JAKARTA – Korban konflik warga tahun 2022 di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, masih hidup memprihatinkan di tenda pengungsian. Sebab, pembangunan rumah untuk mereka tak kunjung beres.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa berencana mengambil alih pembangunan rumah warga di Kariu, Pulau Haruku itu.
Menurut Hendrik, Pascakonflik warga antarkampung pada 2022, pemerintah pusat telah membangun 50 rumah. Namun, Hendrik masih menemukan ratusan warga hidup dalam kondisi memprihatinkan karena pembangunan rumah bagi warga korban konflik tak kunjung beres.
Hendrik menyebut, rehabilitasi dan pembangunan rumah pascakonflik di Kariu merupakan tanggung jawab pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
“Kalau masyarakat sudah bertahun-tahun hidup dalam penderitaan, gelisah, tinggal di tempat yang tidak layak, lalu pemerintah diam saja, itu tidak mungkin. Pemerintah yang baik harus berani mengambil keputusan demi kepentingan rakyat,” kata Hendrik usai meninjau lokasi pengungsian warga Kariu dikutip Bergelora.com di Jakarta, Rabu (2q/1/2026), seperti dalam keterangan tertulis yang dikirim Humas Pemprov Maluku.
Tahun ini, pihaknya berencana mengambil alih pembangunan kembali rumah-rumah warga Kariu yang rusak.
“Kita akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Kalau ada program lanjutan, kita dukung. Tapi kalau tidak, pemerintah provinsi akan mengambil alih tanggung jawab itu,” katanya.
Saat kunjungan itu, seorang warga sempat menyampaikan langsung kondisi warga Kariu kepada Hendrik.
Tenda pengungsian kerap kebanjiran Empi, salah seorang warga mengatakan, saat hujan datang air meluap dan masuk ke dalam tenda-tenda pengungsian.
“Mau berapa lama masyarakat kita hidup seperti ini? Ini tidak boleh,” jawab Hendrik spontan.
Saat ini, Pemprov Maluku tengah menjalankan program Manggrebe Biking Bae Rumah, yang sejak 2025 telah membangun 204 unit rumah dan direncanakan berlanjut pada 2027 dengan jumlah yang lebih besar.
Melihat kondisi Kariu, Gubernur membuka peluang wilayah ini masuk dalam skema program tersebut, setelah ada kejelasan pembagian tanggung jawab dengan pemerintah pusat. (Web Warouw)
