JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut tidak menutup kemungkinan anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun 2026 bisa tembus hingga Rp 300 triliun. Angka ini naik hampir dua kali lipat dari anggaran tahun ini yang mencapai Rp 171 triliun.
Luhut mengatakan, program MBG merupakan program yang mendukung kehidupan masyarakat miskin.
Menurutnya, program ini sangat penting untuk mewujudkan kesetaraan di Tanah Air, tidak hanya dari sisi gizi anak tetapi juga mendorong perputaran perekonomian daerah.
Menurutnya, melalui program MBG juga akan membentuk rantai pasok di pedesaan. Operasional dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah-daerah akan memanfaatkan bahan baku dari produsen lokal sehingga ekonomi daerah juga ikut berputar.
“Kita akan membangun rantai pasokan karena ini. Kemudian kita bisa melihat sektor ekonomi baru di daerah pedesaan, di kabupaten dan di daerah lain. Jadi kita tidak fokus di satu daerah,” kata Luhut, dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (12/6/2025).
“Jadi bayangkan Rp 171 triliun, biasanya kita taruh di Jawa saja, tapi sekarang kita sebar di seluruh Indonesia. (Anggaran MBG) t ahun depan bisa mencapai Rp 300 triliun,” sambungnya.
Ia juga meyakini, perluasan program MBG yang merata di seluruh tanah air dapat menjadi katalisator bagi RI untuk mencapai pertumbuhan 8%. Namun satu catatan pentingnya, program ini harus didukung dengan kerja sama tim yang kuat dan sistem kerja yang detail.
Di samping itu, Luhut juga telah mengirim timnya untuk memantau langsung jalannya program MBG. Meski masih ada beberapa masalah, menurutnya program tersebut sudah berjalan cukup baik.
“Saya kira berjalan cukup baik. Tentu saja, masih ada beberapa masalah di sana-sini. Tapi secara umum, saya kira berjalan sangat baik,” ujarnya.
Sementara itu, saat diklarifikasi lebih lanjut terkait peningkatan anggaran menjadi Rp 300 triliun ini, Luhut tidak menjawab secara rinci. Namun demikian, ia yakin anggaran MBG akan terus meningkat secara bertahap.
“Saya nggak tahu, tapi kan bisa aja sampai ke situ nanti secara gradual itu akan bisa bertambah. Dan menurut saya itu angka yang bagus dan yang penting dia betul-betul di-manage dengan baik, itu saja,” kata Luhut, ditemui usai acara.
BPOM Catat 17 KLB Keracunan di 10 Provinsi
Sebelumnya kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI merilis data temuan kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan di program makan bergizi gratis (MBG). Hingga pertengahan Mei, tercatt 17 KLB keracunan pangan MBG yang tersebar di 10 provinsi di Indonesia.
“Menurut data yang kami miliki ada 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait dengan MBG di 10 provinsi yang teridentifikasi,” ungkap Kepala BPOM RI Taruna Ikrar dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Kamis, 15 Mei 2025.
Ikrar mengatakan salah satu penyebab keracunan pangan yakni kontaminasi bahan pangan mentah. Dia menegaskan pengawalan keamanan MBG sangat penting untuk memastikan sasaran program menerima manfaat tanpa risiko kesehatan.
BPOM juga mendapati proses penyimpanan makanan yang tidak sesuai standar yang menyebabkan pertumbuhan bakteri berbahaya pemicu keracunan.
Ia mencontohkan kondisi makanan yang dimasak terburu-buru, namun distribusinya lambat. Hal itu menciptakan celah berkembangnya mikroorganisme yang berisiko tinggi jika dikonsumsi.
“Kita belajar dari kondisi ini agar tidak terjadi lagi,” tutur Ikrar.
Daftar wilayah yang melaporkan keracunan pangan program MBG antara lain:
- Sumatera Selatan: Penukai Adab Lematang Iir, Empat Lawang
- Banten: Pangdeglang
- Jawa Barat: Indramayu, Cianjur, Bogor, Bandung, Tasikmalaya
- Jawa Tengah: Batang, Sukoharjo, Karanganyar
- Kalimantan Utara: Nunukan Selatan
- Gorontalo
- Sulawesi Selatan: Takalar
- Sulawesi Tenggara: Bombana
- Nusa Tenggara Barat: Lombok Tengah
- Nusa Tenggara Timur: Waingapu
(Web Warouw)
