Sulawesi Utara lahir sebagai jalan keluar bagi pemerintah RI dan Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta), sebuah perlawanan pada pemerintah pusat di tahun 1959 yang menuntut keadilan bagi rakyat Indonesia Timur. Tulisan Jerry Palohoon di Manadonews.co.id dimuat ulang untuk pembaca Bergelora.com. (Redaksi)
Oleh: Jerry Palohoon
UPACARA bendera di halaman kantor Gubernur dan rapat paripurna istimewa DPRD menandai puncak perayaan HUT ke 57 Provinsi Sulawesi Utara, 23 September 2021.
Di tengah sukacita perayaan HUT, berikut kilas balik sejarah berdirinya Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan sumber dokumen dari Keluarga Tumbelaka-Ticoalu.
September 1959, Frits Johannes (FJ) Tumbelaka (Broer), seorang warga sipil biasa sudah tidak berdinas di militer, dipanggil oleh sang ayah, dokter JF Tumbelaka, di kediaman Jalan Jawa, Gubeng-Surabaya, Jawa Timur.
dokter JF Tumbelaka menanyakan tentang Permesta kepada anaknya, FJ Tumbelaka.Kiri ke kanan: Broer Tumbelaka, Brigjen Soenandar Prijosoedarmo, Jenderal AH Nasution dan AE Kawilarang di Tomohon, sebelum upacara di Papakelan Tondano
Diketahui, Permesta singkatan dari Perdjuangan Rakjat Semesta, adalah sebuah gerakan militer di Indonesia.
Gerakan ini dideklarasikan oleh pemimpin militer dan sipil Indonesia bagian timur pada 2 Maret 1957.
dokter JF Tumbelaka mengenal beberapa tokoh Permesta seperti Joop Warouw, DJ Somba (Joes) dan Wim Tenges, yang merupakan teman-teman baiknya.
Bahkan Joop Warouw adalah mantan atasan FJ Tumbelaka, putra dari dokter JF Tumbelaka, ketika masih di militer, punya hubungan sangat dekat, serta DJ Somba adalah sahabat karib sejak sama-sama aktif sebagai perwira di TNI Angkatan Darat di Jawa Timur.FJ Tumbelaka (badan tinggi pakai kacamata) bersama salah-satu perwira tinggi TNI
Oktober 1959, FJ Tumbelaka bertemu dengan Panglima Divisi Brawijaya (sekarang KODAM Brawijaya), Kolonel Soerachman, di rumah pribadi Jalan Ijen 44 Kota Malang, Jawa Timur.
Timbul ide melakukan pendekatan dengan para tokoh Permesta.
Beberapa hari kemudian diadakan pertemuan khusus dengan jajaran Divisi Brawijaya, antara lain hadir Asisten I / Divisi Brawijaya, Overste (Letnan Kolonel) Soetarto dan Kepala Staf Divisi Brawijaya, Overste Soenarjadi.
21 November 1959, diadakan pertemuan dengan Panglima Divisi Brawijaya, Kolonel Soerachman, Overste Soetarto dan Overste Soenarjadi yang baru saja timbamg terima menjadi Komandan Komando Operasi MERDEKA menggantikan Overste Moerjid.NZ Tumbelaka-Ticoalu (Istri FJ Tumbelaka) bersama Gubernur Olly Dondokambey di sela rapat paripurna HUT Provinsi di DPRD Sulut beberapa waktu lalu sebelum pandemi Covid-19
Diputuskan mengirim FJ Tumbelaka ke Manado dalam misi SANGAT RAHASIA guna melakukan pembicaraan dengan para tokoh Permesta
5 Januari 1960, FJ Tumbelaka mendarat di Manado.
Diadakan pembicaraan dengan Komandan Komando Operasi MERDEKA, Overste Soenarjadi dan Asisten I / Komando Operasi MERDEKA, Kapten Aris M.
Diputuskan, FJ Tumbelaka melakukan orientasi seperlunya dan menentukan rencana usaha selanjutnya.
15 Maret 1960, untuk pertama kalinya berhasil dilakukan perundingan dengan pihak Permesta.
FJ Tumbelaka bertemu dengan salah satu tokoh besar Permesta, DJ Somba, di Desa Matungkas, Tonsea (sekarang Kabupaten Minahasa Utara), di rumah Keluarga Polii (ayah mertua dari Sompie Singal, mantan Bupati Minut), dengan hasil 2 point sangat penting.
Pertemuan berlangsung setelah upaya mengutus kurir khusus SH Ticoalu (Tjame) berhasil menghubungi DJ Somba setelah melakukan hubungan dengan Panglima Divisi Brawijaya, Kolonel Soerachman.
14 April 1960, FJ Tumbelaka melaporkan langsung hasil perundingan Matungkas kepada MKN / KASAD, Jenderal Abdul Haris Nasution di Jakarta.
25 Mei 1960, FJ Tumbelaka diangkat menjadi Wakil Gubernur Sulawesi Utara – Tengah (Sulutteng) dengan tugas khusus di bidang keamanan.
AA Baramuli sebagai Gubernur Sulutteng.
Hal ini sehubungan dengan terbentuknya Propinsi Sulutteng dengan ibukota di Manado.
9 Agustus 1960, dilakukan perundingan kedua dengan Permesta antara FJ Tumbelaka dengan DJ Somba, Abe Mantiri dan Wim Tenges di Desa Popareng, Teluk Amurang (sekarang Kabupaten Minahasa Selatan).
Setelah diadakan 7 kali perundingan maka pada 4 April 1961 dilakukan penandatanganan penyelesaian Permesta di antara Desa Lopana dan Malenos (sekarang Minsel) antara Panglima Kodam XIII / Merdeka, Brigjend Soenandar Pridjosoedarmo dan DJ Somba, disaksikan Wakil Gubernur Sulutteng, FJ Tumbelaka, dilanjutkan dengan upacara militer.
Selanjutnya, upacara di Woloan, Tomohon, yang dihadiri Mayjen Hidayat dan Brigjend Ahmad Jani, dari Permesta hadir AE Kawilarang.
Setelah itu, upacara di Papakelan, Tondano Minahasa dengan inspektur upacara MKN / KASAD Jenderal Abdul Haris Nasution.
1962, FJ Tumbelaka diangkat menjadi Penjabat Gubernur Sulutteng mengantikan AA Baramuli.
1963, FJ Tumbelaka diangkat menjadi Gubernur Sulutteng (definitif) merangkap Ketua DPRD Sulutteng.
Gubernur Sulutteng, FJ Tumbelaka, menyelesaikan pemberontakan Darul Islam (DI) di wilayah Sulawesi Tengah. Membangun Universitas Tadulako di Sulawesi Tengah, dan lainnya.
23 September 1964, Gubernur Sulutteng, FJ Tumbelaka, menerima Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang terbentuknya Provinsi Sulawesi Utara.Pelantikan FJ Tumbelaka sebagai Gubernur Sulut
Pemerintah pusat melalui Presiden Soekarno memutuskan FJ Tumbelaka sebagai Gubernur pertama Provinsi Sulawesi Utara merangkap Ketua DPRD (pertama) Sulawesi Utara yang kala itu disingkat Sultara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang terbentuknya Provinsi Sulawesi Utara yang diterima FJ Tumbelaka pada 23 September 1964 tersebut, dirayakan sebagai hari jadi Provinsi Sulawesi Utara yang akan dirayakan hari ini, 23 September 2021.
(Jerry Palohoon)
