Sabtu, 24 Februari 2024

Kudeta Di Turki, Pelajaran Penting Buat Indonesia

JAKARTA- Kudeta gagal dilakukan kalangan militer di Turki, sebuah negara demokratis dengan sistem pemerintahan Islam sekuler di kawasan Timur Tengah, Jumat (15/7) malam, merupakan pelajaran sangat berharga bagi pengendalian sebuah pasukan khusus di Indonesia.

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, berhasil mengatasi kudeta tidak lebih dari satu hari, semata-mata dukungan solid dari pasukan khusus dan dinas intelijen, MIT.

Komandan pasukan khusus Militer Turki, Jenderal Zekai Aksakalli dan jurubicara MIT, Nuh Yilmaz, menegaskan tidak merestui kudeta terhadap pemerintah.

Baik Jenderal Zekai dan Juh Yilmaz, menegaskan, pasukannya didukung mayoritas masyarakat dalam membela Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Situasi di Turki kini perlahan normal pasca kudeta, dan stasiun radio dan televisi yang sebelumnya dikuasai militer, berhasil direbut kembali.

Sebuah jet tempur F-16 terbang rendah di Ankara, Ibukota Negara Turki, teror para pemerontahk militer dan menembak jatuh sebuah helikopter yang digunakan para pelaku kudeta.

Panglima angkatan bersenjata Jenderal Hulusi Akar, Sabtu (16/7), menegaskan, situasi sudah sepenuhnya dikendalikan Pemerintahan Turki Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Sebelumnya, saat dikuasai tentara, seorang penyiar radio dan televisi membacakan sebuah pernyataan atas perintah militer yang menuduh pemerintah mengikis aturan demokratis dan hukum sekuler.

Tapi hanya dalam hitungan jam, Jurubicara Presiden Turki, Ibrahim Kalin, menegaskan, “Para komandan militer memastikan bahwa para pelaku percobaan kudeta telah melanggar rantai komando.”

“Rakyat Turki menunjukkan sikap mendukung demokrasi dan pemerintahan terpilih,” tambah Ibrahim Kalin kepada stasiun televisi NTV.

Recep Tayyip Erdogan menguasai perpolitikan Turki sejak pertama kali menjadi Perdana Menteri pada 2003. Erdogan jadi Presiden Turki pada 2014 dan kemudian terpilih lagi berkuasa hingga 2024. 

Angkatan bersenjata Turki sudah lama menganggap diri mereka sebagai pengawal negara sekuler bentukan Mustafa Kemal Ataturk pada 1923.

Mustafa Kemal Ataturk membubarkan Kekaisaran Ottoman pada 3 Maret 1924. Di bawah Ataturk dihapus kalimat “Islam adalah agama negara Turki” dari konstitusi pada 5 Februari 1937.

Militer Turki tercatat sudah tiga kali melakukan kudeta sejak 1960 dan menggulingkan pemerintahan Islam pada 1997 dan terakhir Jumat, 15 Juli 2015.

Kini, nasib Perdana Menteri Turki, Binali Yildirim, menjadi tidak jelas, bagaikan telur di ujung tanduk, karena sebelumnya menegaskan pemerintah terpilih tetap di kantor.

Namun pada saat masa-masa genting berlangsung, ternyata Binali patut diduga paling tidak membiarkan aksi kudeta, ketika Raceb Tayyip Erdogan tengah menikmati liburannya di sebuah pantai eksotis bernama Marmari di pesisir Laut Aegea.

Receb Tayyip Erdogan menuding para pendukung ulama Fethullah Gullen yang kini bermukim di Amerika Serikat sebagai aktor di balik kudeta. Namun, Gullen membantah.

Mengingatkan Presiden RI

Kudeta gagal di Turki, sekaligus mengingatkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) untuk sepenuhnya mampu mengendalikan pasukan khusus dari tiga matra, yakni Kopaskas di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), Marinir di TNI Angkatan Laut dan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di TNI Angkatan Darat.

Paling tidak, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, menempatkan personil petinggi militer, dari figur yang loyal, dan tidak memiliki agenda tersendiri di dalam melaksanakan tugas pertahanan negara.

Presiden Jokowi harus mampu mengendalikan pasukan khusus militer. Karena sejarah membuktikan, sebuah pemerintahan diperoleh dari hasil kudeta, mininal pemerintahan tidak akan stabil dalam beberapa saat.

Implikasinya, perekonomian nasional mandek, karena investasi dalam dan luar negeri mengalami gangguan yang berimplikasi pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat.

Presiden Jokowi, harus diingatkan betul akan insiden kudeta gagal di Turki, karena dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, sebetulnya sudah tiga kali terjadi kudeta.

Tiga kali kudeta terlangsung di Indonesia, satu kali disertai aksi pembunuhan massal, dan dua kali terakhir pergantian kepemimpinan nasional secara tidak wajar, sehigga berimbas kondisi politik luar dan dalam negeri terguncang.

Kudeta pertama kali terjadi melalui Gerakan 30 September (G-30S) tahun 1965. Kudeta tahun 1965, menandaikan kemenangan ideologi liberalis melawan ideologi sosialis di Indonesia.

Presiden Soekarno sebagai penganut ideologi sosialis, diganti Presiden Soeharto per 1 Juli 1966, didukung Amerika Serikat dan sekutunya yang menganut ideologi liberalis.

Kudeta kedua terjadi, melalui gerakan people power, sehingga Presiden Soeharto mengundurkan diri terhitung 21 Mei 1998. Sulit untuk tidak mengatakan pihak luar terlibat di dalam gerakan tahun 1998. Karena secara tiba-tiba, aksi massa bergerak sangat cepat, saat Presiden Soeharto terus menarik simpati kalangan Islam, melalui pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) beberapa tahun sebelumnya.

Langka Soeharto menurut banyak kalangan, sangat tidak disukai Amerika Serikat, karena sikap Presiden Soeharto mendukung ICMI tanpa filter, akan memunculkan gerakan radikal di sejumlah wilayah di Indonesia yang berimplikasi munculnya benih-benih separatisme dan teorisme di sejumlah wilayah.

Kudeta ketiga terjadi melalui keputusan Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memberhentikan Presiden KH Abdurahmad Wahid (Gus Dur), 23 Juli 2001.

Tidak bisa dibantah kalau keputusan Sidang Paripurna MPR tanggal 23 Juli 2001, merupakan tindakan kudeta. Kudeta konstitusional dilakukan Ketua MPR Amin Rais, sebagai respons terhadap berbagai rangkaian kebijakan kontroversial Gus Dur, telah membuat situasi politik di dalam negeri terguncang.

Di antaranya, keputusan sepihak Gus Gur mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Padahal nama Irian merupakan sejarah perjuangan heroik dilakukan Presiden Soekarno di dalam merebut Papua dari tangan Belanda tahun 1962.

Banyak orang tidak tahu kalau Irian sebuah singkatan patriotisme bentukan Presiden Soekarno, yakni Ikut Republik Indonesia dan Anti Netherland. Perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua telah menyinggung perasaan kalangan TNI dan tokoh nasionalis di Irian yang paham akan akar sejarah.

Ketika muncul gagasan Gus Gur untuk meminta maaf secara terbuka terhadap tragedi pembunuhan massa pasca G30S 1965, kalangan TNI Angkatan Darat, melalui operasi intelijen menggalang kekuatan tradisional.

Hasilnya digelar sidang paripurna MPR tanggal 23 Juli 2001, sehingga kepemimpinan nasional beralih kepada Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri.

Karena itulah, baik Presiden Jokowi maupun Wakil Presiden Jusuf Kalla, terlihat sangat hati-hati menanggapi isu pro dan kontra terhadap isu “kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) gaya baru”.

Akan tetapi Presiden Jokowi, sebaiknya harus mengungkap terbuka, siapa sebetulnya pihak-pihak yang berada di balik peredaran baju dan atau gambar palu dan arit.

Apabila masalah ini tidak diungkap tuntas, potensi ancaman kewibawaan Presiden Joko Widodo, terus digerogoti para pemain di belakang layar yang berimplikasi terjadi kudeta untuk keempat kalinya di Indonesia.

Beredarnya baju dan atau palu arit, tidak mungkin berdiri sendiri dan bagian tidak terpisahkan dari sebuah operasi intelijen yang mencari waktu yang tepat merongrong kewibawaan Presiden Joko Widodo.  (Aju)

 

 

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru