Minggu, 21 Juli 2024

KPK Dituntut Konsisten Periksa Kabinet Jokowi

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituntut untuk segera memeriksa menteri-menteri pemerintahan Joko Widodo yang sudah diberi tanda stabilo merah dan kuning sebagai tanda diduga terlibat dalam kasus korupsi dan akan segera diperiksa. Hal ini disampaikan oleh mantan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Laode Ida kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (9/1).

 

“Sejumlah calon nama calon menteri yang pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi untuk dicek oleh KPK dan kemudian KPK memberi tanda stabilo merah dan kuning, yang jadikan sejumlah figur itu ‘dimundurkan’. KPK berjanji untuk mengungkap dan mengusutnya, tapitak pernah dilakukan hingga sekarang ini,” ujarnya.

Ia meminta agar KPK jangan terlibat dalam politik praktis dengan mengumbar janji saja tapi harus berpegang konsisten secara serius pada janjinya.

“Oleh karena itu, KPK harusnya lebih fokus pada penanganan data dan kasus yang ada di atas mejanya. Tak perlu dulu merambah keluar seperti dugaan pada bisnis penerbangan. Kalau pun itu ada, maka biarkanlah pihak kepolisian dan atau kejaksaan yang tangani, melalui tahapan investigasi khusus denga mendasarkan pada kasus jatuhnya pesawat Air Asia itu,” ujar.

KPK diharapkan terus berani bertindak untuk memberangus kejahatan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat tanpa pandang bulu.

“Sebab yang terjadi sekarang dalam penindakan KPK terkesan tebang pilih, sehingga menunjukkan sikap ketakadilan. Unfair dalam menangani kasus-kasus korupsi,” ujarnya.

KPK menurutnya tak perlu tambah kerjaan baru dengan menangani dugaan kasus dunia pungli atau suap menyuap di bisnis penerbangan.

“Memang itu tak salah, tapi ada beberapa pertimbangan untuk tak memprioritaskan hal itu,” ujarnya.

Kalau tidak maka, KPK bisa dianggap bersifat reaktif dan bahkan tak mustahil dianggap cari popularitas saja. Soalnya keinginan itu diungkapkan setelah insiden jatuhnya pesawat AirAsia. Sebelumnya tak pernah disinggung.

“KPK bisa juga dikatakan sebagai memanfaatkan korban jatuhnya pesawat untuk menunjukkan bahwa lembaga pemberantasan korupsi yang bersifat adhoc itu peduli terhadap praktik penyimpangan di dunia penerbangan,” ujarnya.

Laode Ida mengingatkan bahwa sampai akan berakhirnya masa tugas periode KPK di bawah Abraham Samad ini, kasus atau data korupsi yang masuk di KPK masih menumpuk, tak tertangani.

“Catat misalnya, kasus korupsi yang libatkan sejumlah pejabat politik baik dari daerah maupun di jakarta, masih didiamkan saja juga,” ujarnya. (Calvin G. Eben-Haezer)

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru