CILACAP – Sudah waktunya, pihak akademisi dan mahasiswa di kampus-kampus masuk ke desa-desa untuk tinggal dan bekerja bersama rakyat desa dan mencari jalan keluar dari setiap persoalan di desa. Hal ini penting untuk mempercepat pertumbuhan desa-desa di seluruh Indonesia. Demikian, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cilacap, Ahmad Iman Syukri kepada Bergelora.com di Cilacap, Kamis (12/1)
“PKB bersama Nahdlatul Ulama akan mempelopori mendorong mahasiswa dan akademisi untuk segera masuk ke desa-desa. Kehadiran kaum intelektual sangat dinanti-nanti oleh rakyat desa. Kalau bukan sekarang, kapan lagi,” ujarnya.
Sebelumnya, Ahmad Iman Syukri mengapresiasi terselenggaranya acara launching Pusat Studi Pengembangan Desa (PSPD) Universitas Nahdhatul Ulama Al-Ghazali (UNUGHA). Iman berharap PSPD UNUGHA menjadi pendukung utama bagi kepeloporan desa mandiri di Cilacap.
“Besar harapan, PSPD UNUGHA menjadi energi yang berarti bagi terealisasinya cita-cita desa yang kuat, mandiri dan maju sebagaimana yang dicita-citakan kita semua. Sehingga, desa-desa di Cilacap menjadi perwujudan dari kekuatan penopang bagi berdayanya bangsa dan negara,” ujar Iman di Jakarta, Selasa (10/1) lalu.
Hari itu, Launching PSPD UNUGHA dilaksanakan di Aula kampus UNUGHA di Cilacap. Acara tersebut diikuti sejumlah akademisi, para Tenaga Ahli (TA) Kabupaten, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa (PLD) serta masyarakat setempat.
Hadir pada acara tersebut Bupati Cilacap Edi Susanto beserta jajaran perwakilan dinas Pemkab Cilacap. Selain itu, turut hadir sekaligus menjadi pembicara yakni Purek III UNUGHA Soiman Nawawi dan Kepala Dispermades Kabupaten Cilacap Subandiono.
Direktur PSPD UNUGHA Hanifah Muyassaroh menegaskan lembaga yang dibidaninya berkomitmen untuk menjadi katalisator pembangunan desa di Cilacap.
“Mudah-mudahan, PSPD ini benar-benar mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan desa di kabupaten Cilacap dan sekitarnya,” ucap Hanifah dalam sambutannya.
Sementara itu, Purek III UNUGHA menyatakan sebuah keniscayaan bagi desa saat ini memiliki kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri. Menurutnya, pemerintah pusat dan Pemda sekedar berperan sebagai fasilitator.
Ia menekankan agar aparat desa meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan desa.
“Karena, sekarang desa rata-rata mengelola Rp 1,5 atau Rp 1,6 Miliar. Sekitar itu. Permasalahannya, ketika isi dalam UU itu menjadi desa yang mandiri, nah tentunya UUD ini terhubungkan dengan mentalitas aparat desanya,” ucapnya.
Senada dengan Soiman, Dispermades Kabupaten Cilacap Subandiono pengembangan pembangunan desa tidak hanya bergantung pada keinginan aparat desa. Ia berharap masyarakat turut andil dalam rangka memaksimalkan pencapaian pembangunan desa.
“Sejatinya pemberdayaan itu ada di rencana. Perencanaan pelaksana pelestarian pengendalian sampai pertanggungjawabnnya, itu ada di masyarakat. Kegiatannya meliputi Fisik (infrastruktur), Ekonomi dan Simpan Pinjam Khusus Perempuan,” sebutnya.
Sebagai Kepala Daerah yang ikut hadir di tengah-tengah acara, Bupati Cilacap turut memberikan sambutan. Ia meyakini pembangunan Cilacap juga bergantung pada penguatan potensi yang dimiliki desa yang berada dibawah administrasi daerah yang dipimpinnya.
“Saya siap mendukung program untuk memajukan desa,” tandasnya. (Andreas Nur)
