JAKARTA- Sebagai jalan tengah dalam perdebatan pilkada dipilih rakyat atau DPRD diusulkan agar kepala daerah dari bupati, walikota dan gubernur di tunjuk langsung oleh Presiden RI. Hal ini disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Jayabaya, Arief Poyuono kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (11/9).
“Sudah waktunya kita kembali seperti jaman Soekarno. Presiden Jokowi yang pilih kepala daerah. Jangan takut akan kembali seperti Orba karena Jokowi dipilih langsung oleh rakyat. Gak bakalan kayak Orba karena jabatan presiden sudah dibatasi dua periodee,” ujarnya.
Menurutnya keberadaan otonomi daerah akan menyerap aspirasi dari rakyat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang pimpinannya dibawah kendali presiden RI.
“Sudah ada otonomi daerah. Supaya pembangunan di daerah bermanfaat buat rakyat maka otonomi daerah musti terpimpin. DPRD bisa jadi penyeimbang didampingin oleh kontrol media massa dan media sosial,” jelasnya
Menurut Ketua Partai Gerindra ini, pemilihan kepala daerah melalui DPRD juga bukan cara terbaik untuk menciptakan pemerintahan yang bersih di daerah.
“Cara ini (Dipilih DPRD-red) pernah dilakukan jaman orde baru dan tidak berhasil menciptakan pemerintahan yang bersih didaerah jaman orba karena peran media sebagai kontrol sosial dibunuh. Tapi point positifnya jarang ada kerusuhan sosial di daerah,”.
Ia mengingatkan, Pilkada langsung dalam era otonomi daerah juga menghasilkan pemerintahan yang korup dan kerusuhan sosial.
“Jadi sistim pilkada langsung juga telah gagal. Nah yang mesti kita coba lagi adalah kepala daerah ditunjuk saja langsung oleh presiden seperti jaman Sukarno. Jokowi jangan takut kalau nanti akan dianggap menciptakan pemerintahan yang otoriter Legislatif sudah sama kuat dengan eksekutif. Terungkapnya korupsi tidak lepas dari peran LSM dan media massa,” ujarnya.
Omong Kosong
Sementara itu Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD), Agus Jabo Priyono kepada Bergelora.com di Jakarta mengingatkan jika mau pilkada langsung atau perwakilan, tanpa membongkar sistem ekonomi liberal, dengan mencabut semua produk Undang-undang yang berwatak liberal itu, hanyalah omong kosong, tidak akan mengubah apapun bagi kehidupan bangsa Indonesia.
“Karena pada akhirnya tetap kapitalisme, imperialisme yang berkuasa atas tanah air dan bangsa Indonesia! Yang berubah hanyalah Posisi Politik, jika pilkada langsung lembaga survey yang berkuasa, jika perwakilan, Partai Politk lah yang berjaya, tetapi nasib bangsa Indonesia tetap sama saja, sami kemawon!” tegasnya.
Jika mau bersungguh-sungguh, melaksanakan cita-cita Proklamasi 1945, menegakkan Pancasila, demokrasi dengan segala instrumennya menurutnya haruslah ditujukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat Indonesia yang adil makmur, lahir batin.
“Itulah Pancasila. Itulah cita-cita Proklamasi 1945. Pancasila adalah Gotong Royong. Pancasila anti terhadap kapitalisme, imperialisme. Sudah sangat jelas dan tegas, dalam sistem ekonomi kita, implementasi dari Pancasila adalah Pasal 33 UUD Proklamasi 1945,” tegasnya. (Tiara Hidup)
