JAKARTA- Kalau Presiden terpilih Joko Widodo ingin mendapatkan pengawasan yang efektif dari semua pihak, sebaiknya memberi keleluasaan kepada Koalisi Merah Putih untuk menjadi kekuatan penyeimbang yang konstruktif di parlemen. Karena itu, soliditas koalisi merah putih saat ini jangan lagi diiming-imingi jabatan atau diadu domba. Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar, Bambang Soesatyo kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (25/8).
“Dalam sejumlah kesempatan, Jokowi minta agar pemerintahannya dikawal dan diawasi. Dia bahkan minta organisasi relawannya di semua daerah tetap eksis guna mengawasi pemerintahan Jokowi-JK,” ujarnya.
Menurutnya, kalau Jokowi konsisten dengan keinginan untuk diawasi, peran itu otomatis akan dijalankan juga oleh Koalisi Merah Putih sebagai kekuatan penyeimbang di DPR.
“Untuk kepentingan itu, Jokowi seharusnya membiarkan Koalisi Merah Putih tetap solid,” katanya.
Kalau Jokowi terus menggoda untuk memecah belah Koalisi Merah Putih, komitmen mereka tentang urgensi pengawasan patut diragukan.
“Kalau memperlemah Koalisi Merah Putih, sama artinya Jokowi ingin memperlemah pengawasan oleh DPR,” tegasnya.
Jokowi harus konsisten pada keinginan untuk diawasi oleh semua pihak. Karena itu, kubu Jokowi harus menghentikan manuver-manuver politik yang bertujuan memecah atau merusak soliditas Koalisi Merah Putih.
Kekuatan Profesional
Sementara itu, Ketua Umum Relawan Indonesia Timur untuk Jokowi-JK, Joppie Lasut mengatakan bahwa Kabinet Jokowi-JK tidak memerlukan keterlibatan Koalisi Merah Putih karena selama Jokowi ini memiliki profesional yang cukup dari kalangan relawan yang selama ini bekerja mendukung Jokowi-JK.
“Mereka Jangan GR (gede rasa-red) akan diajak dalam pemerintahan Jokowi. Sampai sekarang Jokowi-JK masih menyusun kekuatan profesional untuk memback-up pemerintahan ke depan. Semua relawan dari kalangan profesional, intelektual, dan ekonom terutama dari Indonesia Timur siap bekerja bersama Jokowi,” tegasnya.
Menurut Jopie Lasut, kemenangan Jokowi adalah berkat dukungan dan kerja keras relawan dan seluruh rakyat Indonesia.
“Jokowi meminta agar seluruh relawan tidak bubar dan tetap berkonsolidasi bersama rakyat untuk mengawal program-program pro-rakyat dari pemerintahan Jokowi,” jelas Ketua Umum Gerakan Rakyat Tanpa Partai (Getar) ini.
Aktivis Malari (Makar Lima Belas Januari) 1974 ini menyadari bahwa akan banyak hambatan di birokrasi lama yang mengganggu program-program pro rakyat dari Pemerintahan Jokowi.
“Itu nanti tugas relawan kalau birokrasi menghambat kepentingan rakyat. Jokowi sudah perintahkan pada para relawan dan rakyat untuk siapkan 1 juta orang mengawal program-program pro rakyat,” jelas mantan tahanan politik Orde Baru ini. (Enrico N. Abdielli)
