JAKARTA- Joko Widodo (Jokowi) diharapkan segera dapat mengelola dukungan rakyat yang memenangkannya dalam pemilihan presiden agar bisa mengatasi dualisme kepempinan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan ketidak setaraan representasi daerah dalam penyusunan kabinet. Karena kalau dibiarkan berlarut-larut maka akan mempersulit kinerja pemerintahan sendiri. Hal ini ditegaskan aktivis Perhimpunan Indonesia Timur asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Daniel Dhuka Tagukawi kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (31/10).
Menurutnya agenda mendesak antara pemerintah dan DPR saat ini adalah rapat penyusunan Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) selain rencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak.
“Jokowi belum menunjukkan kemampuan dalam mengelola kemenangan, sehingga bibit persaingan dalam Pilpres masih terus berlanjut. Ketidakmahiran dalam mengelola kemenangan ini melahirkan semangat golongan, sehingga eksekutif dikuasai satu golongan dan satu kawasan, sementara parlemen dikuasai satu golongan lain (koalisi merah putih-red),” ujarnya.
Menurutnya, sikap mau menang sendiri dan melupakan kebersamaan dalam mengelola negara merupakan pengingkaran terhadap semangat gotong royong yang merupakan intisari kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Sebab, fakta saat ini ada kelompok dominan yang bergotong royong sendirian, sementara kelompok lain spesialis menjadi penonton gotong royong,” tegas wartawan senior Harian Sore Sinar Harapan ini.
Sementara itu, mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Laode Ida menegaskan agar Presiden Jokowi harus segera mengambil sikap. Adanya DPR tandingan yang dipimpin oleh Pramono Anung dari Partai Demokrasi Indonesia –Perjuangan (PDIP) menunjukkan tak efektifnya kerja parlemen di awal pemerintahan Jokowi-JK ini.
“Kisruh di DPR ini akibat dari pemilihan pimpinan DPR yang terbelah antara KMP (Koalisi Merah Putih-red) yang kalah dalam pilpres berhasil mengambil semua unsur pimpinan DPR dan MPR, tidak membagi kursi pimpinan pada KIH (Koalisi Indonesia Hebat-red),” ujarnya
Pemerintahan Tandingan
Ia mengatakan bahwa dampak pemilihan presiden telah ciptakan memnelah elti politik di DPR, padahal sebenarnya sudah tenang di tingkat rakyat. Jika kondisi di DPR terus bergolak, sudah bisa dipastikan akan ganggu pemerintahan Jokowi-JK.
“Akan lebih parah jika ada kemudian berbuntut pertama, akan dibentuk juga pemerintahan tandingan dengan akan adanya presiden tandingan. Kedua, kalau rakyat kecewa, maka bukan mustahil akan memunculkan gerakan separatis, tak akan akui baik presiden maupun DPR hasil pemilu. Apalagi memang ada kekecewaan sebagian besar daerah Indonesia Timur yang diabaikan dalam rekrutmen kabinet,” ujarnya.
Ini artinya menurut Loede Ida, para elite penyelenggara negara lah yang membuat pemerintahan di negeri ini berantakan. Seharusnya para wakil parpol itu seharusnya berusaha mengakhiri situasi yang tidak sehat dan jadi bahan tertawaan rakyat ini.
“Jokowi-JK harus segera memastikan bahwa pihak mana pun harus berjalan dalam koridor hukum. Karena bisa fatal kalau pihak pimpinan DPR masing-masing klaim diri absah untuk undang mitra kerjanya. Apalagi kalau ada presiden tandingan, bisa fatal dalam mengelola negara ini. Maka, sekali lagi, jadilah penyelenggra negara yg bijaksana. Bukankah keterbelahan di DPR harusnya dikelola secara baik untuk terciptanya saling kontrol atau check and balances?” ujarnya. (Web Warouw)
