JAKARTA- Demokrat juga menyambut baik program Kartu Pra Kerja yang ada dalam APBN 2020. Ini sebuah inisiatif yang baik. Yang penting, program dengan anggaran 10 triliun rupiah untuk 2 juta peserta tersebut dapat dikelola dengan baik. Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden RI ke VI, di Jakarta, Rabu (11/12) dalam Refleksi Pergantian Tahun 2019, yang berjudul ‘Indonesia 2020, Peluang, Tantangan dan Harapan’ yang dilaporkan kepada Bergelora.com di Jakarta.
“Agar tidak memunculkan isu sosial di antara sesama pencari kerja, pelaksanaannya harus benar-benar transparan dan akuntabel. Diharapkan tidak salah sasaran, dan bebas dari kepentingan politik pihak manapun,” tegasnya.
SBY menyampaikan isu ekonomi yang kedua adalah menyangkut pengangguran dan lapangan pekerjaan. Kami, Demokrat, sungguh memberikan perhatian pada isu ini. Jika melihat data statistik, memang ada penurunan angka pengangguran sekitar 1% dalam waktu 5 tahun.
“Tentu ini belum cukup. Di samping itu, kita juga harus melihat struktur dan migrasi pekerjaan yang terjadi di masyarakat kita,” katanya.
Meskipun tercatat sebagai bekerja, alias tidak menganggur, namun sekitar 28,4 juta adalah pekerja paruh waktu. Sementara, yang berkategori setengah menganggur sekitar 8,14 juta. Jumlahnya, 36,5 juta orang.
“Tentu ini angka yang besar,” ujarnya.
Di samping itu juga banyak terjadi peralihan pekerjaan, dari sektor formal ke sektor informal. Keadaan seperti ini kerap diikuti menurunnya penghasilan, dan tentunya daya beli mereka.
“Itulah sebabnya, Demokrat mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam meningkatkan biaya yang ditanggung oleh rakyat, seperti BPJS, Tarif Dasar Listrik dan lainlain. Perhatikan “timing” (kapan dinaikkan) dan seberapa besar angka kenaikan yang tepat,” katanya.
SBY Mengingatkan, secara moral dan sosial, tidaklah bijak membebani rakyat secara berlebihan ketika ekonomi mereka sedang susah. Satu hal yang juga patut menjadi perhatian kita adalah ‘siapa saja yang menganggur’ dewasa ini. Data menunjukkan bahwa prosentase dan angka lulusan SMK, SMA dan Perguruan Tinggi yang menganggur relatif tinggi. Keadaan seperti ini tentu rawan secara sosial, politik dan keamanan.
“Kita belajar dari pengalaman Arab Spring di tahun 2011 dulu. Juga terjadinya gerakan protes sosial di 30 negara tahun ini. Penyebab utamanya antara lain adalah kesulitan ekonomi dan banyaknya pengangguran,” katanya.
Untuk itu, SBY menegaskan, Demokrat mendukung penuh upaya pemerintah untuk mengatasi pengangguran ini.
“Caranya tentu banyak. Demokrat berharap, pembangunan infrastruktur dengan anggaran yang sangat besar saat ini, dapat menciptakan lapangan kerja yang jauh lebih banyak,” katanya.
Demokrat juga berharap pemerintah memiliki kebijakan yang efektif dan lebih agresif bagi pencari kerja kaum milenial. Meskipun sektor pertanian, industri dan jasa tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional, Indonesia juga memasuki era baru.
“Ekonomi Baru atau Ekonomi Digital telah menjadi bagian dari ekonomi kita. Karenanya pendidikan dan pelatihan bagi kaum milenial ke depan harus dilakukan secara serius. Mereka harus dipersiapkan agar cakap dan terampil untuk bekerja di era ekonomi digital,” katanya.
SBY menyoroti 5 persoalan besar yang perlu diantisipasi Pemerintaan Presiden Jokowi. Pertama, menyangkut pertumbuhan ekonomi. Kedua, pengangguran dan lapangan kerja. Ketiga, daya beli dan perlindungan sosial untuk rakyat. Keempat, kebijakan fiskal termasuk utang negara. Kelima, rencana pemindahan dan pembangunan ibu kota baru. (ZKA Warouw)
