JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan terhadap dugaan penggelembungan anggaran atau mark up proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh.
“Saat ini sudah pada tahap penyelidikan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat dihubungi wartawan, Senin (27/10/2025).
Asep belum menjelaskan lebih lanjut kapan penyelidikan dilakukan, sebab KPK biasanya melakukan penyelidikan secara tertutup.
Sebelumnya, Mahfud MD mengungkapkan adanya dugaan penggelembungan anggaran atau mark up di proyek ini melalui kanal YouTube pribadinya.
Mahfud menyebut, biaya per kilometer kereta Whoosh di Indonesia mencapai 52 juta dollar AS, atau jauh lebih tinggi dari perhitungan di China yang hanya sekitar 17-18 juta dollar AS.
“Naik tiga kali lipat, ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana?” kata Mahfud dalam kanal YouTubenya pada 14 Oktober lalu.
“Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, KPK sempat mengimbau Mahfud MD untuk membuat laporan resmi.
Mahfud lantas merespons imbauan KPK melalui cuitan di akun X pribadinya pada 18 Oktober 2025. Ia menyebut KPK aneh karena memintanya melaporkan dugaan mark up proyek Whoosh.
“Di dlm hukum pidana, jika ada informasi ttg dugaan peristiwa pidana mestinya aparat penegak hukum (APH) langsung menyelidiki, bukan minta laporan. Bisa jg memanggil sumber info utk dimintai keterangan,” tulis Mahfud dalam cuitannya.
Awal Mula Proyek Kereta Cepat Whoosh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki kasus terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh yang dimulai sejak awal 2025. Lantas bagaimana sejarah kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh?
Berdasarkan catatan, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebenarnya sudah digagas di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Rencana proyek itu pun bergulir hingga era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi).
Proyek ini digarap oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) yang merupakan konsorsium BUMN Indonesia dan China Railways dengan skema business to business. KCIC sebagai badan usaha perkeretaapian yang menjadi pengusaha proyek ini 60% sahamnya dimiliki oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan 40% sisanya dikuasai China Railway International (CRI). PSBI merupakan konsorsium 4 BUMN yakni PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I.
Dalam pembangunannya, tidak berjalan mulus pada awal groundbreaking karena terkendala pembebasan lahan yang tak selesai. Hal ini membuat pendanaan dari China tak bisa terealisasi. Itu adalah masalah yang membuat biaya bengkak.
Awalnya pembangunan ditargetkan bisa selesai pada 2019. Namun, kereta cepat baru bisa diresmikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo pada tanggal 2 Oktober 2023 di Stasiun Halim, Jakarta.
Awal pembangunan biaya diestimasi US$ 5,5 miliar. Lalu membengkak jadi US$ 5,8 miliar dan naik lagi menjadi US$ 6,07 miliar. Kemudian proyek ini diperkirakan ada pembengkakan biaya lagi mencapai US$ 1,176-1,9 miliar, menjadi maksimal US$ 7,97 miliar.
Melansir dari situs resmi KCIC, pembangunan proyek Kereta Cepat Whoosh diperoleh dari dana pinjaman China Development Bank (75%). Sedangkan 25% merupakan setoran modal pemegang saham, yaitu gabungan dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) (60%) dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd. (40%).
Digagas Jepang, tapi Akhirnya Digarap China
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, China saat itu bukanlah satu-satunya negara yang minat dengan pembangunan proyek ini. Pemerintah waktu itu melakukan studi kelayakan dengan proyek Kereta Cepat dengan Japan Internasional Corporation Agency (JICA).
Dalam studi itu, mereka membahas terkait kereta semi cepat Jakarta-Surabaya dengan jarak 748 km. Kereta itu diproyeksi bisa menempuh waktu 5,5 jam.
Setelah uji kelayakan pemerintah membuka lelang untuk negara yang tertarik. Kemudian masuklah China. Utusan Jepang Izumi Hiroto membawa proposal revisi kedua ke Jakarta pada 26 Agustus 2015. Tak berselang lama, China mengirimkan proposalnya pada 11 Agustus 2015 lalu.
Jepang menawarkan pinjaman proyek dengan masa waktu 40 tahun berbunga hanya 0,1% per tahun dengan masa tenggang 10 tahun, padahal sebelumnya bunga yang ditawarkan Jepang sampai 0,5% per tahun.
Sementara itu, proposal penawaran China menawarkan pinjaman dengan bunga lebih tinggi dengan jangka waktu lebih panjang. China menawarkan pinjaman sebesar US$ 5,5 miliar dengan jangka waktu 50 tahun dan tingkat bunga 2% per tahun.
Indonesia kemudian menunjuk Boston Consulting Group untuk mengevaluasi penawaran dari kedua negara tersebut dan segera mengumumkan pemenangnya usai deadline besok. Akhirnya pemerintah memilih China untuk menggarap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Salah satu alasannya lantaran pihak Jepang tidak mau jika tidak ada jaminan dari pemerintah. Sementara China siap menggarap dengan skema business to business tanpa ada jaminan dari pemerintah.
Sebelumnya, Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan pihaknya tengah mengusut dugaan kasus terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh. Pengusutan itu masih tahap penyelidikan.
“Ya benar jadi perkara tersebut saat ini sedang dalam tahap penyelidikan di KPK,” katanya kepada wartawan, Selasa (27/10/2025).
Investasi Sosial
Dilaporkan, sebelumnya Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh dibangun bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditemui di Mangkubumen, Banjarsari, Kota Solo, pada Senin (27/10/2025).
Alasan Pembangunan Whoosh: Atasi Kemacetan Jabodetabek dan Bandung Jokowi menjelaskan, pembangunan dan operasional Whoosh berawal dari masalah kemacetan parah yang telah melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung selama 20 hingga 40 tahun terakhir.
“Dari kemacetan itu negara rugi secara hitung-hitungan. Kalau di Jakarta saja sekitar Rp 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp 100 triliun per tahun,” ujar Jokowi.
Menurutnya, kerugian akibat kemacetan mendorong pemerintah untuk membangun berbagai moda transportasi massal seperti KRL, MRT, LRT, Kereta Bandara, dan Whoosh.
“Tujuannya agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal sehingga kerugian akibat kemacetan dapat ditekan,” jelas Jokowi.
Jokowi menegaskan bahwa prinsip dasar pembangunan transportasi massal adalah layanan publik, bukan mencari laba.
“Prinsip dasar transportasi massal itu layanan publik, bukan mencari laba. Jadi, transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial, tetapi dari keuntungan sosial,” tegasnya.
Jokowi menambahkan, keuntungan sosial tersebut mencakup penurunan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, pengurangan polusi, dan efisiensi waktu tempuh.
“Di situlah keuntungan sosial dari pembangunan transportasi massal. Jadi, kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian seperti MRT,” ujarnya.
Investasi Jangka Panjang
Jokowi mencontohkan MRT Jakarta yang mendapat subsidi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekitar Rp 400 miliar per tahun untuk rute Lebak Bulus–Bundaran HI.
“Jika seluruh jalur MRT selesai dibangun, diperkirakan subsidi bisa mencapai Rp 4,5 triliun per tahun,” jelasnya.
Ia menilai, mengubah kebiasaan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum bukan hal mudah.
“Memindahkan masyarakat dari mobil pribadi dan sepeda motor ke transportasi umum tidak mudah. Mengubah karakter itu sulit,” tambahnya.
Meski masih dalam proses, Jokowi menilai dampak positif transportasi massal mulai terasa.
“MRT Jakarta, misalnya, telah mengangkut sekitar 171 juta penumpang sejak diluncurkan. Sementara Kereta Cepat Whoosh telah melayani lebih dari 12 juta penumpang,” ungkapnya.
Ia mengajak masyarakat untuk bersyukur karena sudah mulai ada pergeseran perilaku menuju penggunaan transportasi umum.
“Masyarakat patut bersyukur karena sudah ada pergerakan untuk berpindah dari kendaraan pribadi. Ini proses bertahap, tidak bisa langsung,” kata Jokowi.
Selain mengurai kemacetan, Jokowi menegaskan bahwa pembangunan transportasi massal, termasuk Whoosh, memiliki efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Contohnya kereta cepat, yang menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru,” tandasnya. (Web Warouw)
