KUNINGAN- Bidan desa yang tergabung dalam Forum Bidan Desa (Forbides) Cirebon kembali menanyakan nasib pengangkatan CPNS sisa 4.100 bidan yang masih tertunda. Hal ini disampaikan saat bertemu dan berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerja dan penyerahan sertifikat di GOR Ewangga, Kuningan, Jawa Barat, Jumat (25/5).
Untuk menemui Presiden Joko Widodo tidak mudah. Bidan Darmayanti awalnya merangsek ke pengawalan Paspampres dan langsung menyalami Presiden Joko Widodo. Ia memperkenalkan diri sebagai anak Ideologis ibu Kartini Panjaitan. Presiden menyambut hangat Bidan Darmayanti
“Bagaimana nasib sisa 4.100 bidan yang tertunda pengangkatan CPNS nya pak?” kata Yanti kepada Presiden Joko Widodo.
“Oh iya saya tahu itu. Sabar ya bu bidan. Surat-suratnya masih diproses soalnya. Mereka pasti kita angkat jadi PNS. Ingatkan terus ke saya,” kata Presiden Jokowi tersenyum.
Bidan Darmayanti kemudian minta berfoto dengan Presiden RI, Joko Widodo.
“Sini anaknya Pak Luhut, ayo berfoto. Tolong Paspampres ambilkan foto kami,” kata Presiden RI.
Seorang anggota Paspampres kemudian memotret Bidan Darmayanti dan Presiden RI.
Sebelumnya, Federasi Organisasi Bidan Desa (FORBIDES) Indonesia mendatangi Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menyanyakan hal yang sama di Istana, Selasa (22/5) lalu.
“Masih ada 4.100 orang bidan desa yang telah dinyatakan lulus dalam pemberkasan dan seleksi. Presiden sudah perintahkan agar penyelesaian CPNS bagi bidan desa hingga berusia 40 tahun saat awal tahun masa tugas (TMT), dapat diselesaikan dengan penerbitan Keppres. Tapi belum terealisasi,” demikian Bidan Lilik Dian Eka, Ketua Umum Forbides Indonesia secara terpisah.
Menurutnya, pengangkatan 4.100 sudah ditunggu setahunan pertama pengangkatan CPNS bidan desa yang digelar Kemenkes RI pada 26 Februari 2017 lalu.
Bidan Lilik menjelaskan, pada 4 April 2018 lalu, para bidan desa menemui Menkopolhukam, Jenderal Wiranto. Esoknya Menkopolhukam langsung mengirimi surat yang bersifat sesegera kepada kementerian teknis, Menpan & RB, untuk dibawa kepada Presiden.
“Kami harus mengelus dada kembali. Bidan desa harus menunggu sampai satu bulanan lamanya, surat Menkopolhukam mengendap di kantor Menpan & RB. Baru bergerak setelah kami temui Sesmenpan,” ujarnya.
Sebelumnya pengangkatan sisa 4.100 bidan desa telah disetujui dalam rapat koordinasi kementerian dan lembaga pada 19 Januari 2018 lalu. Rapat itu dihadiri Menpan & RB, Menteri Keuangan, dan Kepala KSP dipimpin langsung oleh Menkopolhukam.
“Ditunggu lama sekali. Tapi bidan desa tak kenal jenuh mengawal ketat seluruh proses harmonisasi di lintas kementerian terhadap pengangkatan bidan desa yang tersisa,” katanya.
Akhirnya pada Selasa (22/5) lalu Forbides Indonesia membawa surat dan dan draf Keppres rampung dari KemenPAN & RB ke kantor Sekretariat Negara. Sebelumnya pada tanggal 3 Mei Menpan RB telah menyerahkan draft Keppres ke Mensesneg Pratikno.
“Proses pengawalan draft Keppres tentang Pengangkatan CPNS ini, memang penuh jalan berliku, dan kami tak pernah kenal jalan mundur. Kita banyak ditanyakan teman-teman, bagaimana perkembangan janji Pak Moeldoko, Kepala Kantor Staf Presiden,” jelas Lilik.
Karena menurut Lilik pada Hari Kartini, Jenderal Moeldoko menyatakan akhir April 2018, Keppresnya dapat segera selesai.
Di kantor Kemensetneg RI, Forbides Indonesia berdialog secara khusus dengan Staf Khusus Mensetneg, Pratikno dan Staffnya Anak Agung Ari Dwipayana. Forbides dihadiri bidan Lilik dan ditemani dua orang Pengurus Pusat Forbides Indonesia, bidan Wayan dan bidan Darmawaty.
Menurut Lilik, draft Keppres tersebut, akhir Mei 2018 ini Presiden RI Joko Widodo akan menandatanganinya. Selanjutnya, Menkes RI Nilla F Moeloek akan memastikan prosesi teknis CPNS bidan desa di lingkungan daerah dapat berjalan dengan baik, lancar, dan tak ada pungli seperti yang kerap terjadi. (Tari/Web Warouw)
