JAKARTA- Kepulauan Lease di Maluku yang terdiri atas tiga pulau yakni Pulau Saparua, Haruku, dan Nusalaut, diusulkan agar menjadi world heritage atau warisan dunia. Alasan pengusulan ini mengingat Kepulauan Lease memiliki keindahan, potensi alam, dan peran sejarah yang sangat fondamental bagi Indonesia.
Salah satu pulau di kepulauan Lease yakni Pulau Nusalaut, merupakan tempat kelahiran pahlawan nasional Martha Christina Tiahahu. Penetapan Kepulauan ini sebagai warisan dunia juga untuk mengenang dan mengaktualkan nilai-nilai perjuangannya.
Gagasan dan usul itu disampaikan Direktur Archipelago Solidarity Foundation Dipl-Oek Engelina Pattiasina dalam sarasehan dengan tema “Memaknai Warisan Nilai Juang Martha Christina Tiahahu (4 Januari 1800- 4 Januari 2015)” di Jakarta, Selasa.
Sejumlah tokoh menjadi pembicara adalah, pertemuan ini, Wakil Rektor Universitas Pattimura Ambon, Prof DR Nus Saptenno, ahli laut dalam, Unpatti, Dr Ginno V Limman, sejarawan Maluku Dr Dr Semmy Touwe dan Dr Willem Sabandar.
Sarasehan yang dihadiri tokoh masyarakat Maluku Raja Abubu Nusalaut dan juga tokoh lainnya, dibuka Deputi Bidang Sosial dan Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakiri Heru Karsidi.
Engelina mengemukakan, dari sedikit rekaman kisah Martha Christina, ada banyak keteladanan, nilai dan aspirasi yang diperlukan saat ini. Nilai perjuangan Martha sangat relevan saat ini dengan wajah dan penampilan baru.
Martha Christina dan generasi pendahulu telah berjuang sesuai masanya atau bahwa melampui zamannya. Nilai-nilai perjuangan itu perlu lebih diperkenalkan kepada masyarakat yang lebih luas.
Dalam kaitan itu, diusulkan agar lembaga internasional dan nasional lebih peduli kepada tempat kelahiran Martha Christina. Salah satunya menjadikan Nusalaut dan sekitarnya sebagai warisan dunia.
Martha Christina Tiahahu lahir di Nusa Laut, Maluku, 4 Januari 1800 dan meninggal di Laut Banda, Maluku, 2 Januari 1818 pada umur 17 tahun adalah seorang gadis dari Desa Abubu di Pulau Nusalaut.
Bangun Maluku
Dalam saresehan kemarin, baik pembicara maupun hadirin menggugat baik berbagai kebijakan pemerintah pusat baik pada masa Orde Baru maupun masa reformasi saat ini yang seakan kurang peduli dengan pembangunan Maluku. Apalagi sejak kerusuhan etnis dan SARA pada awal reformasi, banyak gedung dan fasilitas pendidikan yang hancur dibakar. Sampai kini, pendidikan di Maluku jauh dari maju, pad ahal potensi alam, laut, dan SDM sangat luar biasa.
“Kita dimiskinkan secara struktural dan sampai kini, seperti anak tiri.” kata Saptenno.
Karena itu Ginno V Limman mengusulkan agar semua orang Maluku, dengan berbagai kemampuannya, harus mampu menyumbangkan kemampuannya untuk kemajuan , tidak saling menyalahkan.
Engelina menambahkan, perubahan bagi kemajuan dan kesejahteraan Maluku, memang harus orang Maluku sendiri yang menggerakkan.
“Orang lain banyak tak peduli, pemerintah juga kurang peduli. Makanya, mari kita bangun bersama, kita kaya dan kita mampu,” ujar Engelina. (Dian Dharma Tungga)
