JAKARTA- Kementerian Koordinator Bidang Pangan memastikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes/KDMP) memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Keduanya dibentuk untuk menjawab kebutuhan desa yang tidak sama.
Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan, Tatang Yuliono, menegaskan KDMP dan BUMDes bergerak di sektor yang berbeda.
“BUMDes dengan KDMP mungkin saya bisa sebut areanya berbeda, misalnya BUMDes itu akan mengurus infrastruktur dan pariwisata. BUMDes itu gak akan bisa masuk ke bisnis gerai, sembako, BUMDes pasti gak ngurusin itu, BUMDes pasti tidak ngurusin bagaimana simpan pinjam,” ujar Tatang saat ditemui di Jakarta Pusat, Selasa (29/7/2025).
Ia menyebut KDMP difokuskan untuk menjalankan usaha ritel, sembako, dan layanan keuangan, sementara BUMDes tidak akan masuk ke sektor-sektor tersebut.
“Juga operasi tidak akan masuk ke pembangunan jalan, pembangunan jembatan, kemudian peningkatan pariwisata daerah, itu gak langsung KDMP, sehingga dia akan terpisah, dia akan terpisah antara BUMDes dan KDMP,” lanjutnya.
Menurut dia, persepsi soal tumpang tindih sempat muncul saat awal peluncuran Kopdes Merah Putih. Namun kini, kementerian teknis seperti Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan telah menyepakati perbedaan fungsi dua lembaga desa ini.
“Untuk tumpang tindihnya sudah tidak, tumpang tindihnya kita sudah yakin tidak. Waktu awal sih memang, ngapain sih bikin KDMP, gak ada BUMDes, udah pake aja BUMDes. Enggak, kalau BUMDes itu tidak akan bisa nyentuh ke bisnis yang ada, yang kita dorong tadi,” kata Tatang.
Ia menambahkan, sebagian besar Kopdes Merah Putih yang ada saat ini merupakan koperasi baru. Tidak berasal dari koperasi yang sudah ada sebelumnya, karena ada ketentuan bahwa anggota KDMP harus berasal dari desa yang sama.
“Jadi rata-rata ternyata tidak menggunakan koperasi yang existing,“ ujarnya.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Tatang mengatakan, pemerintah masih mencari bentuk integrasi antara BUMDes dan KDMP. Namun pembagian peran sudah jelas dan tak saling tumpang tindih.
“Harapan besarnya memang integrasi, ada yang bisa dilakukan oleh BUMDes, ada yang bisa dilakukan oleh KDMP. Itu masih kita cari, masih kita cari, tapi untuk tumpang tindihnya sudah tidak,” ujarnya. (Web Warouw)
