JAKARTA — Pemerintah termasuk akan memastikan daerah penghasil sumber daya alam (SDA) mendapatkan porsi keekonomian yang lebih besar dari kegiatan pertambangan dan hilirisasi.
Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam kegiatan Jakarta Geopolitik Forum IX/2025 yang digelar Lemhannas pada Selasa (24/6). Bahlil mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, investor, dan masyarakat harus menciptakan keadilan sosial sesuai amanat sila kelima Pancasila.
Ia menegaskan, hilirisasi ke depannya harus berkeadilan bagi daerah-daerah, termasuk untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan masyarakat.
“Justru nilai menambahkan harus orang daerah yang dapat paling banyak. Mereka harus jadi tuan di negeri sendiri. Tidak boleh kue ekonomi itu dibawa semua ke Jakarta atau dibawa ke investor. Inilah implementasi dari sila kelima Pancasila,” kata Bahlil di Jakarta.
Bahlil menyampaikan, hilirisasi bukan hanya strategi meningkatkan pendapatan negara, tetapi menjadi strategi konkret yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia mencontohkan pertumbuhan di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah yang mencapai 20 persen berkat industri pengolahan mineral, jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 6 persen.
“Ini adalah strategi untuk melakukan transformasi ekonomi kita, dari jasa konstruksi ke industri. Dan jika konsistensi ini kita lakukan, Insya Allah kita akan menuju apa yang sudah ditargetkan, untuk kita menjadi salah satu negara yang PDB (Produk Domestik Bruto) kita masuk 10 besar pada tahun 2045,” tuturnya.
Untuk itu, saat ini pemerintah tengah menyiapkan peta jalan hilirisasi pascatambang, mencakup pengembangan industri baru yang bisa tetap menopang ekonomi daerah setelah masa operasional tambang berakhir.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan ekonomi, sekaligus mencegah kemungkinan terjadi ketimpangan antara pusat dan daerah. Pemerintah, kata Bahlil, ingin agar daerah penghasil tidak hanya menjadi penonton, melainkan bagian utama dalam rantai nilai industri nasional.
Bahlil menyatakan, hilirisasi harus menjadi alat pemerataan ekonomi yang konkret, bukan semata jargon pembangunan. Program ini diharapkan akan membuka lapangan kerja baru, memperkuat UMKM lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah penghasil sumber daya alam.
Melalui perencanaan tersebut, Kementerian ESDM berupaya memastikan transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan dan inklusif. Bahlil menegaskan, hilirisasi yang berkeadilan merupakan wujud implementasi Pancasila dalam kebijakan ekonomi nasional. (Web Warouw)
