JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Bursah Zarnubi mengkritik pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang dinilainya semakin sentralistik.
Dalam pidatonya pada acara pengukuhan Dewan Pengurus Apkasi masa bakti 2025-2030, Kamis (17/7/2025), Bursah menyoroti kecenderungan pusat memperlakukan kabupaten/kota layaknya bawahan.
“Bahkan urusan strategis nasional pun sering menjadikan masyarakat dan Pemda sekadar sebagai obyek pelaksana, bukan mitra sejajar. Kabupaten, kota, saya menyebut adalah dianggap ‘anak buahnya pemerintah pusat’. Sehingga kita tidak bisa lagi melakukan inovasi untuk pembangunan nasional,” kata Bursah disambut tepuk tangan meriah dari hadirin.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat ruang inovasi daerah kian sempit, padahal semangat otonomi yang dijamin undang-undang justru seharusnya mendorong kemajuan lokal.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Bursah mengungkapkan keprihatinannya terhadap pelaksanaan otonomi daerah dalam 15 tahun terakhir.
Ia menyebut, prinsip-prinsip otonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 hingga UU Nomor 23 Tahun 2014 kini hanya tinggal di atas kertas.
“Amanat Undang-undang tersebut nyaris menjadi huruf-huruf mati. Semangat desentralisasi pupus di tengah guyuran regulasi tahunan dan mekanisme perizinan yang semakin besar dikendalikan oleh pusat,” ujar dia.
Ia menilai bahwa semangat ‘residuary power’, yang seharusnya memberikan kewenangan kepada daerah atas segala urusan yang tidak secara eksplisit ditangani pusat, tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya.
Dalam kesempatan itu, Bursah juga menekankan pentingnya kepercayaan pemerintah pusat terhadap daerah. Ia mengajak seluruh pihak untuk kembali pada semangat awal otonomi, yaitu memberikan ruang luas bagi kabupaten untuk memaksimalkan potensi daerahnya secara adil dan merata.
“Kita tidak mungkin akan menjadi negara federasi. Kita adalah negara kesatuan, tapi berikan kepercayaan kepada kabupaten untuk memaksimalkan potensi daerah, untuk menyejahterakan masyarakat yang adil dan makmur,” jelasnya.
Bursah juga menegaskan bahwa semangat kebijakan strategis nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejatinya sejalan dengan cita-cita pembangunan berbasis daerah.
“Kita tidak bisa mundur, karena seluruh kebijakan strategis Presiden Prabowo sekarang ini sebetulnya bagian dari kita, semangat kita untuk membangun bangsa Indonesia ini lebih maju pada masa-masa yang akan datang,” pungkasnya. (Web Warouw)
