JAKARTA- Presiden Joko Widodo diminta menggunakan kewibawaannya untuk segera mengatasi kisruh kekuasaan ganda di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) antara kepemimpinan Setya Novanto dan kepemimpinan Pramono Anung. Caranya adalah dengan memanggil semua Ketua Umum Partai untuk mencari solusi bersama. Hal ini disampaikan oleh ahli hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra kepada Bergelora.com Sabtu (1/11) di Jakarta.
“Saya sarankan agar Presiden Jokowi turun tangan menggunakan kewibawaannya untuk membantu mengatasi krisis di DPR. Caranya ialah Presiden mengundang Ketua-ketua Partai yang fraksinya berseberangan di DPR dan mengajak untuk mencari jalan keluar dari krisis,” ujarnya.
Menurutnya, munculnya pimpinan DPR tandingan telah membuat kisruh tidak saja di DPR, tetapi berdampak pada penyelenggaraan Negara. Presiden dan DPR harus banyak bekerjasama dalam menjalankan mekanisme bernegara kita. Kisruh di DPR bisa berdampak luas bagi negara.
“Presiden perlu gunakan pengaruh dan kewibawaannya untuk mengundang Megawati, Aburizal, Prabowo, SBY dan lain-lain untuk bicara hari hati ke hati,” ujarnya.
Kalau semua ketua partai ini sudah bicara, berembuk dan menyepakati jalan keluarnya, menurut yusril, mereka wajib komunikasikan dengan anak buahnya di DPR.
“Saya yakin pada tingkat ketua-ketua partai ini kisruh pembagian jatah pimpinan DPR dapat diatasi dengan kompromi antara Ketua Partai. Kalau para ketua sudah kompromi, saya yakin anak buah di DPR dapat dikendalikan dan ditenteramkan, sehingga krisis di DPR dapat diakhiri,” jelasnya.
Yusril meyakini, tidak ada yang punya kewibawaan yang lebih besar untuk mengundang para ketua partai itu kecuali seorang Presiden. Ini ujian besar bagi Jokowi.
“Presiden bukan sekedar kepala eksekutif, tetapi di mata rakyat adalah ‘Bapak bangsa’. Karena itu Presiden punya gezag atau kewibawaan,” ujarnya.
Inilah saatnya menurut Yusril, Presiden Jokowi menunjukkan kepada rakyat bahwa dirinya mampu mengatasi keadaan apapun juga yg menimpa bangsa ini.
“Termasuk menengahi para politisi yang sedang bertikai memperebutkan jabatan. Ini
harus dilakukan demi kebaikan kita sebagai sebuah bangsa,” katanya.
Paripurna KIH
Sebelumnya, Jumat (31/10) para anggota DPR yang tergabung dalam dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menggelar sidang paripurna tandingan tanpa dihadiri oleh Pramono Anung dan Patrice Rio Capella.
Pramono Anung sebelumnya Kamis (30/10), menunjukkan ketidak setujuannya pada pembentukan DPR tandingan yang dibentuk oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) ini.
“Lebih baik asli drpd tandingan, akal sehat harus tetap dimiliki dalam kondisi tensi tinggi dipertandingan politik. Yg hanya memperjuangkan kepentingan kelompoknya blm dapat disebut sbg negarawan, dia baru menjadi politikus,” Ujar Pramono Anung dalam akun twitternya.
Sidang Paripurna itu akhirnya dipimpin oleh pimpinan DPR sementara yang terdiri dari Ida Fauziah dari Fraksi PKB, Effendi Simbolon dari Fraksi PDIP, Supriadin dari Fraksi Nasdem, Dossy Iskandar Prasetyo dari Fraksi Hanura, dan Syaifullah Tamliha dari Fraksi PPP.
Sidang paripurna yang diadakan di ruang rapat Fraksi PDI Perjuangan diawali dengan pembacaan mosi tidak percaya terhadap lima pimpinan DPR yang terdiri dari Setya Novanto (Golkar), Fadli Zon (Gerindra), Agus Hermanto (Demokrat), dan Taufik Kurniawan (PAN). Kemudian sidang dilanjutkan dengan agenda pemilihan dan penetapan pimpinan DPR yang baru serta penetapan anggota untuk tiap komisi dan alat kelengkapan DPR lainnya. Sidang paripurna DPR dari sayap Koalisi Indonesia Hebat (KIH) ini dihadiri 247 anggota dari 555 anggota dewan. (Calvin G. Eben-Haezer)
