JAKARTA- Baru belasan hari memerintah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung memaksa rakyat menelan pil pahit. Tidak menghiraukan aspirasi rakyat, Jokowi tampaknya tetap kekeh akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam waktu dekat ini. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi III, DPR-RI Bambang Soesatyo kepada Bergelora.com di Jakarta Rabu (5/11).
“Bantuan non tunai lewat penerbitan berbagai Kartu Sakti tidak akan mengurangi penderitaan warga miskin karena lonjakan harga barang dan jasa biasanya jauh lebih tinggi. Inilah pil pahit dari Presiden Jokowi yang harus ditelan seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Menurut Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini, kebijakan Jokowi mencabut subsidi ini jelas-jelas menyakiti rakyat dan sulit diterima akal sehat. Pemerintah baru ini menaikkan harga BBM bersubsidi ketika harga minyak di pasar internasional sedang mengalami penurunan. APBN-P 2014 mengasumsikan harga minyak 105 dolar AS per barel, sementara harga minyak saat ini di kisaran 82 dollar AS per barel.
“Logikanya, kalau pun tidak mau menurunkan harga BBM bersubsidi, Jokowi setidaknya harus punya keberanian dan kemauan politik untuk mempertahankan harga pada level yang berlaku sekarang demi melindungi rakyat,” katanya.
Tetapi, alih-alih meringankan beban kehidupan rakyat, Jokowi menurut Bambang Soesatyo tetap saja memilih cara instan menaikkan harga BBM bersubsidi untuk mengamankan APBN tahun berjalan.
“Dengan cara instan itu, rakyat lagi-lagi dipaksa berkorban. Sebab, menaikkan harga BBM bersubsidi adalah tindakan yang tidak berpihak pada rakyat atau wong cilik. Ungkapan ‘Jokowi pro Rakyat’ kini terbukti sebagai slogan tanpa makna,” ujarnya.
Apalagi katanya, tidak ada jaminan para menteri ekonomi dari Kabinet Kerja mampu meredam dampak negatif dari naiknya harga BBM bersubsidi. Kenaikan harga BBM akan diikuti dengan naiknya harga barang dan jasa.
“Utamanya harga komoditi kebutuhan pokok dan tarif jasa angkutan penumpang pada semua transportasi. Ketidakmampuan para menteri meredam dampak negatif itu akan semakin menyengsarakan rakyat,” katanya.
Sementara itu aksi penolakan kenaikan BBM mulai menjalar setelah dua hari belakangan ini terjadi penangkapan terhadap aktivis yang menolak kenaikan harga BBM di Makassar dan Jakarta.
Aksi menolak kenaikan harga BBM akan dilancarkan bersamaan dengan kedatangan Presiden Jokowi Kamis, 6 November 2014 di Kendari, Sulawesi Tenggara.
“Kedatangan presiden jokowi di Kendari akan kami sambut dengan aksi penolakan kenaikan harga BBM oleh mahasiswa kota Kendari,” tegas Koordinator Aksi Saddang Nur kepada Bergelora.com dari Kendari Rabu (5/11).
Dengan adanya rencana kenaikan harga BBM sebesar Rp 3.000 itu menurutnya adalah kado yang buruk bagi masyarakat terhadap kebijakan awal pemerintahan Jokowi-JK.
“Janji terhadap slogan Trisakti yang dilontarkan pada saat kampanye ternyata hanya menjadi slogan semata yang betul-betul jauh dari tujuan utama dari Trisakti itu sendiri,” tegasnya.
Persiapan aksi akan dilakukan oleh seluruh mahasiswa dan rakyat di Kendari yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945, Sulawesi Tenggara. (Web Warouw)
