JAKARTA — Kelompok Hamas disebut menerima resolusi gencatan senjata Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) dan siap untuk berunding.
Pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri, mengatakan kelompok itu akan mendiskusikan rincian resolusi tersebut dan meminta Amerika Serikat untuk memastikan Israel mematuhi resolusi tersebut.
Isi Resolusi DK PBB soal Gencatan Senjata di Gaza, Ada 3 Fase
Zuhri juga mengatakan Hamas menerima resolusi DK PBB terkait gencatan senjata, penarikan pasukan Israel, dan pertukaran sandera di Gaza dengan tahanan Palestina di Israel.
“Pemerintah AS kini menghadapi ujian nyata untuk melaksanakan komitmennya dalam memaksa pendudukan [Israel] untuk segera mengakhiri perang sebagai implementasi resolusi Dewan Keamanan PBB,” ujar Abu Zuhri, dilansir Reuters.
Sebelumnya, DK PBB menyetujui resolusi yang dirancang Amerika Serikat untuk gencatan senjata di Gaza. Resolusi itu diadopsi dengan 14 negara yang mendukung, sementara satu abstain oleh Rusia.
Dewan Keamanan PBB disebut menyambut baik proposal gencatan senjata baru yang diusulkan Presiden AS Joe Biden pada 31 Mei, yang diterima Israel, menyerukan Hamas untuk juga menerimanya, dan mendesak kedua belah pihak untuk sepenuhnya menerapkan ketentuannya.
Fase pertama dari rencana tersebut yaitu mencakup “gencatan senjata segera, penuh, dan menyeluruh dengan pembebasan sandera termasuk perempuan, orang lanjut usia, dan korban luka.”
Kemudian fase kedua yakni mengakhiri permusuhan secara permanen “dengan imbalan pembebasan semua sandera lainnya yang masih berada di Gaza, dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza.”
Setelah itu, fase ketiga meliputi “rencana rekonstruksi besar-besaran dalam beberapa tahun untuk Gaza” dan mengembalikan sisa-sisa sandera yang masih berada di Jalur Gaza ke Israel, demikian dikutip dari UN News.
Demi Bebaskan Sandera AS
Sementara itu, kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan dari Washington, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden sedang mempertimbangkan untuk mencapai kesepakatan tersendiri dengan kelompok Hamas, yang sedang berperang dengan Israel, demi membebaskan sejumlah warga negara AS yang masih disandera di Jalur Gaza.
Seperti dilansir Al Arabiya, Selasa (11/6/2024), informasi tersebut diungkapkan dalam laporan NBC News yang mengutip sejumlah pejabat AS yang masih aktif menjabat maupun yang sudah mantan, yang identitasnya dirahasiakan, namun memahami pertimbangan yang sedang dilakukan oleh Biden saat ini.
Salah satu mantan pejabat AS itu mengatakan bahwa perundingan dengan Hamas dianggap sebagai cara untuk menekan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, yang sejauh ini menolak seruan dari Washington maupun negara-negara Eropa dan Arab untuk mengakhiri perang Gaza.
“Hamas bisa memiliki insentif untuk memutuskan perjanjian sepihak dengan Washington, karena hal itu kemungkinan akan semakin memperburuk hubungan antara AS dan Israel, dan menambah tekanan politik dalam negeri terhadap Netanyahu,” ungkap para pejabat AS yang dikutip NBC News.
Saat ini, menurut laporan NBC News pada Senin (10/6) waktu setempat, masih ada lima warga negara AS yang disandera oleh Hamas di Jalur Gaza.
Sedikitnya tiga warga negara AS lainnya diyakini telah terbunuh di Jalur Gaza, namun jenazah mereka tetap bersama kelompok militan Palestina.
Para pejabat AS itu mengatakan kepada NBC News bahwa perundingan AS dan Hamas akan mengecualikan Israel, dan menggunakan para pejabat Qatar, yang telah menjadi bagian penting dalam upaya gencatan senjata, untuk menyampaikan pesan dari dan ke Hamas.
Qatar disebut mempertahankan hubungan baik dengan Hamas atas permintaan pemerintahan AS. Namun Doha juga banyak dikritik karena hubungannya dengan kelompok militan yang menguasai Jalur Gaza tersebut.
Belum diketahui tanggapan Israel atas informasi terbaru ini.
Terlepas dari itu, informasi soal Biden mempertimbangkan perundingan dengan Hamas itu diungkap setelah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui resolusi yang diajukan AS, yang isinya mendukung proposal gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza.
Resolusi itu juga mendesak militan-militan Palestina, termasuk Hamas, untuk menerima kesepakatan yang bertujuan mengakhiri perang yang berkecamuk selama nyaris sembilan bulan terakhir.
Dalam tanggapannya, Hamas menyambut baik disetujuinya resolusi Dewan Keamanan PBB itu dan menyatakan siap bekerja sama dengan para mediator dalam menerapkan prinsip-prinsip dalam proposal gencatan senjata itu.
“Hamas menyambut baik apa yang tercakup dalam resolusi Dewan Keamanan (PBB) yang menegaskan gencatan senjata permanen di Gaza, penarikan sepenuhnya (pasukan Israel), pertukaran tahanan, rekonstruksi, pemulangan pengungsi ke area tempat tinggal mereka, penolakan terhadap perubahan atau pengurangan demografi di wilayah Jalur Gaza, dan pengiriman bantuan yang diperlukan kepada rakyat kami di Jalur Gaza,” ucap Hamas dalam pernyataannya. (Web Warouw)
