JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) tidak boleh menjadi penghalang bagi kelanjutan rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya, yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas nasional.
“Memang utang yang harus segera diselesaikan ini juga tidak boleh kemudian menghambat rencana besar kita untuk mengembangkan konektivitas berikutnya, tadi Jakarta sampai dengan Surabaya,” ungkap AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Selasa (21/10)
Opsi Restrukturisasi Utang KCIC Masih Dibahas
AHY mengungkapkan bahwa pemerintah tengah membahas sejumlah opsi restrukturisasi untuk proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung. Proses ini dilakukan bersama BPI Danantara, Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia (KAI), serta pemangku kepentingan lainnya.
AHY juga menambahkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyusun langkah yang tepat dan berkelanjutan dalam menyelesaikan kewajiban finansial proyek tersebut.
“Saya tidak atau belum bisa menyampaikan secara final karena memang masih dikembangkan opsi-opsinya dan masih dihitung semuanya segala sesuatunya. Apakah kemudian Danantara bisa menghandle dan juga bagaimana nanti Kementerian Keuangan bisa berkontribusi dan lain sebagainya,” kata AHY.
Menurut AHY, seluruh opsi penyelesaian masih dalam tahap pembahasan dan pihaknya masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Jadi artinya kami masih terus menunggu arahan Pak Presiden juga sambil terus mengembangkan berbagai opsi yang paling baik dan berkelanjutan. Artinya bisa kemudian kita move on untuk membicarakan pengembangan kereta cepat berikutnya untuk Jakarta ke Surabaya,” ujarnya.
Investasi Proyek KCIC dan Opsi
Penyelesaian Utang Proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) memiliki total investasi sekitar 7,27 miliar dolar AS atau setara dengan Rp120,38 triliun. Sebanyak 75 persen dari nilai proyek tersebut dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga 2 persen per tahun.
Hingga kini, terdapat dua opsi penyelesaian utang yang tengah dikaji, yaitu pelimpahan kepada pemerintah atau penyertaan dana tambahan ke PT KAI.
Meskipun demikian, opsi tersebut belum final dan tetap mendorong Danantara untuk mengambil peran utama dalam pembayaran.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan uang negara (APBN) untuk menanggung utang besar proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh. Proyek ini tengah mendapat sorotan lantaran beban utangnya mencapai Rp 116 triliun.
Danantara, sebagai superholding BUMN, dikabarkan tengah mencari cara untuk meringankan pembiayaan proyek tersebut, termasuk kemungkinan meminta dukungan dari APBN. Namun, Purbaya menolak wacana tersebut.
Bukan Tanggung Jawab Pemerintah
Purbaya menegaskan bahwa utang proyek KCIC sepenuhnya menjadi urusan BUMN yang terlibat dalam proyek tersebut.
“Kalau sudah dibuat Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih, harusnya mereka manage dari situ. Jangan ke kita lagi (Kemenkeu),” ujar Purbaya dalam sambungan virtual Zoom saat Media Gathering APBN 2026 di Bogor pada Jumat (10/10).
Meski Purbaya mengaku belum menerima permintaan resmi dari Danantara, ia mengingatkan bahwa setelah terbentuknya superholding tersebut, seluruh dividen BUMN menjadi milik Danantara dan tidak lagi tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Nilai dividen BUMN disebut bisa mencapai sekitar Rp 80 triliun per tahun, dan menurut Purbaya, seharusnya Danantara bisa mengelola utang tersebut dari dividen yang sudah mereka miliki. (Web Waroiw)
