuk konsumsi dalam negeri, termasuk di dalamnya bahan baku. Karena kita mendorong industri hilirisasi di petrokimia yang bahan bakunya adalah gas,” tegas Bahlil.
Langkah pemangkasan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia kemungkinan besar tidak akan memperpanjang kontrak-kontrak ekspor gas bumi dengan negara tetangga jika masa berlakunya telah usai.
Menurut Bahlil, keputusan ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto agar seluruh kementerian memperkuat ketahanan dan kemandirian nasional (survival) untuk menghadapi ketidakpastian kondisi global.
“Kita harus survival. Kalau negara lain ada pandangan lain untuk kita, hati-hati. Saya juga mungkin memikirkan untuk gas tidak diperpanjang ekspornya ke negara tetangga karena harus penuhi kebutuhan dalam negeri,” pungkas Bahlil.
PM Singapura Lawrence Wong Akhirnya Buka Suara
Menjawab hal ini Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong buka suara atas kebijakan pemerintah Indonesia yang memangkas ekspor gasnya ke Singapura. Ia meminta seluruh pihak menepati komitmen yang sudah dibuat berdasarkan kontrak komersial.
Ia mengisyaratkan para importir gas dari Singapura untuk mengambil langkah yang diperlukan sebagai cara melindungi hak serta kepentingannya.
Sebagaimana diketahui, sebagian besar kebutuhan listrik Singapura saat ini dihasilkan dari gas alam, dan sebagian besar pasokan diimpor melalui jalur pipa dari Indonesia.
“Kami mengharapkan semua pihak menepati komitmennya, dan importir gas Singapura akan menempuh segala langkah yang diperlukan untuk melindungi hak serta kepentingannya berdasarkan kontrak tersebut,” kata PM Wong mengutip The Straits Time, Minggu (25/10/2026).
Indonesia menyatakan akan memangkas ekspor gas alam ke Singapura sebesar 31 miliar satuan termal Inggris per hari (BBTUD) mulai 24 Oktober. Langkah ini disampaikan Kepala Satuan Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto. Alasannya karena, Indonesia ingin memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri di tengah kekhawatiran atas ketahanan energi nasional.
Adapun pemangkasan gas menyasar pasokan gas melalui pipa dari Natuna dan Sumatera.
Otoritas Pasar Energi (EMA) menanggapi bahwa pengurangan pasokan gas dari Indonesia mencakup kurang dari 2% total kebutuhan gas harian Singapura. Juru bicara EMA menyatakan berdasarkan data importir gas, total pengurangan yang diterima adalah 17 BBTUD selama kurun waktu 18 hari.
Kebutuhan gas harian Singapura secara keseluruhan melampaui 1.000 BBTUD.
Dalam pidatonya, PM Wong menyatakan Singapura telah mempersiapkan diri menghadapi risiko semacam ini dengan membangun terminal gas alam cair (LNG) agar dapat mengimpor dari berbagai negara tanpa bergantung pada jalur pipa.
“Ini memberi kami lebih banyak pilihan untuk mengatasi gangguan pasokan,” tambahnya.
Singapura juga harus mencari sumber energi di luar gas alam – sumber yang lebih bersih dan dapat diandalkan sepanjang waktu, ujarnya. Itulah sebabnya tenaga nuklir sedang dikaji secara serius.
Perdana Menteri mengakui kekhawatiran soal keselamatan tenaga nuklir mengingat ukuran Singapura yang kecil dan padat penduduk.
“Kami menanggapi kekhawatiran ini dengan sungguh-sungguh. Keselamatan harus didahulukan. Namun kita tidak boleh menutup kemungkinan hanya karena hal itu sulit atau kontroversial. Risiko dan manfaat harus dinilai cermat, berdialog dengan masyarakat, lalu mengambil keputusan yang tepat bagi masa depan energi kita.”
Singapura akan mengundang Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) pada 2027 untuk melakukan peninjauan menyeluruh guna menilai kesiapan negara mengadopsi tenaga nuklir. Penilaian mencakup 19 aspek penting, antara lain keselamatan nuklir, pengelolaan limbah radioaktif, dan perencanaan tanggap darurat.
Menyampaikan prioritas pemerintah, PM Wong menegaskan sejumlah tantangan tidak dapat diselesaikan sendiri karena melintasi batas negara – termasuk penipuan daring dan kabut asap yang melanda Singapura beberapa minggu terakhir.
“Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Diperlukan kerja sama negara lain. Namun bukan berarti kita berdiam diri – kami berupaya sekuat tenaga melindungi warga, memperkuat respons, dan bermitra menuntaskan masalah di akarnya.” (Web Warouw)
