JAKARTA- Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan hasil negosiasi tarif impor 32 persen dengan Amerika Serikat.
Airlangga beberapa hari lalu terbang ke Washington DC memimpin delegasi RI untuk bernegosiasi perihal itu.
“Jadi pertama, tambahan itu tidak ada. Yang kedua, waktunya adalah kita sebut jeda . Jadi berkelanjutannya standar untuk menyelesaikan perundingan yang sudah ada,” kata Airlangga di Brussel, Sabtu (12/7).
Airlangga mengungkap hasil kesepakatannya dalam pertemuan dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan Perwakilan Dagang Amerika Serikat Jamieson Greer pada Rabu (9/7).
Ia menyebut pertemuannya dengan dua tokoh itu melahirkan kesepakatan bahwa usulan yang dibawa Indonesia masuk ke proses lanjutan.
“Menyepakati bahwa apa yang diusulkan oleh Indonesia berproses lanjutan. Jadi tiga minggu ini diharapkan finalisasi,” ujarnya.
Airlangga memimpin delegasi Indonesia terbang ke Amerika Serikat menyebarkan soal penerapan tarif impor 32 persen.
Upaya ini dilakukan Indonesia setelah pengumuman Presiden AS Donald Trump pada 7 Juli 2025 terkait penetapan tarif impor 32 persen dan berlaku mulai 1 Agustus untuk sejumlah negara.
Dalam surat yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, Trump mengungkapkan alasannya karena keterbukaan hubungan dagang. Ia mengatakan sejatinya AS dan Indonesia merupakan mitra dagang.
Donald Trump Kantongi Rp 1.831 Triliun
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Departemen Keuangan Amerika Serikat melaporkan surplus anggaran hingga Juni 2025 sebesar US$ 27 miliar, menjelang pemberlakuan tarif resiprokal pada 1 Agustus 2025 oleh Presiden Donald Trump.
Surplus ini terjadi setelah setoran dari bea cukai untuk pertama kalinya melampaui US$ 100 miliar.
Setoran dari tarif perdagangan ini menurut data Departemen Keuangan AS mulai memberi dampak pada peningkatan penerimaan bea cukai, hingga mencapai rekor terbarunya per akhir Juni 2025.
Nilai setoran dari pos pendapatan sisi bea cukai itu meningkat empat kali lipat dari sebelumnya, menjadi US$ 27,2 miliar secara bruto dan US$ 26,6 miliar secara neto setelah memperhitungkan restitusi, khusus untuk Juni saja.
Menteri Keuangan Scott Bessent mengatakan di akun X nya bahwa kinerja anggaran per Juni 2025 ini menunjukkan bahwa AS akan “menuai keuntungan” dari kebijakan tarif Trump.
Departemen Keuangan AS memperkirakan pendapatan tarif AS bisa mencapai $300 miliar pada 2025
“Selagi Presiden Trump bekerja keras untuk merebut kembali kedaulatan ekonomi bangsa kita, Laporan Keuangan Bulanan hari ini menunjukkan rekor bea cukai – dan tanpa inflasi!” kata Bessent dilansir Reuters, Sabtu (12/7/2025).
Selama sembilan bulan pertama tahun fiskal 2025, penerimaan bea cukai AS mencapai rekor sebesar US$ 113,3 miliar atau setara Rp 1.831 triliun (kurs Rp 16.210) secara bruto dan US$ 108 miliar (Rp 1.750 triliun) secara neto, hampir dua kali lipat dari penerimaan tahun sebelumnya. Tahun fiskal pemerintah berakhir pada 30 September.
Berdasarkan hasil tersebut, tarif kini telah tumbuh menjadi sumber pendapatan terbesar keempat bagi pemerintah federal, di belakang penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang telah berhasil dipungut sebesar US$ 2.683 triliun untuk tahun fiskal tersebut hingga pajak perusahaan sebesar US$ 392 miliar.
Dalam jangka waktu sekitar empat bulan, tarif sebagai bagian dari pendapatan federal telah meningkat dua kali lipat menjadi sekitar 5% dari sekitar 2% secara historis.
Surplus anggaran pada Juni ini merupakan pemulihan dari defisit US$ 71 miliar pada Juni 2024. Pendapatan baru terkait tarif membantu meningkatkan total penerimaan anggaran bulan lalu sebesar 13%, atau US$ 60 miliar, menjadi US$ 526 miliar, sebuah rekor untuk bulan tersebut, menurut data Departemen Keuangan AS.
Adapun belanja negara pada Juni turun 7%, atau US$ 38 miliar, menjadi $499 miliar.
Namun, setelah disesuaikan dengan pergeseran jadwal beberapa pembayaran pendapatan dan tunjangan, anggaran AS berpotensi kembali defisit sebesar US$ 70 miliar pada Juni, seiring dengan defisit yang disesuaikan tahun lalu sebesar US$ 143 miliar.
Korban Gorengan Nekolim
proklamator dan Presiden RI pertama Soekarno penah mengingatkan tentang bentuk penjajahan baru, yaitu neokolonialisme, kolonialisme, dan imperialisme (Nekolim) yang dipadukan. Nekolim merujuk pada kontrol dan dominasi suatu negara atau kelompok terhadap negara lain, namun tidak secara formal atau terbuka seperti penjajahan klasik.
Nekolim merujuk pada kontrol dan dominasi suatu negara atau kelompok terhadap negara lain, namun tidak secara formal atau terbuka seperti penjajahan klasik
Istilah Nekolim ini populer pada masa pemerintahan Soekarno sebagai bentuk perlawanan terhadap bentuk-bentuk penjajahan baru yang dianggap merugikan negara-negara berkembang.
Hari ini keberadaan Nekolim Amerika Seikat itu semakin nyata dan memaksakan kehendaknya, dan membuat negara-negara lain termasuk Indonesia harus tunduk padam kehendak Nekolim. Hari ini Indonesia sedang diuji apakah benar-benar sudah berdaulat atau masih tunduk sebagai negara Semi Kolonial di bawah kekuasaan Imperialisme dengan sistim penindasan Nekolim. (Web Warouw)
(Web Warouw)
