Senin, 20 Mei 2024

KPU Lakukan Mal-Administrasi

JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dianggap gagal memahami makna klausul tentang syarat bagi Capres dan Cawapres dalam Undang-undang Pemilihan Presiden (UU Pilpres), yang menegaskan bahwa seorang calon tidak pernah melakukan perbuatan tercela. KPU telah melakukan mal-administrasi. Demikian tegas Ketua Setara Institute, Hendardi kepada Bergelora.com, di Jakarta, Selasa (24/6).
“Sifat tercela itu bukan melulu diukur dengan putusan pengadilan tetapi ditakar dengan moralitas publik dan nilai umum. Tindakan penculikan yang dilakukan Prabowo Subianto jelas bertentangan dengan moralitas publik dan nilai kebaikan umum, karena itu jelas merupakan tindakan tercela,” tegasnya.
 
KPU yang berpedoman pada surat kelakuan baik, hanya menyamakan calon presiden dengan pencari kerja yang harus menyerahkan SKCK. KPU telah melakukan mal-administrasi dan tindakan tata usaha negara yang keliru dan mengikis Pemilu yang berintegritas.
 
“KPU harus berani batalkan pencalonan Prabowo Subianto, karena dokumen DKP mempertegas ketercelaan dirinya,” ujarnya
 
Untuk persyaratan capres/cawapres KPU menurut Hendardi terlalu mensimplifikasi persyaratan dengan sekedar administratif.
 
“KPU mestinya bertanya terlebih dahulu ke Komnas HAM soal rekam jejak seseorang apakah terindikasi melanggar  HAM, ada kasusnya atau tidak,” ujarnya.
 
Juga menurutnya KPU seharusnya bertanya ke DPR menyangkut rekomendasi DPR kepada Presiden soal Peradilan HAM.
 
“Tanyakan juga ke Mabes TNI soal proses DKP dan lainnya. Sehingga KPU memperoleh keterangan yang jelas tentang rekam jejak seorang capres untuk menyatakan seseorang tercela atau tidak tercela,” jelasnya.
 
Karena itu menurut Hendardi, Koalisi Melawan Lupa mengadukan KPU ke Bawaslu, karena melakukan mal-administrasi. (Dian Dharma Tungga)

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru