JAKARTA – TNI menekankan komitmennya mendukung kebebasan berpendapat sebagai bagian dari nilai demokrasi. TNI menyampaikan setiap warga negara memiliki hak menyampaikan aspirasi hingga kritik secara terbuka dan bertanggung jawab.
“TNI berkomitmen penuh dalam mendukung kebebasan berpendapat sebagai bagian dari nilai-nilai demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, maupun kritik secara terbuka dan bertanggung jawab. Dalam sistem demokrasi, perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dan menjadi kekuatan untuk membangun bangsa yang lebih baik,” ujar Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Kristomei Sianturi dalam keterangannya, Senin (26/5/2025).
Kristomei mengatakan ruang demokrasi harus dijaga. TNI, lanjut dia, memegang teguh prinsip netralitas dan tidak pernah terlibat dalam upaya membungkam suara publik.
“Tugas utama TNI adalah menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa Indonesia, bukan mencampuri urusan politik praktis,” terangnya.
Kristomei tak membenarkan segala bentuk intimidasi terhadap individu maupun kelompok. Dia mempersilakan warga untuk melapor jika mengalami intimidasi.
“Aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menindaklanjuti laporan tersebut guna mengungkap siapa pelaku sesungguhnya. Mari sama-sama kita cari, selidiki, temukan, siapa pelaku sebenarnya, sehingga tidak saling curiga dan membuat narasi, framing yang menyudutkan satu institusi,” katanya.
Lebih lanjut, TNI juga mengajak masyarakat untuk waspada terhadap upaya provokasi dan penggiringan opini yang menyesatkan. TNI tegas menolak segala bentuk tuduhan yang arahkan ke TNI tanpa bukti, data dan fakta.
“TNI tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan-tindakan intimidatif terhadap warga yang menjalankan hak konstitusionalnya dalam menyampaikan pendapat,” ucap Kristomei.
“Framing dan narasi sesat yang dibuat tanpa dilengkapi data/fakta yang kredibel, tendensius, tidak objektif semakin memperlihatkan dengan jelas target utamanya adalah merekayasa persepsi lingkungan bahwa TNI dan pemerintah saat ini adalah pemerintahan yang militeristik dan antidemokrasi,” sambung dia.
TNI mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kondusifitas, mengedepankan dialog, komunikasi dan klarifikasi, dan menyelesaikan perbedaan secara bermartabat. Kristomei menilai, demokrasi akan tumbuh sehat jika dijaga bersama dengan sikap saling menghormati, menjunjung tinggi hukum, dan menghindari tuduhan yang tidak berdasar.
“TNI tetap konsisten berada di garis pengabdian kepada negara dan rakyat Indonesia,” katanya.
Ratusan Warga dari 3 Distrik Puncak Papua Mengungsi, Bupati: Warga Ketakutan karena Kehadiran Aparat
Kepada Bergelora.com Jakarta dilaporkan sebelumnya, ratusan warga dari tiga distrik di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yakni Distrik Sinak Barat, Bina, dan Pogoma, dilaporkan mengungsi ke Distrik Sinak sejak 17 Mei 2025.
Pengungsian ini diduga dipicu oleh rasa takut warga terhadap kehadiran aparat TNI yang ditempatkan di wilayah mereka. Pemerintah Kabupaten Puncak pun sampai menetapkan status tanggap darurat bencana non-alam guna merespons situasi tersebut.
“Tidak ada korban jiwa, tetapi warga mengalami ketakutan karena kehadiran aparat, sehingga memilih untuk mengungsi,” kata Bupati Puncak Elvis Tabuni dalam konferensi pers di Kota Jayapura, Jumat (23/5/2025).
Penetapan status tanggap darurat ini dituangkan dalam SK Bupati Puncak Nomor: 300.2.1/68/Tahun 2025. Masa tanggap darurat akan berlangsung selama 14 hari, menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Elvis menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mendata jumlah pengungsi serta menyalurkan bantuan logistik, termasuk bahan makanan dan pakaian.
“Kami tidak tinggal diam. Pemda dan DPRD sudah bekerja siapkan pesawat untuk angkut bahan makanan dan pakaian kepada pengungsi, dan saat ini sedang berjalan penanganannya,” ungkapnya.
Menurut dia, aparat TNI yang hadir di tiga distrik tersebut merupakan bagian dari operasi pusat. Oleh karena itu, Pemda Puncak terus melakukan koordinasi dengan Pangdam, Dandim, dan Kapolres untuk mencari solusi terbaik.
Tanggapan atas Pernyataan Mahasiswa
Menanggapi mosi tidak percaya yang disampaikan mahasiswa Puncak se-Indonesia terhadap Pemda dan DPRD, Elvis menyayangkan pernyataan tersebut.
“Mahasiswa seharusnya cek secara baik dulu sebelum membuat statement dan mosi tidak percaya kepada Pemda dan DPRD, karena saat ini kami sudah memberikan perhatian untuk penanganan para pengungsi tersebut,” tegasnya.
Elvis meminta mahasiswa mengklarifikasi dan meminta maaf atas pernyataan yang dianggap tidak sesuai fakta.
“Sebagai bupati, kami akan panggil mereka dan meminta untuk diklarifikasikan segera pernyataan mereka, karena Pemda dan DPRD saat ini sedang bekerja untuk menangani bencana non alam ini,” ujarnya.
Wakil Bupati Puncak Naftali Akawal juga menyampaikan kritik terhadap sikap mahasiswa yang dinilai kurang bijak.
“Sebagai kaum intelektual, mahasiswa harusnya datang dan bertemu dengan pemerintah daerah, tanyakan perkembangan penanganan pengungsi. Jangan memberikan pernyataan yang keliru dan gaduh, karena Pemda sudah bekerja optimal untuk masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Puncak, Thomas Tabuni, membantah tudingan bahwa DPRD hanya menghamburkan uang.
“Saya baru dilantik satu bulan. Kami langsung menemui masyarakat, kami punya laporan lengkap,” ujarnya.
Sebelumnya, mahasiswa Puncak se-Indonesia yang tergabung dalam Tim Penanganan Peduli Pengungsi menyampaikan desakan agar Pemda dan DPRD segera menyelesaikan masalah pengungsian serta menarik kehadiran TNI dari wilayah sipil.
Ketua tim, Dei Murib, menyebut sekitar 300 personel TNI dikirim ke wilayah hutan Mboobila Karu sejak 5–8 Februari 2025.
Pada 7 Februari, mereka mulai memasuki perkampungan warga di Distrik Sinak Barat dan Pogoma, yang menyebabkan kepanikan dan pengungsian massal ke Sinak, Mimika, dan Nabire.
“Jika tidak, kami akan melakukan aksi mogok sipil dan menyatakan ‘mosi tidak percaya’ kepada lembaga Pemda dan DPRD,” kata Dei dalam keterangan tertulis. (Web Warouw)
