JAKARTA- Presiden terpilih Joko Widodo meminta meminta agar para pengusaha nasional segera melakukan investasi sebelum Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 diberlakukan di Indonesia. Ia meminta agar pengusaha nasional tidak menyerah menghadapi globalisasi yang akan menyerbu pasar Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam Silahturahmi Nasional Perhimpunan Inti Indonesia (INTI) di Jakarta, Minggu (5/10).
“Setelah pelantikan, kita siap bekerja. Jangan bawa lari uangnya ke luar negeri. Jangan Cuma simpan di deposito Bank, apalagi di taroh dibawah bantal dan lemari. Ini saatnya buat kita untuk tanam uang kita di dalam negeri. Pemerintah akan mempermudahkan investasi yang dilakukan pengusaha nasional di dalam negeri,” ujarnya.
Dengan investasi yang besar maka lapangan kerja akan terbuka lebar bagi rakyat sehingga akan menjawab persoalan kemiskinan yang selama ini dihadapi rakyat Indonesia.
“Saya minta pengusaha-pengusaha yang berani untuk berinvestasi terutama di Indonesia timur, di Papua khususnya. Supaya pemerataan terjadi diseluruh wilayah kepulauan Indonesia. Jangan cuma di Jawa,” ujarnya.
Menurutnya, dirinya sudah menghitung Indonesia saat ini membutuhkan 28 pelabuhan laut dengan nilai Rp 53 Triliun. Namun tentu saja mungkin tidak mudah untuk memperjuangkan alokasi dana di APBN dalam situasi politik DPR seperti saat ini.
Untuk itu Jokowi menanyakan kemauan dan kemampuan pengusaha nasional untuk merealisasikan 28 pelabuhan laut tersebut. “Kalau DPR gak kasih, apakah bapak ibu mau dan sanggup bangun 28 pelabuhan diseluruh Indonesia?“ Serentak forum Silahturahmi menjawab kesanggupannya.
Pesan Keluarga Tionghoa
Sebelumnya Sekretaris Jenderal Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), Budi Santoso Tanuwijodjo menyampaikan 11 pesan keluarga Indonesia Tionghoa kepada Joko Widodo saat menjadi presiden.
“Kami minta pak Jokowi untuk tetap sederhana, jujur dan dekat dengan rakyat. Pak Jokowi juga harus tetap teguh pada memegang dan menjalankan Pancasila dan UUD’45,” ujarnya.
Presiden Jokowi juga diminta untuk melakukan revitalisasi birokrasi yang ramping dan bersih agar dapat melayani rakyat secara cepat dan maksimal.
“Pemerintah diminta untuk segera melakukan simplifikasi mempermudah dan memperpendek-red) peraturan-peraturan agar dapat memberanikan pengusaha untuk investasi dan menjalankan ekonomi. Pengusaha strategis diharapkan mendapatkan insentif terutama di daerah-daerah tertinggal,” ujarnya.
Kelurga Indonesia Tionghoa juga meminta agar Jokowi sungguh-sungguh mempercepat pembangunan infrastruktur laut, jalan tol dan enerji. BUMN sebagai pelopor pembangunan harus bisa membangun daerah-daerah baru dan belum berkembang
“Pariwisata nasional harus terintegrasi sehingga dapat sejajar bahkan bersaing dengan Malaysia dan Thailand,” tambahnya.
Jokowi juga dipesankan untuk memastikan pendidikan karakter dan budipekerti di setiap jenjang pendidikan selain memastikan penegakan Hak Azasi Manusia dan memelihara dan mengembangkan bhineka tunggal ika.
“Hapus diskriminasi secara luas, lindungi generasi muda dari narkoba dan waktu pelantikan kami harap semua pejabat termasuk presiden menggunakan batik sebagai seragam resmi,” ujarnya. (Web Warouw)
