JAKARTA- Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo- Sandiaga Uno kembali menegaskan akan memisahkan Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) jika nanti terpilih.
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara mengatakan, penting bagi Kementerian Perumahan Rakyat untuk bisa berdiri sendiri. Hal ini agar ada kementerian yang fokus untuk menyelesaikan masalah kekurangan perumahan di Indonesia.
“Perumahan rakyat harus ditangani secara fokus. Pada saatnya Kementerian Perumahan Rakyat akan hadir kembali jika Prabowo-Sandi terpilih. Janji ini akan kita penuhi,” ujarnya kepada Bergelora.com di Jakarta Sabut (9/3).
Menurut dia, Indonesia harus mencontoh negara-negara maju seperti Jepang, Korea dan Singapura dalam mengatasi masalah kekurangan hunian bagi penduduknya. Negara-negara tersebut dinilai sangat fokus dalam hal penyediaan perumahan.
“Jepang, Korea, Singapura, mereka serius menangani perumahan rakyat. Jadi tidak bisa Kementerian Perumahan Rakyat ini ditempel dengan PU. Itu dua hal berbeda tapi terkait,” kata dia.
Adanya Kementerian Perumahan Rakyat ini juga mendapat dukungan dari Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah. Menurut dia, masalah perumahan ini bukan soal ketersediaan infrastruktur, melainkan bagian dari masalah sosial, akses pembiayaan dan tata ruang.
“Saya setuju dengan adanya Kementerian Perumahan Rakyat. Masalah sosial ini jauh dari infrastruktur, ini terkait dengan LSD, perbankan, lahan,” tandas dia.
Peleburan Demi Efisiansi
Sebelumnya dalam Rembuk Nasional Perlunya Kemenpera di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (5/3), Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini mengatakan sejak 2014, Kemenpera digabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi Kementerian PUPR demi efisiensi. Ia justru menyayangkan saat Jokowi melebur Kementerian PU dan Kemenpera.
“Saat pembentukan kabinet di rumah transisi, persoalan perumahan rakyat sudah jadi fokus kami. Menjadi sangat kaget bagi saya, pada saat keputusan politik yang dibuat pemerintahan Jokowi-JK membentuk Kementerian PUPR,” kata Suhendra yang merupakan salah satu tim sukses Jokowi-JK di 2014.
Dampak negatif dari peleburan Kementerian PU dengan Kemenpera, yakni pemerintah menjadi tidak fokus dalam menyediakan perumahan rakyat. Bahkan ia memprediksi, backlog atau angka kekurangan rumah di Indonesia malah bertambah, dari semula 4,3 juta di 2014, kini menjadi 20 juta di 2020.
“Pada 2020, Indonesia akan mengalami housing backlog 20 juta rumah. Kami simpulkan ini adalah titik krusial jika Kemenpera harus hadir,” katanya. Selain itu, luas permukiman kumuh juga bertambah dari masa ke masa di kota-kota, yakni 47.393 hektare pada 2000 dan 59.000 hektare 2010 berdasarkan Sensus BPS.
Dengan pertambahan rata-rata lebih dari 1.000 hektare setiap tahunnya, diprediksi akan mencapai 70.000 hektare pada 2020.
Sementara itu, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Arif Budimanta, mengaku jika Jokowi kembali terpilih, Kementerian PUPR tetap dipertahankan.
Hal itu mempercepat koordinasi pembangunan. “Penggabungan itu menjadi percepatan koordinasi guna memecah kebuntuan ego sektoral. Proses perizinan yang dulu memakan waktu hingga 400 hari, sekarang cukup 10-20 hari,” bebernya.
Apalagi, tambahnya, pemerintah komit melakukan Online Single Submission (OSS) sehingga mereduksi cost.
Pun ketika Kementerian PUPR berdiri, pembangunan rumah rakyat meningkat dibanding periode sebelumnya. Pemerintah juga menghadirkan program bedah rumah, rumah khusus, hingga rumah susun sesuai kebutuhan masyarakat.
“Lima tahun mendatang, pemerintah memperkuat akses perumahan dan memperkuat pengembangan perumahan yang dekat dengan industri atau tempat kerja. Di 2018 ada 1,07 juta rumah, tahun ini ditarget ada 1,25 juta rumah dibangun,” ujar pria yang menjabat Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) ini.
Diketahui, berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) per Desember 2018, tercatat sudah 1.076.856 rumah yang telah dibangun. Dari angka tersebut, 729.876 rumah merupakan rumah MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) dan 346.980 rumah non-MBR. (Web Warouw)
