JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, kebocoran ekonomi di Indonesia sudah semakin buruk, disebabkan permasalahan sistem
“Sistem ini yang memungkinkan kebocoran yang gila-gilaan, yang luar biasa karena sistem. Karena itu kita harus berani memperbaiki sistem,” kata Prabowo dalam acara Akad Massal 26.000 KPR FLPP dan Serah Terima Kunci Bersama Rumah Subsidi Menyala di Bogor, Senin (29/9/2025).
Oleh sebab itu, ia menegaskan, sejak tahun pertamanya menjabat, perbaikan sistem untuk mencegah kebocoran itu sudah ia lakukan.
Di antaranya ialah dengan melakukan penghematan anggaran, penguasaan kembali kekayaan milik negara, hingga melanjutkan kebijakan hilirisasi.
“Supaya kita bisa membantu rakyat kita yang berpenghasilan rendah, supaya akan dinikmati oleh rakyat kita, supaya ada kesejahteraan yang dirasakan oleh semua rakyat Indonesia, itu tekad kita, itu tekad kita dan saya yakin kita akan sampai ke situ,” tutur Prabowo.
Prabowo mengklaim, manfaat dari kebijakannya dalam memperbaiki sistem perekonomian dari berbagai kebocoran akan membuahkan hasil dalam periode 3-5 tahun mendatang.
“Saya percaya dan saya yakin dalam 3, 4, 5 tahun mendatang kita akan membuktikan, kita akan membuat sesuatu yang tidak diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain,” tegasnya.
Ia menegaskan, dalam memperbaiki sistem supaya tak lagi ada kebocoran di ekonomi Indonesia, telah melibatkan aparat penegak hukum seperti TNI hingga Polri.
“Dengan TNI, dengan Polri, dengan semua unsur sekarang aset-aset negara kita kuasai kembali. Tanah-tanah yang disalahgunakan kita ambil kembali, perkebunan perkebunan yang tidak sesuai aturan, yang melanggar hukum akan kita, sudah kita kuasai sebagian, dan akan kita terus kuasai kembali,” tegasnya.
Persepsi Korupsi RI Rendah
Sebelumnya kepada Bergelora.com di Jakarta.dilaporkan, Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, mengungkapkan data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2024 masih sangat rendah dengan skor 37 (paling korup) dari 100 (paling bersih).
“Skor kita hanya 37, kalau kita sekolah itu enggak lulus, nilainya merah semua, merah sekali,” ujar Ibnu dalam sambutan di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Rabu (17/9/2025) lalu.
Ibnu mengatakan, IPK di angka 37 membuat peringkat Indonesia naik menjadi 99 dari 180 negara di tahun 2024.
“Kenapa demikian? Karena banyak sekali korupsi yang ada di Indonesia di berbagai macam sektor,” ujarnya.
Ibnu lalu menyinggung banyaknya aparat penegak hukum yang semestinya menunjukkan integritas, justru terseret kasus korupsi.
“Bahkan para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum itu pun terkontaminasi dengan korupsi. Kita hanya 37, padahal seharusnya dapat 100 yang bagus,” ucapnya.
Pada tahun 2019, kata Ibnu, Indonesia pernah mendapatkan skor 80.
Namun, kini skor tersebut anjlok.
“Nilai kita pernah naik di 2019 adalah 80, tetapi turun tiba-tiba menjadi 34, baru-baru ini naik ke 37,” ucapnya.
Skor IPK yang sangat rendah tersebut menjadi tamparan bagi semua pihak untuk saling bekerja sama memberantas korupsi di Indonesia.
“Jadi untuk meningkatkan Indeks anti korupsi, kita bersama-sama. Ini bukan tugas penegak hukum saja, melainkan tugas negara bersama-sama,” ucap dia.
Sebagai informasi, skor IPK ini membuat Indonesia unggul dari negara-negara ASEAN lainnya, yaitu Thailand (34), Laos (33), Filipina (33), Kamboja (21), dan Myanmar (16). Namun, Indonesia berada di bawah negara-negara ASEAN seperti Vietnam (40), Timor Leste (44), Malaysia (50), dan Singapura (84).
Transparency International Indonesia (TII) menghitung indeks dengan skala 0-100. Angka 0 berarti menjadi yang paling korup, sedangkan angka 100 menjadi yang paling bersih. (Web Warouw)
