JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti berharap anggaran pendidikan Indonesia di tahun 2026 bisa lebih mensejahterakan para guru. Selain mensejahterakan guru, anggaran pendidikan di tahun 2026 juga diharapkan Mu’ti bisa membuat pendidikan Indonesia bertahap menjadi lebih baik.
“Harapan kami dengan dukungan Bapak Presiden, secara bertahap pendidikan kita akan lebih baik lagi,” kata Mu’ti dalam keterangan tertulis dikutip Bergelora.com di Jakarta, Selasa (19/8/2025).
“Sarana dan prasarana lebih baik, kesejahteraan guru meningkat, pelatihan guru ditingkatkan, dan bantuan bagi pelajar melalui PIP,” lanjut dia.
Mu’ti juga menegaskan berbagai dana pendidikan termasuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), akan tetap tersalurkan sebagaimana mestinya. Sehingga diharapkan dengan anggaran pendidikan yang besar ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.
“Mudah-mudahan dengan anggaran ini, pendidikan kita bisa lebih baik lagi dan banyak yang bisa kita kerjakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia,” jelas Mu’ti.
Sebelumnya diberitakan, anggaran pendidikan di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 mencapai Rp 757,8 triliun.
Menurut Presiden Prabowo Subianto, anggaran pendidikan itu adalah yang terbesar sepanjang sejarah anggaran pendidikan di Indonesia.
“Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, sekitar Rp 757,8 triliun di tahun 2026, terbesar sepanjang sejarah kita,” kata Prabowo dalam Sidang Penyampaian Nota Keuangan di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Dari anggaran tersebut, lanjut Prabowo, pemerintah menyiapkan beasiswa bagi siswa atau mahasiswa dengan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 21,1 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa.
Selain itu, untuk peningkatan kualitas fasilitas sekolah atau kampus dialokasikan sebesar Rp 150,1 triliun. Kemudian juga gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteran guru serta dosen dialokasikan sebesar Rp178,7 triliun.
“Tunjangan Profesi Guru Non-PNS dan Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah disiapkan secara memadai,” ujar Prabowo.
Prabowo menegaskan, penggunaan anggaran pendidikan harus tepat sasaran untuk hal-hal penting seperti peningkatan kualitas guru, penguatan pendidikan vokasi, serta penyelarasan antara kurikulum dan kebutuhan dunia kerja.
Adapun anggaran pendidikan juga ditujukkan untuk penguatan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda.
“Anggaran pendidikan harus tepat sasaran. Kita tingkatkan kualitas guru, perkuat pendidikan vokasi, dan selaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja,” pungkas Prabowo. (Enrico N. Abdielli)
