JAKARTA – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) telah bertemu dengan pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (3/9/2025). Pimpinan DPR yang menemui BEM SI antara lain Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (Fraksi Gerindra), Cucun Ahmad Syamsurijal (Fraksi PKB), dan Saan Mustofa (Fraksi Nasdem).
Dalam kesempatan itu, beberapa BEM yang tergabung dalam BEM SI menyampaikan aspirasinya pada pimpinan DPR.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan berikut beberapa hal yang disampaikan BEM SI saat bertemu pimpinan DPR:
Pernyataan BEM SI
1. Minta bentuk tim independen
Salah satu perwakilan BEM SI yakni BEM Universitas Indonesia pun menyampaikan beberapa pernyataannya di depan para pimpinan DPR.
“Saya membuat satu catatan refleksi Indonesia hari ini dengan satu tajuk “Selamatkan Demokrasi, Debatkan Supremasi Sipil”,” kata Ketua BEM UI Agus Setiwan dikutip dari akun YouTube DPR RI, Rabu (3/9/2025).
Dalam paparannya Agus menyampaikan kegelisahan tentang situasi demokrasi Indonesia utamanya setelah munculnya korban meninggal dunia seorang supir ojek online yakni Affan Kurniawan. Hal itu membuat mahasiswa turun ke jalan untuk mengkritik tindakan repesif aparat yang membuat Affan meninggal dunia.
“Inilah yang memantik rasa kemanusiaan kami untuk berhadir di jalanan pun juga hadirnya kami hari ini,” ujarnya.
2. Luruskan dugaan makar
Selain itu, Agus juga menyoroti adanya ucapan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut adanya dugaan makar atau upaya pelengseran kekuasaan oleh sebagian oknum.
Ucapan Prabowo itu membuat BEM UI khususnya menjadi bimbang dan khawatir aksi mahasiswa selama ini telah ditunggangi.
Oleh karena itu, Agus mendesak agar adanya tim investigasi independen untuk mengusut semua kejadian yang terjadi selama Agustus mulai dari tindakan aksi, represifitas aparat, hingga dugaan makar.
“Kami ingin investigasi ini mengusut tuntas semuanya sehingga kemudian apa yang disampaikan Bapak Presiden dapat dibuktikan,” ungkapnya.
3. Kritik anggota DPR joget-joget
Agus Setiawan juga menyoroti aksi joget-joget saat sidang tahunan DPR, MPR, dan DPD 15 Agustus 2025 lalu yang dikaitkan dengan kenaikan tunjangan anggaran anggota parlemen.
Menurut Agus tindakan tersebut sangat melukai hati rakyat yang saat ini sedang mengalami lesunya ekonomi negara.
“Masyarakat rentan menderita di PHK ekonomi lesu daya beli masyarakat menurun kok bisa ada wakil rakyat yang justru kabarnya tunjangannya dinaikkan,” kata Agus.
“Dan ketika ada kabar tersebut terjadi simbolisasi joget-joget yang kemudian membuat hati kami sedih,” lanjut Agus.
Agus mengatakan, masyarakat merasa hanya dijadikan alat politik untuk bisa mencapai kekuasaan para anggota DPR.
Tetapi ketika sudah terpilih banyak anggota DPR yang justru lupa dengan janji yang telah diucapkan selama kampanye pada rakyat.
“Ketika sudah duduk di kursi-kursi yang enak ini bapak ibu (anggota DPR) sekalian yang duduk di Parlemen seakan-akan melupakan kami sebagai bagian daripada rakyat yang seharusnya diwakilkan,” ujarnya.
4. Tagih janji 19 juta lapangan kerja
Sementara itu, Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan membacakan sejumlah tuntutan di mana janji Gibran yang ditagih itu ada pada nomor 12.
“Kami menuntut dan menagih janji Bapak Wakil Presiden, terkait dengan 19 juta lapangan pekerjaan, yang kita lihat sampai dengan saat ini kita bermimpi 20 tahun lagi kita akan merasakan ‘Indonesia Emas’,” kata Muzammil, dikutip dari siaran di kanal YouTube TVR Parlemen, Kamis (4/9/2025).
Kenyataan yang ada di lapangan, kata Muzammil, justru mengkhawatirkan.
“Tetapi hari ini para pemudanya tamat kuliah tidak tahu ingin bekerja di mana. Untuk menafkahi hidupnya juga tidak tahu di mana, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan kriminal untuk keuntungan dirinya. Ini sangat kita sayangkan,” lanjut Muzammil.
Sebagai informasi, janji 19 juta lapangan pekerjaan ini dilontarkan Gibran saat debat Calon Wakil Presiden pada Desember 2023.
“Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan perempuan, 5 juta di anatranya adalah green jobs,” ujar Gibran dalam debat menuju Pilpres 2024
Pada awal 2025 PHK terjadi secara beruntun. Di antaranya PT Sritex Group yang memutus hubungan kerja kepada 10.669 karyawannya, lalu PT Adis Dimension Footwear melakukan PHK 1.500 karyawan, dan PT Victory Ching Luh memberhentikan 2.000 karyawan.
5. Tidak demo mahasiswa anarkis
Dalam kesempatan itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Trisakti, Jili Colin juga mengingatkan bahwa mahasiswa adalah kaum terpelajar yang jauh dari tindak anarkis ketika menyampaikan suara.
“Saya berani bersaksi bahwasannya kami di sini kaum terpelajar, mahasiswa-mahasiswi. Tidak mungkin, Pak, kami menyuarakan pendapat kami, aspirasi kamu, keluhan rakyat, jeritan rakyat dengan tindakan-tindakan anarkis,” tekan Jili, dikutip, Rabu (3/9/2025).
Jill berpendapat bahwa ada banyak propaganda yang merugikan aksi demonstrasi, lalu menyalahkan mahasiswa karena erat dengan provokator.
Seiringan dengan itu, dalam pernyataannya, Jill juga menuntut hak-hak masyarakat dan mahasiswa.
Termasuk, menghentikan kriminalisasi pada aktivis dan mahasiswa.
“Hentikan kriminalisasi pada aktivis dan mahasiswa. Jauhkan budaya represivitas terhadap hak-hak kita selaku mahasiswa dan masyarakat untuk bersuara,” tekannya. (Web Warouw)
