JAKARTA- Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa (20/1) lalu tidak menutup kemungkinan bahwa Dewan Perdamaian Gaza dapat menjadi pengganti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di masa depan.
Pernyataan itu disampaikan Trump merujuk pada upaya pemimpin AS itu untuk mengundang sejumlah pemimpin dunia guna bergabung dalam Dewan Perdamaian untuk Gaza.
Mungkin saja, kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih ketika ditanya apakah Dewan Perdamaian tersebut dapat menggantikan PBB.
Presiden AS itu menyatakan bahwa PBB tidak pernah sepenuhnya mencapai potensi maksimalnya, tetapi tetap harus melanjutkan mandatnya karena potensi yang dimilikinya sangat besar.
Pekan lalu, Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian untuk Gaza, yang terdiri dari Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, serta Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel.
Trump juga mengundang para pemimpin sejumlah negara, termasuk Rusia dan Belarus, untuk bergabung.
CBS melaporkan pada Selasa, dengan mengutip sumber yang mengetahui pembahasan tersebut, bahwa lebih dari 10 negara telah menyatakan bergabung dengan Dewan Perdamaian.
Namun, sejauh ini hanya lima negara, yakni Uni Emirat Arab (UEA), Belarus, Maroko, Hungaria, dan Kanada, yang secara terbuka menyatakan telah menerima undangan Trump.
Sementara itu, Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa Moskow tidak mengetahui seluruh rincian inisiatif tersebut dan berharap mendapatkan klarifikasi selama pembicaraan dengan Amerika Serikat.
Sejumlah media melaporkan pada pekan ini bahwa Trump ingin menggelar upacara penandatanganan Dewan Perdamaian Gaza yang pada 22 Januari mendatang.
UEA Ikut Bergabung
Kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (22/1) dilaporkan, Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Mohamed bin Zayed Al Nahyan menerima undangan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk bergabung dengan “Dewan Perdamaian” Gaza. Kabar itu diungkap diplomat tertinggi negara itu pada hari Selasa, seperti dilaporkan Anadolu.
Menteri Luar Negeri Abdullah bin Zayed mengatakan, ”Keputusan tersebut mencerminkan pentingnya implementasi penuh rencana perdamaian 20 poin Presiden Donald J. Trump untuk Gaza, yang sangat penting untuk mewujudkan hak-hak sah rakyat Palestina.”
Ia menegaskan kembali kepercayaan UEA “pada kepemimpinan dan komitmen Presiden Trump terhadap perdamaian global, yang dicontohkan oleh Perjanjian Abraham yang bersejarah.”
Diplomat utama tersebut menyatakan “kesiapan UEA untuk berkontribusi secara aktif pada misi Dewan Perdamaian, mendukung kerja sama, stabilitas, dan kemakmuran yang lebih besar bagi semua.”
Pada Jumat malam, Gedung Putih mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian bersamaan dengan persetujuan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, salah satu dari empat badan yang ditunjuk untuk mengelola fase transisi di wilayah tersebut.
Pembentukan dewan tersebut bertepatan dengan peluncuran fase kedua perjanjian gencatan senjata, yang menghentikan perang Israel di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 71.000 orang dan melukai lebih dari 171.000 lainnya sejak Oktober 2023.
Inisiatif ini merupakan bagian dari rencana 20 poin yang diusulkan Trump dan diadopsi Dewan Keamanan PBB berdasarkan Resolusi 2803 pada November 2025.
Israel Ikut Bergabung
Kepada Bergelora.com juga dilaporlan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan kesediaannya untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, meskipun sebelumnya kantornya sempat melontarkan kritik terhadap susunan komite eksekutif badan tersebut yang mencakup Turki, negara yang dianggap sebagai rival regional Israel.
Dalam pernyataan resmi pada Rabu (21/1/2026), kantor Netanyahu menyebutkan bahwa ia telah menerima undangan dari Trump untuk menjadi bagian dari inisiatif internasional tersebut. Pernyataan itu muncul setelah sebelumnya pihak Netanyahu mempertanyakan komposisi kepemimpinan awal Dewan Perdamaian, khususnya karena kehadiran Turki di dalam struktur komite.
Dewan Perdaian Gaza yang dipimpin Trump awalnya digagas sebagai kelompok kecil pemimpin dunia untuk mengawasi rencana gencatan senjata di Gaza. Namun, ambisi pemerintahan Trump kemudian berkembang jauh lebih besar.
Konsep awal tersebut berubah menjadi forum internasional yang lebih luas, dengan Trump mengirimkan undangan kepada puluhan negara dan bahkan memberi sinyal bahwa badan ini akan berperan dalam memediasi konflik global, menyerupai fungsi Dewan Keamanan PBB versi baru.
Rincian lebih lanjut mengenai Dewan Keamanan dijadwalkan akan diumumkan saat Trump menghadiri World Economic Forum di Davos, Swiss pada Kamis. Di forum tersebut, Trump akan ikut dalam acara pengumuman resmi mengenai pembentukan dan arah kerja badan tersebut.
Piagam resmi Dewan Keamanan hingga kini belum dipublikasikan. Namun, draf dokumen yang diperoleh The Associated Press menunjukkan bahwa sebagian besar kewenangan akan terkonsentrasi di tangan Trump sendiri. Dalam draf itu juga disebutkan bahwa kontribusi dana sebesar 1 miliar dolar AS akan menjamin keanggotaan permanen dalam badan tersebut.
Sejauh ini, setidaknya delapan negara telah menyatakan persetujuan untuk bergabung, yaitu Israel, Uni Emirat Arab, Maroko, Vietnam, Kazakhstan, Hungaria, Argentina, dan Belarus.
Selain itu, surat undangan dari Trump juga telah dikirimkan kepada Presiden Paraguay Santiago Peña, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, Presiden Mesir Abdel-Fattah el-Sissi, serta Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Di saat yang sama, Rusia, Israel, India, Slovenia, Thailand, China serta badan eksekutif Uni Eropa menyatakan telah menerima undangan serupa.
Kremlin menyebut pihaknya kini sedang mempelajari lebih lanjut detail inisiatif tersebut. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Rusia akan mencari kejelasan mengenai berbagai aspek dari Dwwa melalui komunikasi dengan Amerika Serikat.
“Kami sedang mempelajari detailnya dan akan mencari kejelasan mengenai semua nuansa dalam kontak dengan pihak AS,” ujar Peskov.
Trump sebelumnya juga mengonfirmasi pada Senin malam bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah menerima undangan untuk bergabung.
Hingga kini, belum jelas berapa banyak atau siapa saja pemimpin dunia lain yang akan diundang dalam waktu dekat.
Susunan anggota komite eksekutif mencakup sejumlah tokoh penting dari Amerika Serikat dan dunia internasional, antara lain Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, CEO Apollo Global Management Marc Rowan, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, serta Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel.
Gedung Putih juga mengumumkan pembentukan dewan lain yang disebut Dewan Eksekutif Gaza. Sesuai dengan kesepakatan gencatan senjata, dewan ini akan bertanggung jawab melaksanakan fase kedua perjanjian yang dinilai paling sulit.
Tahap tersebut mencakup pengerahan pasukan keamanan internasional, pelucutan senjata Hamas, serta rekonstruksi wilayah Gaza yang hancur akibat perang.
Nickolay Mladenov, mantan politisi Bulgaria sekaligus mantan utusan khusus PBB untuk Timur Tengah, ditunjuk sebagai perwakilan dewan tersebut yang akan mengawasi operasional sehari-hari.
Anggota lainnya termasuk Steve Witkoff, Jared Kushner, Tony Blair, Marc Rowan, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, diplomat Qatar Ali Al-Thawadi, Hassan Rashad selaku direktur Badan Intelijen Umum Mesir, menteri Uni Emirat Arab Reem Al-Hashimy, pengusaha Israel Yakir Gabay, serta Sigrid Kaag, mantan wakil perdana menteri Belanda yang dikenal sebagai pakar Timur Tengah.
Selain itu, dewan tersebut juga akan mengawasi komite baru yang terdiri dari para teknokrat Palestina. Komite ini akan menjalankan pemerintahan sehari-hari di Gaza dalam masa transisi pascaperang. (Web Warouw)
