JAKARTA- Sebanyak 10.000 bidan desa Pegawai Tidak Tetap (PTT) sedang bersiap-siap melakukan aksi dan pemogokan nasional Senin, 28 September 2015. Forum Bidan Desa PTT tetap menuntut pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil (PNS) terhadap 40.000 Bidan Desa PTT. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Umum Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia, Bidan Lilik Dian Eka kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (25/9).
“Sasaran aksi adalah Kementerian PAN dan RB (Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi-red) dan menuju Istana Negara,” jelasnya.
Menurutnya, Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia tetap menuntut hak kepastian kerja sebagai pegawai tetap negara. Sampai saat ini pemerintah belum mengangkat 40.000 bidan desa PTT menjadi PNS, sehingga pemerintah sering lalai dan abai terhadap hak-hak para bidan yang bekerja melayani rakyat di daerah perbatasan, terpencil dan terisolir.
“Kami menuntut surat keputusan pemerintah hitam atas putih untuk pengangkatan Bidan Desa PTT sebagai PNS!” tegasnya.
Selama ini menurutnya, perjuangan yang dilakukan oleh Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia yang beranggotakan 16.258 orang telah mendapatkan 82 Surat Rekomendasi dari Bupati/Walikota, Tiga Surat Rekomendasi dari Gubernur Sulawesi Tenggara, Bali, dan Kalimantan Barat. Serta dukungan dari Gubernur Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
“Dukungan juga didapat dari DPR RI, DPD RI, DPRD seluruh Indonesia, 2 Lembaga Kepresidenan RI, 3 Menteri Koordinator dan berbagai tokoh nasional. Namun sampai sekarang tidak ada secarik kertas Surat Pengangkatan PNS yang dikeluarkan oleh Pemerintah secara resmi terhadap status bidan desa PTT,” katanya.
Ia menegaskan bahwa selain aksi di Jakarta, pada hariSenin, 28 September, seluruh cabang Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia akan melakukan pemogokan dan aksi di kota masing masing yaitu di Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Lampung, Bali, Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, NTT, NTB, Papua dan Papua Barat (Web Warouw)
