JAKARTA- Partai-partai pendukung Jokowi-JK seharusnya mendorong parlemen untuk meminta pertanggung jawaban Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas kerja pemerintahannya selama 5 tahun, agar dapat mengevaluasi kegagalan dan keberhasilan pemerintahan SBY. Hal ini disampaikan oleh Ketua Presidium Petisi 28, Haris Rusli Moti dalam Forum Publik, Senin (29/9) di Jakarta yang diadakan oleh Institut Ekonomi Politik Soekarno-Hatta (IEPSH) yang bertemakan ‘Implikasi Ekonomi Politik Utang Rezim SBY Terhadap Rezim Jokowi dan Anak Cucu Bangsa’.
“Apalagi SBY sudah berkuasa selama 10 tahun. Jokowi jangan mau dong diwarisi kegagalan tanpa pertanggung jawaban yang jelas. Kalau gakada pertanggung jawaban SBY, nanti pemerintahan Jokowi otomatis harus ikut menanggung beban kegagalan SBY,” ujarnya kepada Bergelora.com seusai forum publik tersebut.
Partai-partai politik modern, menurutnya seharusnya menggunakan DPR sebagai lembaga negara yang mewakili rakyat untuk meminta eksekutif menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas semua kerja agar menjadi bahan untuk diperbaiki oleh rezim yang akan datang.
“Dengan adanya pertanggung jawaban Presiden SBY, maka akan jelas demarkasi pertanggung jawaban antara pemerintahan lama SBY-Budiono dengan pemerintah baru Jokowi-JK,” jelasnya.
Pertanggung jawaban presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menurutnya sudah dihapus sejak amandemen UUD’45 yang menetapkan presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan langsung itu telah merubah status MPR yang tadinya sebagai lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi yang sejajar dengan presiden pilihan rakyat.
“Tadinya presiden adalah dipilih MPR dan sebagai pelaksana mandat dari MPR atas nama rakyat. Namun setelah amandemen UUD’45 presiden sudah tidak perlu bertanggung jawab lagi pada MPR. Lah kalau begitu, presiden bisa seenaknya tanpa harus bertanggung jawab dong. Negara macam apa seperti ini, koq dibiarkan,” ujarnya.
Menumpuk Persoalan
Kalau dibiarkan seperti ini, menurutnya maka setiap rezim pemerintahan yang berganti setiap lima tahun akan menumpuk persoalan tanpa ada pertanggung jawaban dan evaluasi apakah pemerintahan masih tetap sesuai konstitusi ataukah sudah melenceng jauh.
“Rakyat cuma dikasih pidato seperti 17 Agustus kemarin di DPR. Anggota DPR manggut-manggut. Pemerintahan baru Jokowi melanjutkan lagi kesalahan yang sama dalam 5 tahun sampai negara ini benar-benar ambruk. Kalau perusahaan sudah pasti ujungnya bubar,” ujarnya lagi.
Jadi menurutnya, sudah waktunya bagi partai-partai politik pemenang pemilu legislatif dan pemilu presiden untuk menarik garis batas agar melanjutkan yang positif dan menghentikan yang negatif dari pemerintahan sebelumnya.
“Jadi walaupun dipilih langsung, presiden tidak bisa mentang-mentang dan partai politik di DPR punya tanggung jawab pada rakyat, yaitu menagih tanggung jawab Presiden SBY dalam sidang MPR sebelum pelantikan Presiden baru,” tegasnya lagi. (Dian Dharma Tungga)
