JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Presiden Prabowo memintanya untuk melakukan percepatan komunikasi negosiasi penambahan porsi saham pemerintah Indonesia di Freeport.
Menurut Bahlil, ada peluang pemerintah Indonesia bisa mendapatkan saham lebih dari 10 persen seperti yang selama ini sudah diperhitungkan.
“Saya dipanggil (Presiden) untuk ditanyakan tentang kesepakatan. Tadinya awalnya kan kita sepakat untuk menambah saham 10 persen Freeport. Tapi tadi berkembang, negosiasi yang insya Allah katanya lebih dari itu (lebih dari 10 persen),” ujar Bahlil dilansir tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/9/2025).
“Nah, saya diminta untuk bisa melakukan komunikasi percepatan dan kalau itu sudah fix, insya Allah Freeport akan kita pertimbangkan untuk melakukan kelanjutan daripada kontrak,” paparnya.
Kepada Bergelora.com di Jakarta.dilaporkan, sebagai informasi, saat ini porsi saham Indonesia di Freeport adalah sebesar 51,2 persen. Pemerintah sebelumnya mengupayakan agar saham Indonesia di Freeport bisa bertambah hingga sekitar 61 persen.
Sementara itu, saat ditanya soal harga saham, Bahlil mengeklaim harga yang harus ditanggung pemerintah untuk pembelian tambahan saham 10 persen masih sangat murah. Ia memastikan harga pembelian saham nantinya akan diumumkan setelah ada tanda tangan proses perpanjangan kontrak Freeport.
“Berapa pastinya, nanti akan saya umumkan setelah tanda tangan proses perpanjangan. (Harga) untuk 10 persen lebih biayanya sangat murah sekali.
Karena valuasi asetnya kan kita anggap itu sudah nilai bukunya sangat tipis sekali,” jelas Bahlil.
“Tetapi itu kan terjadi untuk sampai dengan 2041. Dan sekarang perhitungannya lagi di jalan,” tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas menjelaskan alasan mengapa pemerintah Indonesia mengusahakan penambahan atau divestasi saham perusahaan itu hingga 61 persen. Menurut Tony, hal itu berkaitan dengan keberlanjutan kontribusi Freeport untuk ekonomi nasional.
Ia mengungkapkan, saat ini saham Indonesia di Freeport sebesar 51,2 persen. Negosiasi terus dilakukan agar pemerintah Indonesia bisa menambah 10 persen saham lagi.
“Tadi ada pertanyaan mengenai menambah saham 10 persen, jadi memang 51,2 persen sudah dimiliki oleh Indonesia dan itu berlaku sampai dengan 2041. Dan kami memang berpikir atau diskusi sama pemerintah untuk kan ada lagi sumber daya di bawahnya (tambang Freeport saat ini), kan sayang kalau enggak di-develop,” ujar Tony dalam acara Indonesia Summit 2025 di The Tribrata, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
“Kalau enggak di-develop berarti kontribusi kami kepada pemerintah yang sekitar 4 miliar dollar (AS) per tahun itu berhenti, kontribusi kepada daerah sekitar 700 juta dollar per tahun juga berhenti, employment 30 ribu berhenti, semuanya berhenti,” tegasnya.
Jika kondisinya demikian, menurut Tony, pemerintah dan Freeport Indonesia sama-sama tidak mendapatkan keuntungan. Sehingga jika divestasi bisa diusahakan sampai 2061 atau lebih lama, maka manfaat ekonomi bisa terus berlanjut.
Meski begitu, Tony menegaskan bahwa negosiasi untuk divestasi masih terus berjalan. Saat ini belum ada keputusan atau update lebih lanjut dari negosiasi.
“Kalau kemudian bisa dilakukan lebih lanjut lagi sampai 2061 atau bahkan lebih, maka manfaat-manfaat ekonomi itu akan terus berlanjut,” tutur Tony.
“Dan salah satu pemikirannya adalah bagaimana kalau seandainya di tahun 2041 ditambah lagi sahamnya 10 persen, itu still under discussion, mudah-mudahan bisa tercapai kesepakatan,” tambahnya. (Web Warouw)
