Di tengah Pandemi Corona saat ini, Bergelora.com menerima tulisan yang sangat relevan untuk bisa kekuatan sosial ekonomi setiap negara yang sedang terdampak serangan wabah Corona. Dengan tulisan ini maka mudah dimengerti bagaiman China bisa secepatnya mengatasi dampak dari ledakan wabah Corona, berbeda dengan negara-negara lainnya. Tulisan dari Chen Kang, Direktur Program Tiongkok, Sekolah Kebijakan Publik Li Guangyao, Universitas Nasional Singapura yang diambil dari Lianhe Zaobao https://www.zaobao.com/forum/views/opinion/story20200418-1046445 dan diterjemahkan oleh Chan CT untuk pembaca Bergelora.com. (Redaksi)
Oleh: Chen Kang
DALAM beberapa tahun terakhir, banyak orang terbiasa menggunakan sebutan “Kapitalisme Negara” untuk menyatakan ekonomi Tiongkok. Faktanya, Stalinisme, Anarkisme, Trotskisme, Fasisme Italia, dll. Masing-masing mempunyai pengertian kapitalisme negara yang tersendiri.
Kecuali Tiongkok, Norwegia, Singapura, Rusia di bawah Putin, dan Amerika Serikat saat menghadapi krisis keuangan juga dicap sebagai kapitalisme negara. Karena hanya berfokus pada kontrol negara atas alat-alat produksi dan mengabaikan perbedaan mendasar dalam sistem politik dan hukum, konsep praktis yang disalahgunakan kaum kiri untuk menyerang reformasi ekonomi Tiongkok demikian ini, jelas tak ada gunanya.
Ketika Tiongkok mulai melancarkan Reformasi ekonomi berencana, bertepatan dengan diterbitkan buku “Ekonomi Serba Kurang” (Economics of Shortage) oleh Janos Kornai, ekonom Hungaria. Buku ini sangat populer di banyak negara sosialis, karena kenyataan “serba kurang” adalah yang dihadapi negara-negara itu. Rak-rak toko di Uni Soviet dan Eropa Timur banyak kosong. Apa yang dijual, terjadi antrian panjang di luar. Di Tiongkok, pembelian barang-barang konsumen memerlukan kupon, tidak hanya kupon beras dan terigu, kupon kain, kupon minyak-goreng, tetapi juga kupon daging, kupon ikan, kupon bahan-bakar, kupon dibutuhkan membatasi kebutuhan sehari-hari langka dan persediaan sangat terbatas.
“Ekonomi Serba Kurang” membuat analisa mendalam dari sistem ekonomi berencana, 2 menangkap kontradiksi pokok dalam kehidupan ekonomi negara-negara sosialis, dan membangkitkan perhatian tinggi banyak orang.
Hongaria adalah salah satu negara sosialis yang paling awal melakukan reformasi dengan berorientasi pasar. Pada tahun 1968, sosialisme pasar disebut “model ekonomi baru” diterapkan. Para pemimpin reformasi Tiongkok sangat tertarik dengan pengalaman Hongaria.
Pada tahun 1983, delegasi ekonom Hongaria mengunjungi Tiongkok untuk memperkenalkan pengalaman reformasi sistem ekonomi Hongaria ke Akademi Ilmu Sosial dan Komisi Reformasi Sistem Nasional. Pada tahun 1985, 10 ekonom asing termasuk Profesor Janos Kornai diundang untuk berpartisipasi dalam “Konferensi Kapal Bashan” (Konferensi dilangsungkan diatas Kapal Bashan, Chong Qing. 2-8 September 1985 kapal Bashan menyusuri Sungai Yang Tse sambil melihat 3 Ngarai dan Waduk Raksasa di Wuhan — ChanCT) yang terkenal untuk memberikan saran bagi reformasi ekonomi Tiongkok. Konferensi itu memberi pengaruh besar.
Kongres Nasional ke-13 Partai Komunis Tiongkok mengusulkan “Negara mengatur pasar sedang Pasar memandu perusahaan” sebagai target model reformasi ekonomi yang kabarnya banyak dipengaruhi Konferensi Kapal Bashan tersebut.
Seiring dengan berantakannya Uni Soviet dan transformasi Eropa Timur, Tiongkok dan Vietnam telah berhasil mengikuti reformasi berorientasi pasar, dan tidak lagi terjadi ekonomi serba kurang seperti pertengahan abad lalu sampai tahun 90-an. Dengan berlalunya waktu, hanya sedikit orang yang meninggalkan kesan tentang ekonomi serba kurang. Orang dengan sendirinya melupakan Kornai dengan bukunya “Ekonomi Serba Kurangan”. Namun, Kornai tidak boleh dilupakan, analisa mendalam tentang sosialisme pasar masih merupakan petunjuk penting.
Terlahir dari ekonomi berencana secara terpusat, sistem politik kediktatoran partai tunggal Tiongkok tidak banyak berubah dibandingkan sebelum reformasi, tetapi lebih dekat dengan situasi ketika Hongaria menerapkan sosialisme pasar. Selain itu, pada Kongres Nasional ke-14 Partai Komunis Tiongkok yang dilangsungkan tahun 1992, dengan jelas mengusulkan pembentukan sistem ekonomi sosialisme pasar. Oleh karena itu, analisa mendalam tentang mekanisme operasi sosialisme pasar akan lebih praktis dan bermanfaat bagi prospek ekonomi Tiongkok daripada menggunakan label kapitalisme negara.
Setelah lebih dari 40 tahun “Reformasi dan Keterbukaan”, Tiongkok tidak sepenuhnya menyingkirkan pengaruh ekonomi berencana, tapi telah sangat dicap Sosialisme Pasar karena mempelajari pengalaman Hongaria di awal reformasi. Meskipun reformasi yang berorientasi pasar melangkah lebih jauh dari Hongaria pada 1980-an, tetap masih mempertahankan pola Hongaria dalam tiga aspek: kelaparan investasi (investment 3 hunger), hambatan anggaran lunak (soft budget constraint), dan simulasi pasar modal (simulated capital market). Jadi, tetap mempertahankan ciri khusus penting “model ekonomi baru” nya Hongaria.
Kelaparan Investasi
Setelah Hongaria melaksanakan sosialisme pasar, meskipun indikator perintah berencana dihapuskan, tetapi untuk membentuk kombinasi organik dari manajemen terpusat dan kekuatan pasar, pemerintah sering melakukan intervensi dalam perusahaan, sehingga terbentuk manajer perusahaan “satu mata melihat pasar, mata lain melihat atasan”, sebagai ketergantungan ganda.
Dibandingkan dengan pasar, dampak atasan lebih besar. Oleh karena itu, BUMN sekalipun harus melihat pasar, namun pengaruh manajer atasan terhadap dirinya jauh lebih besar, dalam lingkungan dunia usaha, pendapatan dan kenaikan pangkat sangat penting dan menentukan. Terjadi tujuan pengembangan investasi demikian ini bukan lagi untuk menghasilkan keuntungan, tetapi untuk memudahkan manajer bergerak sendiri keatas jenjang piramida birokrasi. Kornai menyebut penggerak internal mengembangkan investasi demikian sebagai “kelaparan investasi.”
Ekonomi Tiongkok saat ini juga mempertahankan pengaruh ganda pemerintah dan pasar terhadap perusahaan. Meskipun BUMN harus menghadapi pasar, pengaruh atasan terhadap dirinya sangat besar, dalam lingkungan dunia usaha, pendapatan dan kenaikan pangkat masih tetap sangat besar dan menentukan. Karena itu, keputusan investasi pasti banyak dipengaruhi atasan, dan kadang-kadang harus diselesaikan sebagai tugas politik.
Yang lebih penting sebagian besar, “kelaparan investasi” Tiongkok telah menyusup ke BUMN tingkat pemerintah daerah. Dengan “jaminan pertumbuhan” menjadi indikator penting evaluasi kinerja, proyek investasi pemerintah daerah telah menjadi cara utama untuk menyelesaikan tugas pertumbuhan GDP. Selain berkoordinasi dengan kebijakan industri pemerintah pusat dan mengembangkan infrastruktur lokal, berbagai proyek kinerja dan proyek citra juga telah diluncurkan.
Kendala Anggaran Lunak
Dalam ekonomi pasar sejati, sekalipun perusahaan berambisi untuk berkembang, kegiatan investasi terbatasi kendala anggaran lunak, oleh keuntungan, risiko, anggaran, dan pasar modal. Dalam sosialisme pasar, BUMN Hongaria masih dapatkan persetujuan administratif dan pengaruh politik dari proyek investasi dan dukungan pendanaan, dengan demikian kelaparan investasi dan ambisi pengembangan mereka masih bisa mendapatkan kepuasan 4 dan tidak tunduk pada anggaran perusahaan sendiri. Kornai menyebut fenomena demikian ini sebagai kendala anggaran lunak.
Sebagaimana kelaparan investasi, hambatan anggaran lunak Tiongkok telah bergeser dari perusahaan milik negara ke pemerintah daerah. Pada pertengahan 1990-an, Tiongkok juga mencoba melalui pembersihan gagal-kredit Bank milik-Negara, memisahkan batas antara keuangan pemerintah dengan finansial, memperkuat disiplin fiskal pemerintah. Namun, deflasi antara 1997 dan 2002 memaksa pemerintah untuk memprioritaskan pertumbuhan.
Di bawah panji “Pertahankan 8%”(Kenaikan GDP－ChanCT), dari pengembangan keuangan tanah yang gencar, hingga menggunakan platform pembiayaan pemerintah, hingga berbagai bentuk yang mengarah beban hutang pemerintah, pemerintah daerah telah melakukan segala tindakan untuk memenuhi kelaparan investasi, dan investasi mereka juga sejalan sebagaimana perusahaan milik negara di Hongaria, mereka tidak dibatasi oleh batasan anggaran fiskal. Pemerintah pusat telah membuat tiga perintah untuk membatasi pinjaman pemerintah daerah, tetapi para pemimpin pusat juga tahu bahwa “perempuan cerdas pun tidak bisa masak tanpa beras”. Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, investasi pemerintah daerah harus ditingkatkan.
Tanpa jaminan dana, “jaminan pertumbuhan” pemerintah daerah hanyalah omong kosong. Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun pemerintah pusat telah menekankan transformasi model pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kendali utang pemerintah, pemerintah daerah “tidak menjadikan GDP sebagai pahlawan, tapi juga bisa tanpa PDB.” Oleh karena itu, kendala anggaran lunak dipertahankan hingga hari ini, dan utang pemerintah masih terus bertambah dan meluas.
Simulasi Pasar Modal
Sosialisme pasar versi Hongaria mempertahankan kontrol negara atas “ketinggian komando” (commanding heights) ekonomi, yang dianggapnya sebagai jaminan dasar stabilitas sosial, termasuk kontrol dan distribusi dana. Namun, pemerintah juga berusaha menggunakan beberapa operasi pasar modal.
Kornai menyebut kegiatan ini “pasar modal yang disimulasikan” dan menunjukkan: “Orang-orang Barat yang terbang dari Bank Dunia atau Dana Moneter Internasional ke Hongaria selama beberapa minggu mungkin kewalahan oleh keajaiban pasar yang disimulasikan di sini. … mereka mungkin tidak memperhatikan bahwa bank, perusahaan saham gabungan, atau pasar saham di sini adalah palsu. Apa yang terjadi di sini sebenarnya adalah permainan orang kaya, tentu orang yang bermain bukan anak-anak tetapi pejabat pemerintah. Mereka bukan petualang menggunakan uang kertas palsu, 5 tetapi dana negara nyata.”
Reformasi pasar modal Tiongkok lebih dalam daripada di Hongaria, dan proporsi modal non-negara di pasar juga lebih tinggi, tetapi ini secara fundamental tidak mengubah esensi dari “pasar modal yang disimulasikan”. Menurut laporan tahun 2018 tentang “Siapa yang Mengontrol Sistem Keuangan Tiongkok”, Kementerian Keuangan, SASAC, badan usaha milik negara, dan pemerintah daerah adalah pemegang saham utama atau kendali aktual berbagai bank, Broker besar, perusahaan trust, Foundation besar, dan perusahaan asuransi, Pejabat Pemerintah tidak hanya mengendalikan mayoritas mutlak lembaga keuangan, tetapi juga mengontrol penunjukan dan penghapusan eksekutifnya.
Meskipun situasi kepemilikan silang lebih rumit, namun banyak transaksi tidak berangkat dari perspektif keuntungan, dan mereka masih belum luput dari esensi pasar modal yang disimulasikan. Sebagai contoh, kredit bank-bank milik negara cenderung proaktif terhadap sesama BUMN, sementara kredit pada perusahaan non-BUMN dipersulit dan lebih mahal. Banyak kebijakan lembaga finansial tidak berdasar kebijakan pasar, terkadang bisnis yang cenderung untung tidak dilakukan atau tidak dapat dilakukan, terkadang bisnis yang cenderung rugi justru dilakukan dan diputuskan. Selain itu, ada banyak ketidak pastian mengenai apakah ada orang “di bawah” ketika kontrak dilanggar. Sulit untuk menilai risiko pihak lawan, dan produk finansial menjadi sulit dinilai dengan harga yang wajar.
Ketiga karakteristik sosialisme pasar ini sebenarnya berhubungan erat. Jika pasar modal benar-benar diijinkan untuk memainkan peran yang menentukan dalam alokasi sumber daya keuangan, disiplin pasar tidak akan mengijinkan cerukan fiskal pada keuangan, kemampuan pemerintah daerah untuk meminjam akan sangat dibatasi, dan hambatan lunak anggaran tidak bisa dipertahankan, sedang kelaparan investasi bisa dengan efektif dicegah.
Jadi, akankah negara-negara sosialis pasar secara sukarela menyerahkan kendali atas sumber daya keuangan dan memungkinkan pasar modal untuk benar-benar mengendalikan alokasi sumber daya? Kornai berpendapat tidak, dengan empat alasan. ²
Pertama, perusahaan milik negara dan pemerintah daerah adalah dasar dari kekuatan politik negara, dan pemerintahan negara harus bergantung pada mereka. Tanpa sumber daya keuangan untuk melindungi, kemampuan eksekusi nasional jadi sangat berkurang.
Kedua, para reformator Partai Komunis menggantungkan hati mereka pada pasar, karena pasar itu dinamis dan dapat meningkatkan efisiensi perusahaan, dipihak lain berfokus pada nilai-nilai inti sosialisme. Penekanan sosialisme pada ideologi 6 kesetaraan menentukan bahwa pemerintah tidak dapat membiarkan pasar melakukan segalanya dan memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk campur tangan di pasar modal.
Ketiga, struktur kepemilikan publik juga menentukan kerasnya kendala anggaran lunak. Aset perusahaan milik negara dan pemerintah daerah dikendalikan oleh birokrat, dan sangat sulit untuk mengandalkan birokrat itu sendiri untuk menegakkan disiplin fiskal pada diri mereka sendiri.
Keempat, intervensi dan kontrol pemerintah tingkat yang lebih tinggi memberikan alasan kuat pada manajer bawahan mengoreksi kesalahan mereka, sehingga kendala anggaran tidak bisa mengeras.
Deng Xiaoping menyatakan: “Ekonomi pasar tidak identik dengan kapitalisme, sosialisme juga memiliki pasar.” Dalam praktiknya, sosialisme pasar menghadapi dua tantangan besar.
Pertama, berapa banyak pasar yang bisa dimiliki sosialisme sebenarnya ditentukan oleh pemerintah, yang terdiri dari ribuan puluhan ribu birokrat. Mereka memutuskan kedalaman, luas dan frekuensi intervensi pemerintah di berbagai industri dan daerah sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Ketika tren politik berubah sedikit, birokrasi akan menyesuaikan perubahan, maka fungsi dan vitalitas pasar akan sangat berbeda.
Kedua, sebagai alat yang digunakan untuk mengaktifkan ekonomi, pasar mungkin saja dapat menyentuh garis dasar sosialisme. Pada masa awal kemiskinan dan kekurangan, kebanyakan orang mendukung peran menekankan “perkembangan adalah kebenaran nyata” yang mendukung perluasan pasar. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan kemakmuran, kesenjangan pendapatan juga meningkat dengan cepat dan konflik sosial juga meningkat. Pada saat ini, pemerintah akan menghadapi tekanan dan harus menekankan nilai-nilai inti sosialisme. Apakah itu ajaran Konfusius “bukan janda kalau tidak menderita ketidak adilan”, atau pelajaran dari “Rezim Lama dan Revolusi Perancis” (“The Old Regime and the French Revolution” － Alexis de Tocqueville) tentang reformasi yang mengarah pada revolusi, tidak bisa diabaikan para pemimpin.
Dari “membangun masyarakat sosialis harmonis” sampai pada “tidak melupakan niat asli dan selalu ingat misi”, hakekatnya mencerminkan inti-sari sosialisme pasar Tiongkok, yang secara bertahap telah bergeser dari mengembangkan ekonomi pasar menjadi mempertahankan nilai-nilai inti ideologi sosialis.
Kornai memperingatkan bahwa kepemilikan publik sebagai sosok utama sosialisme pasar 7 dengan mekanisme pasar yang sesungguhnya saling menolak, jadi reformasi berorientasi pasar kemungkinan besar cenderung mandek. Dalam beberapa tahun terakhir, mengapa kita harus lebih bertoleransi terhadap suara kiri? Mengapa kita harus meningkatkan dan memperkuat perusahaan milik negara? Mengapa kita harus benar-benar mengendalikan kekuatan di luar sistem? Mengapa suara guntur reformasi pasar modal menggelegar begitu keras sedang hujan hanya rintik-rintik? Wawasan Kornai tentang sosialisme pasar mengilhami kami untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu.
