JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah menerima laporan para ketua umum partai politik bahwa anggota-anggota fraksi parpol masing-masing di DPR telah dinonaktifkan karena menyampaikan pernyataan keliru.
“Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum parpol bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025 yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyatan yang keliru,” tutur Prabowo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
“Langkah tegas tadi, yang dilakukan ketua umum partai politik, adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI,” kata Prabowo.
Prabowo baru saja mengadakan rapat dengan para ketua umum parpol, yakni Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono mewakili Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono.
Ada pula Sekretaris Jenderal PKS M Kholid mewakili Ketua Umum Almuzzammil Yusuf, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua mum Partai NasDem, Surya Paloh.
Prabowo menyatakan para ketum parpol telah menyampaikan kepada anggotanya bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Demo Memprotes DPR Demonstrasi besar sejak 25 Agustus 2025 memprotes soal tunjangan anggota DPR serta memrpotes pernyataan anggota DPR.
Buruh, mahasiswa, hingga elemen-elemen masyarakat sipil berunjuk rasa di seluruh Indonesia.
Kunker Luar Negeri
Pengemudi ojek online (ojol) tewas dilindas mobil kendaraan taktis (rantis) di Jakarta Pusat pada suasana protes 28 Agustus 2025 malam.
Terjadi pula penjarahan terhadap rumah anggota DPR Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Nafa Urbach, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Nasdem Nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR RI
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan juga dilaporkan Partai Nasdem memutuskan menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR RI.
Keputusan itu diteken langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim, pada Minggu (31/8/2025).
Keduanya bakal tidak lagi aktif menjadi anggota DPR RI per 1 September 2025. “Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem,” kata Hermawi, dalam keterangan resminya, Minggu.
Hermawi menuturkan, aspirasi masyarakat menjadi acuan utama Partai Nasdem. Namun, kata Hermawi, dalam perjalanan mengawal aspirasi masyarakat itu terdapat kader Nasdem yang pernyataannya menciderai perasaan publik. Menurut dia, tindakan mereka tidak selaras dengan wajah perjuangan Nasdem.
“Hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai NasDem,” ujar dia.
Sebelumnya, Sahroni dan Nafa Urbach sama-sama menyampaikan pernyataan yang memantik kemarahan publik. Sahroni sempat menyebut, usulan untuk membubarkan DPR RI disampaikan oleh orang tolol.
Ia juga menyatakan mendukung Polda Metro Jaya menangkap dan memenjarakan massa aksi yang bertindak anarkis, sekalipun mereka masih anak-anak.
Sementara, Nafa Urbach membela kenaikan tunjangan anggota DPR RI. Ia menyebut, perjalanan dari kantornya di Kebayoran ke DPR RI macet.
PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya
Sebelumnya dilaporkan, Partai Amanat Nasional (PAN) resmi memutuskan untuk menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya dari DPR RI.
“Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025,” kata Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, dalam keterangan resminya, Minggu (31/8/2025).
Viva Yoga Mauladi mengatakan keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan dinamika politik di tanah air selama beberapa hari terakhir. Viva meminta masyarakat tetap bersikap tenang menghadapi gejolak sosial politik selama beberapa hari terakhir.
Pihaknya juga meminta masyarakat percaya bahwa pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bisa menyelesaikan polemik.
“Mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan,” ujar Viva.
Kontroversi Eko Patrio dan Uya Kuya
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan sebelumnya, Eko yang juga menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN ini sempat menuai kontroversi karena mengunggah video parodi menanggapi kritikan terhadap anggota DPR yang berjoget saat Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025.
Melalui akun TikTok pribadinya @ekopatriosuper, Eko Patrio mengunggah sebuah video parodi yang menampilkan dirinya sedang berakting menjadi DJ yang menyetel musik dengan sound horeg.
Tindakan itu Eko lakukan untuk membalas kritik publik atas sejumlah anggota dewan yang berjoget setelah Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, sementara situasi masyarakat sedang sulit.
“Biar jogednya lebih keren pakai sound ini aja,” tulis Eko.
Termasuk anggota dewan yang berjoget itu adalah Uya Kuya. Belakangan ia menyampaikan permintaan maaf.
Meski demikian, perbuatan mereka dinilai berkontribusi pada eskalasi kemarahan publik yang mengkritik kenaikan tunjangan anggota DPR RI.
Golkar Nonaktifkan Adies Kadir dari DPR- RI
Tak ketinggalan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji mengumumkan Adies Kadir dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI. Sarmuji menyebut keputusan ini dalam rangka pendisiplinan dan etika sebagai anggota dewan.
“Menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” kata Sarmuji kepada wartawan, Minggu (31/8/2025).
Sarmuji menyebut aspirasi masyarakat akan selalu didengar oleh pihaknya. Ia menyampaikan duka cita atas tewasnya sejumlah pihak dalam demonstrasi yang terjadi belakangan ini.
“Mencermati dinamika masyarakat yang berkembang belakangan ini, DPP Partai GOLKAR menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai GOLKAR. Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan yang berlandaskan pada cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Sarmuji.
“DPP Partai GOLKAR menyampaikan rasa duka cita mendalam atas meninggalnya sejumlah warga negara Indonesia dalam berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini ketika mereka memperjuangkan aspirasi,” tambahnya.
Adies Kadir merupakan Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029. Namanya santer dibicarakan oleh publik menindaklanjuti pembahasan tunjangan DPR RI beberapa waktu ini.
Adies sempat menyampaikan komponen tunjangan DPR RI mengalami kenaikan. Di antaranya, tunjangan beras naik menjadi Rp 12 juta dari Rp 10 juta, tunjangan transportasi (bensin) menjadi Rp 7 juta dari Rp 4-5 juta.
“Jadi yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan, dan ini juga kami ucapkan terima kasih dengan kenaikan itu,” kata Adies Selasa (19/8).
Kendati demikian, Adies langsung menganulir pernyataan di hari berikutnya. Ia menegaskan tak ada kenaikan tunjangan beras maupun tunjangan bensin bagi anggota DPR RI.
“Saya ingin klarifikasi terkait dengan kemarin ada beberapa hal yang saya salah memberikan data. Setelah saya cek di Kesekjenan, ternyata tidak ada kenaikan, baik itu gaji maupun tunjangan seperti saya sampaikan,” kata Adies di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Masyarakat menggelar unjuk rasa memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR RI pada 25 Agustus lalu.
Unjuk rasa kemudian berlanjut pada 28 Agustus, hari di mana driver ojek online (Ojol) Affan Kurniawan meninggal setelah dilindas mobil Brimob.
Peristiwa itu membuat publik semakin marah, terutama kalangan driver ojol. Setelah itu, unjuk rasa meluas ke berbagai kota dan daerah, mulai dari Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, Makassar, dan lainnya.
Unjuk rasa diwarnai bentrokan massa dengan aparat. Sejumlah fasilitas umum, seperti halte bus hingga beberapa kantor kepolisian, dibakar. Bahkan, kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya dibakar pada Sabtu (30/8/2025). (Web Warouw)
