Jumat, 4 Juli 2025

JIRIIIIH….! Warga Urut Sewu Dipukuli TNI, Bupati Kebumen Hanya Bisa Curhat Di Medsos

Bupati Kebumen, Yazid Mahfudz. (Ist)

KEBUMEN- Konflik Urut Sewu semakin melebar dan menghangat dengan berbagai pernyataan tokok-tokoh terkait imbas dari tindak kekerasan pihak TNI kepada warga Urut Sewu yang melakukan aksi Kamis, 12 September lalu.

Tampak didunia medsos khususnya Facebook Bupati yang juga merupakan seorang kyai di Kabupaten Kebumen menyampaikan keluhan dengan mengatakan, “Kyai yang dituding-tuding mukanya dihadapan umum dan harga dirinya diinjak-injak kok diam saja itu namanya kyai bego. Apalagi sudah menyangkut simbol Negata”, ujarnya dengan disertai unggahan video perseteruan dengan kordinator aksi Widodo Sunu Nugroho yang kemudian ditanggapai lewat unggahan bernada miring oleh Teguh Purnomo, SH, MH lewat postinganya.

Saat dihubungi awak media terkait hal tersebut Teguh menyampaikan upaya yang dilakukan Pemkab tidak maksimal. Pemerintah malah lebih menekan masyarakat untuk menunjukan bukti-bukti yang ada. Baik bukti sertifikat maupun bukti yang lain.

“Wujud keseriusan Pemkab secara kongkrit untuk mendesak policy maker tidak ada. Bentuk kongkrit komunikasi dengan pihak TNI/ tentara provinsi dan pusat juga seperti apa wujudnya tidak jelas, sehingga temen-teman dibawah mengalami kekecewaan terhadap langkah Pemkab dalam membantu konfik Urut Sewu”, ujar Teguh yang juga merupakan Kuasa Hukum Warga Urut Sewu tersebut.

Sebelumnya dalam postingan yang diunggah di Facebook menanggapi keluhan Bupati Kebumen, Teguh mengatakan, “Bismillah, tidak perlu lah, pak Kyai yang juga pejabat publik (Bupati Kebumen) mengeluh dimedsos seperti ini. Mungkin ini juga bisa menjadi refleksi bersama, kyai sebaiknya tidak menjadi pejabat publik, namun cukup diposisikan jadi orang berpengaruh dimata publik. Jadi kyai tidak memerlukan legitimasi suara dalam Pilkada yang kadang menggunakan segala macam cara untuk memenangkanya. Kyai idealnya pendapatnya didengar siapapun (sebagai penjernih)”.

Sedangkan sebagai pejabat publik menurutnya cara mendapatkan legitimasi adalah mendaftar dan minta dipilih. Setelah jadi dia dibayar pake dana publik yang asalnya dari rakyat. Kerjanya melakukan pelayanan publik. Jika pejabat publik itu Bupati, berarti dia komandannya pelayan publik se-Kabupaten.

“Namanya pelayan ya harus lebih sabar dan siap dimarahi para pemberi mandat yaitu tuanya atau juraganya. Tidak usah diperpanjang soal beginian karena bisa-bias hanya akan menurunkan elektabilitas semuanya. Salam kagem Pak Bupatiku Yazid Mahfudz yang juga Pak Kyai. Nuwun,” ujar Teguh yang dilengkapi dengan potongan screenshot keluhan Bupati.

Ditempat terpisah, terkait tindak lanjut paska audiensi dengan Pemkab Kebumen, Widodo Sunu Nugroho menyampaikan setelah audiensi dengan Pemkab yang waktu itu langsung dengan Bupati Kebumen ternyata tidak ada sama sekali tindak lanjutnya.

“Pak Bupati malah curhat di Facebook mas,” ujar Sunu yang juga merupakan kordinator aksi yang berujung tindak anarkis TNI kepada warga Urut Sewu.

Sebelumnya Widodo Sunu Nugroho, kepada awak media juga menyampaikan protes pada Bupati.

“Saya protes lahir batin dan sangat tidak sepakat ketika Bupati ngomong,– ‘saya tidak punya kewenangan, ini bukan kewenangan saya’. Bagaimana mungkin seorang bupati rakyatnya dipukuli dia bilang tidak punya kewenangan,” ujar Sunu.

Sunu menambahkan, bupati itu pelindung masyarakat, atas nama kemanusiaan tolong dihentikan semua tindak kekerasan terhadap warganya.

“Saya juga sudah konsultasi dengan pihak BPN terkait konfilk tersebut, apa yang semestinya dilakukan. Ada dua yang harus dilakukan yang pertama melalui musyawarah kemudian yang kedua jika musyawarah gagal maka dilakukan gugatan hukum,” katanya.

TNI menurutnya melakukan pelanggaran prosedur hukum, tidak konstitusional karena semestinya sebelum dilakukan pemagaran dilakukan musyawarah terlebih dahulu, kalau gagal baru menggugat dulu kepengadilan. Setelah ada putusan dari pengadilan silahkan lakulan, itupun pengadilan atau kejaksaan yang melakukan eksekusi bukan dari pemilik tanah.

“Melihat hal tersebut seharusnya Bupati tanggap dan menyikapi dengan bijak, dengan mengeluarkan statement kepada media ataupun statement tertulis namun Bupati tidak mau ya sudah,” ujar kang Sunu waktu itu. (Arik)

Artikel Terkait

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,120PelangganBerlangganan

Terbaru