JAKARTA — Gelombang protes besar di Nepal melahirkan sejarah baru. Para demonstran muda anti-korupsi dilaporkan menggunakan platform Discord untuk menggelar pemungutan suara kilat dalam menentukan perdana menteri interim mereka.
Hasilnya, mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, Sushila Karki (73), terpilih sebagai perdana menteri perempuan pertama di negeri Himalaya itu. Karki akan memimpin pemerintahan sementara usai jatuhnya kabinet KP Sharma Oli yang tumbang akibat unjuk rasa berdarah terkait korupsi dan nepotisme.
Adapun Nepal dijadwalkan menggelar pemilu pada 5 Maret 2026 untuk menentukan perdana menteri definitif. Hingga saat itu, Karki dipercaya memegang kendali negara.
Pelantikan Karki sebagai PM interim dipandang sebagai simbol perlawanan terhadap korupsi dan nepotisme yang membelit negeri Himalaya itu. Dukungan besar dari generasi muda memperlihatkan adanya dorongan kuat untuk reformasi politik di Nepal.
Mengutip India Today, Minggu (14/9/2025), Karki adalah sosok hakim yang dikenal berani dan tegas terhadap isu terorisme serta korupsi. Dia mendapat dukungan besar dari kelompok anak muda, khususnya generasi Z.
Salah satunya dari komunitas “We Nepali Group” yang mendorong namanya setelah ribuan pemuda turun ke jalan menuntut perubahan dan kebebasan digital.
Dalam sebuah pertemuan akbar yang dihadiri lebih dari 5.000 anggota, mayoritas suara bulat mendukung Karki sebagai pemimpin baru.
Sushila Karki bukan nama asing di panggung hukum Nepal. Ia menjabat sebagai Ketua MA pada 2016, sekaligus menjadi perempuan pertama yang menempati posisi itu. Selama kariernya, ia banyak menangani kasus sensitif, mulai dari vonis korupsi menteri aktif hingga putusan penting soal hak kewarganegaraan perempuan.
Salah satu langkah besarnya adalah ketika ia memimpin sidang yang menjatuhkan hukuman kepada Jay Prakash Gupta, Menteri Teknologi Informasi kala itu, pada 2012. Vonis tersebut tercatat sebagai pertama kalinya seorang menteri aktif dipenjara karena korupsi di Nepal.
Tak jarang, keputusannya membuat hubungan panas dengan eksekutif. Pada 2017, koalisi parlemen sempat mengajukan mosi pemakzulan terhadap dirinya karena dianggap terlalu ikut campur, terutama dalam perselisihan soal pengangkatan Kepala Polisi.
Latar Belakang Akademik
Karki memulai karier hukum sebagai advokat di Biratnagar pada 1979. Ia juga memiliki kedekatan dengan India. Gelar master ilmu politik ia raih dari Banaras Hindu University (BHU), Varanasi, pada 1975. Di kampus itu, ia bukan hanya mendalami akademik, tapi juga aktif dalam kegiatan budaya.
“BHU memberi saya fondasi akademik dan kesempatan belajar di luar kelas. Saya pernah ditawari mengajar dan menempuh PhD di sana. Tapi mungkin takdir saya memang menjadi hakim,” ujarnya mengenang, dikutip dari Himalayan Times.
Gen Z Nepal Gelar Pemilu Pakai Discord
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, anak-anak muda atau generasi Z (Gen Z) Nepal menggelar pemilihan umum (pemilu) melalui platform Discord, untuk memilih perdana menteri setelah PM KP Sharma Oli mengundurkan diri di tengah demo besar.
Dari pemilu dadakan itu, terpilihlah Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung, sebagai PM sementara pada Jumat (12/9/2025).
Karki menjadi perempuan pertama yang memimpin pemerintahan di negara Himalaya itu. Ia akan menjabat hingga digelarnya pemilihan umum sesungguhnya pada 5 Maret 2026.
Penunjukan Karki disepakati dalam pertemuan antara Presiden Ramchandra Paudel, Panglima Angkatan Darat Nepal Jenderal Ashok Raj Sigdel, dan perwakilan gerakan protes dari kalangan muda.
PM Sementara Sushila Karki
Kekosongan kekuasaan setelah lengsernya Oli dimanfaatkan oleh kalangan muda untuk menentukan arah baru pemerintahan.
Mereka menggunakan platform Discord—aplikasi obrolan grup yang populer di kalangan gamer—untuk mengadakan debat dan jajak pendapat mengenai calon pemimpin sementara.
Menurut laporan NDTV, satu server Discord dengan lebih dari 145.000 anggota menjadi ruang diskusi digital untuk menentukan sosok pemimpin transisi. Sejumlah polling digelar oleh perwakilan gerakan protes selama sepekan.
Nama Sushila Karki kemudian mencuat sebagai kandidat paling populer. Ia dipuji karena integritas dan rekam jejaknya dalam memerangi korupsi.
“Parlemen Nepal saat ini adalah Discord,” ujar Sid Ghimiri (23), kreator konten yang juga penyelenggara kanal diskusi di platform tersebut, seperti dikutip The New York Times.
Ia merupakan anggota organisasi sipil Hami Nepal, yang banyak anggotanya terlibat langsung dalam protes.
Siapa Sushila Karki?
Sushila Karki (73) dikenal luas atas ketegasannya saat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Nepal. Ia memimpin berbagai putusan penting, termasuk memvonis Menteri Informasi dan Komunikasi Jaya Prakash Prasad Gupta dalam kasus korupsi.
Karki juga pernah membatalkan keputusan pemerintah terkait penunjukan kepala kepolisian, langkah yang menuai pro dan kontra di parlemen.
Pada 2017, Karki sempat dijatuhi mosi pemakzulan oleh anggota parlemen dari Kongres Nepal dan Partai Komunis Nepal (CPN). Mosi tersebut menuding dirinya berpihak, termasuk dalam keputusan pengangkatan kepala kepolisian.
Namun, pemakzulan itu justru memicu gelombang dukungan dari masyarakat sipil yang menilai langkah tersebut serangan terhadap independensi peradilan. Mahkamah Agung akhirnya mencabut mosi.
Setelah ditunjuk sebagai PM sementara, Karki langsung mengambil langkah tegas dengan membubarkan parlemen dan menetapkan tanggal pemilu baru pada Maret 2026.
Karki dan suaminya, Durga Prasad Subedi, memiliki rekam jejak panjang dalam gerakan pro-demokrasi Nepal.
Keduanya terlibat gerakan rakyat 1990 yang berhasil menghapus sistem monarki absolut dan sistem panchayat (kekuasaan tunggal di tangan raja).
Kala itu, Karki dipenjara dan kemudian menulis novel berjudul Kara, yang didasarkan pada pengalamannya di balik jeruji.
Sementara Subedi, yang merupakan pemimpin muda Kongres Nepal, juga ditahan karena diduga terlibat dalam pembajakan pesawat Royal Nepal Airlines guna mendanai perjuangan bersenjata melawan monarki, menurut sejumlah laporan media.
Adapun kondisi di Nepal kini berangsur stabil. Kepolisian kembali beroperasi di Lembah Kathmandu, sedangkan Mahkamah Agung dan perbankan perlahan mulai berfungsi kembali setelah sempat lumpuh akibat protes.
Gen Z Nepal Bersih-bersih Jalan dan Kembalikan Barang Jarahan
Setelah berhari-hari dilanda kerusuhan yang memaksa Perdana Menteri KP Sharma Oli mundur, jalanan Kathmandu pada Sabtu (13/9/2025) dipenuhi oleh generasi Z (gen Z), yang memegang sapu, kantong sampah, hingga kuas cat untuk membersihkan ibu kota Nepal.
Video yang beredar di media sosial memperlihatkan anak muda menyapu trotoar, mengumpulkan puing, memperbaiki ubin jalan yang rusak, hingga mengecat ulang tembok yang dicoret saat kerusuhan.
Sebagian demonstran bahkan mengembalikan barang-barang hasil penjarahan seperti kulkas, microwave, dan kipas angin.
Menurut penyelenggara aksi, kegiatan ini bertujuan menunjukkan tanggung jawab sipil sekaligus menegaskan bahwa gerakan mereka bukan hanya soal protes, melainkan juga membangun kembali.
Dari Protes Ke Aksi Bersih-bersih
Unjuk rasa Gen Z yang pecah sejak Senin (8/9/2025) itu berawal dari keputusan pemerintah menutup sejumlah media sosial populer dengan alasan keamanan siber dan pajak. Namun, kebijakan tersebut justru memicu kemarahan publik yang lebih dalam terkait korupsi pemerintah.
Larangan itu memicu kemarahan publik, terutama dari Generasi Z—warga muda berusia belasan hingga 20-an tahun—yang turun ke jalan membawa spanduk dan meneriakkan slogan antikorupsi.
Aksi massa berubah menjadi kerusuhan setelah aparat keamanan menggunakan peluru tajam, gas air mata, dan pentungan.
Sementara itu, para demonstran membakar kantor pemerintah, merusak bandara, membakar gedung stasiun TV, hingga membakar Istana Singha Durbar, pusat pemerintahan Nepal.
Pemerintah pun lumpuh. Perdana Menteri KP Sharma Oli dan empat menterinya mengundurkan diri. Militer lalu mengambil alih ibu kota, memberlakukan jam malam nasional, dan memberi waktu beberapa jam kepada warga untuk membeli kebutuhan pokok.
Aksi berubah menjadi kerusuhan besar. Kantor pemerintah dan rumah politisi dibakar, barikade dijebol, hingga Istana Singha Durbar—pusat pemerintahan Nepal—ikut dilalap api.
Menurut Kepolisian Nepal, setidaknya 51 orang tewas, termasuk 21 pengunjuk rasa, 9 tahanan, 3 polisi, serta belasan warga sipil lain.
Polisi Nepal, Ramesh Thapa, menyebut satu warga India termasuk di antara korban. Sementara itu, lebih dari 1.300 orang terluka, dan sekitar 1.000 di antaranya telah dipulangkan setelah menjalani perawatan.
Kerusuhan juga menghantam sektor pariwisata. Asosiasi Hotel Nepal (HAN) mencatat kerugian lebih dari 25 miliar rupee (sekitar Rp 4,6 triliun). Hotel Hilton di Kathmandu saja mengalami kerusakan hingga 8 miliar rupee (sekitar Rp 1,4 triliun), sementara puluhan hotel lain di Pokhara, Butwal, Bhairahawa, hingga Biratnagar tak luput dari perusakan dan penjarahan.
Akibatnya, ribuan pekerja terancam kehilangan mata pencaharian.
Di sisi politik, pengunduran diri KP Sharma Oli bersama empat menterinya sempat meninggalkan kekosongan kekuasaan.
Namun, mantan Ketua Mahkamah Agung, Sushila Karki, kini telah dipilih menjadi pemimpin Nepal sementara.
Tuntutan keadilan dari keluarga korban Sementara itu, keluarga korban masih berduka. Mereka menggelar aksi doa dengan menyalakan lilin di depan kamar jenazah rumah sakit di Kathmandu.
“Kami harus memperjuangkan keadilan untuk keluarga kami yang terbunuh, dan kami tidak bisa diam lebih lama,” kata Kamal Subedi, salah satu peserta.
Ia menuturkan bahwa keponakannya tewas dalam bentrokan. Bhol Bahadur Bishwokarma, warga lain, masih mencari kepastian nasib saudaranya, Santosh, yang dilaporkan tewas akibat tembakan polisi.
“Kami dengar jenazahnya ada di kamar mayat, tapi tidak ada konfirmasi. Kami bahkan belum bisa melihat kondisinya. Kami menuntut pemerintah segera menjawab kekhawatiran ini,” ujarnya. (Web Warouw)
