JANGAN ADA SISA NIH..! Blak-blakan Menteri ATR Sikat 2 Juta Ha Lahan Sawit Gelap
JAKARTA- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ( ATR/BPN ) Nusron Wahid mengungkapkan pemerintah telah mengambil lebih dari 2 juta hektare (ha) lahan sawit ilegal di kawasan hutan.
Pengambilalihan ini dilakukan sebagai bagian dari penertiban penguasaan lahan yang tidak sesuai peruntukan dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
“Berdasarkan kisah sukses Satgas PKH, Penerbitan Kawasan Hutan, di mana hutan dipakai untuk sawit, dan hari ini sudah berhasil mengambil sebanyak 2.092.000 ha,” kata Nusron dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, dikutip Bergelora.com Jumat (11/7).
Menurutnya, langkah tersebut merupakan hasil koordinasi lintas lembaga.
Ia menyebut baru saja melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Panglima TNI untuk membahas tumpang tindih antara lahan negara dengan penguasaan ilegal di lapangan.
Dalam forum tersebut, dibahas kemungkinan menyelesaikan tumpang tindih pertanahan menggunakan pendekatan yang sama seperti Satgas PKH. Nusron menyebut metode ini terbukti efektif mengatasi konflik agraria yang sebagian besar melibatkan pihak-pihak besar.
“Nanti yang tumpang tindih akan kita selesaikan satu per satu dengan metode itu, karena semua konflik pertanahan di Indonesia ini pasti melibatkan orang-orang besar,” ujarnya.
Ia menyebut penegakan hukum menjadi kunci dalam menertibkan penguasaan lahan ilegal oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan ekonomi atau politik.
“Dan orang besar di Indonesia ini biasanya hanya takut sama dua hal. Pertama, sama pasal hukum. Nomor dua, sama kematian,” kata Nusron.
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah berhasil mengambil alih kembali lahan seluas 2.092.393 ha selama dua tahap pelaksanaan pada bulan Februari hingga Juni 2025.
Tahap pertama dilakukan di sembilan provinsi terhadap 369 perusahaan dengan luas 1,01 juta ha, disusul tahap kedua di 12 provinsi dan 315 perusahaan dengan luas 1,07 juta ha.
Dari total lahan yang diambil alih, sebagian berupa kebun sawit diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) untuk dikelola. Penyerahan lahan sawit tersebut dilakukan dalam dua tahap, dengan total lebih dari 438 ribu ha, termasuk dari perusahaan di bawah Duta Palma Group.
Sementara itu, kawasan taman nasional seperti Kerinci Seblat dan Tesso Nilo diarahkan untuk direstorasi dan dikelola sebagai kawasan konservasi.
Satgas PKH Kuasai Lagi 2 Juta Hektare Lahan Sawit dan Taman Nasional
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan terpisah, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menguasai kembali lahan seluas 2,09 juta hektare pada periode Februari-Juni 2025. Lahan-lahan itu di antaranya lahan sawit dan taman nasional.
Ketua Pelaksana Satgas PKH RI Febrie Adriansyah mengatakan penguasaan kembali lahan itu dilakukan dalam dua tahap. Mulanya mereka menguasai 1,01 juta hektare pada Februari-Maret 2025. Selama itu Satgas PKH bergerak di sembilan provinsi dan 369 korporasi.
Pada tahap II, seluas 1,07 hektare dikuasai. Hal tersebut dilakukan di 12 provinsi dan 315 perusahaan selama April-Juni 2025.
“Total, luasan kawasan hutan yang telah ditertibkan melalui kegiatan penguasaan kembali adalah 2.092.393,53 hektare,” ujar Febrie dalam sambutan pada penyerahan penguasaan lahan di kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (9/7/2025).
Dia melanjutkan, dari 2 juta hektare lahan yang telah dikuasai lagi itu, sebagian lahan sawitnya diserahkan ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) untuk pengelolaan. Sedangkan lahan taman nasional akan dilakukan forestrasi.
“Satgas PKH telah melakukan penyerahan dan penitipan kebun sawit kepada PT Agrinas Palma Nusantara sebanyak dua tahap,” jelas dia.
Dalam dua tahap itu, Satgas PKH telah menyerahkan 438.866,171 hektare. Perusahaan yang menerima termasuk dalam Duta Palma Group.
Soal taman nasional, Satgas PKH mengupayakan penyelamatan Taman Nasional Kerinci Seblat ini. Ini jadi prioritas sebab taman nasional itu sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO.
“Keberhasilan penguasaan kembali Taman Nasional Teso Nilo dan Taman Nasional Kerinci Seblat ini kita harapkan menjadi percontohan dan kita berharap akan ada kesinambungan bagaimana Taman Nasional ini kita jaga bersama,” kata dia.
Selanjutnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin menambahkan penugasan satgas ini menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Satgas PKH. Menurut dia, satgas ini adalah cara ampuh untuk menyelamatkan kepentingan nasional.
“Maka saya perlu sampaikan disini bahwa keberadaan Satgas PKH ini merupakan langkah strategis dan merupakan satu terobosan yang ditujukan untuk multi-difensi bagi keberpihakan kita kepada rakyat dan juga untuk menyelamatkan kepentingan nasional dalam rangka memelihara fungsi kawasan hutan di Indonesia,” kata Sjafrie.
“Harapan kita bahwa kita akan mengelola sawit ini untuk kepentingan nasional dan kita akan dedikasikan untuk keberpihakan kita kepada kesejahteraan rakyat. Komitmen pemerintah dalam melindungi konservasi alam dan hayati melalui satgas PKH ini telah menertibkan kawasan konservasi strategis termasuk Taman Nasional Tesso Nilo,” sambungnya.
/
