Kamis, 29 Februari 2024

Lakukan Komersialisasi, Pasien Cuci Darah Desak DPR Panggil RSCM

JAKARTA- Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) menilai kebijakan RS Ciptomangunkusumo (RSCM) sebagai salah satu rumah sakit rujukan nasional mempunyai kebijakan hanya menyediakan kelas VVIP dalam melakukan operasi cangkok ginjal (transplantasi ginjal).

“Kebijakan ini membuat pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan yang akan cangkok ginjal di RSCM harus membayar (cost sharing). Jumlahnya ratusan juta,” kata koordinator KPCDI, Tony Samosir di Jakarta, Rabu (2/3).

Menurut Tony, kebijakan ini merupakan komersialisasi. Kebijakan ini menutup pintu bagi pasien miskin untuk cangkok ginjal. Padahal, menurut Tony, BPJS akan mengcover operasi cangkok ginjal, yang jumlah maksimal sebesar Rp 250 juta.

“Atas kejadian ini, KPCDI mendesak pimpinan Komisi IX DPR RI memanggil Kementerian Kesehatan dan Dirut RSCM untuk dimintai keterangan,” ucap dia.

Diketahui, KPCDI adalah tempat wadah bagi pasien cuci darah dalam membangun solidaritas diantara pasien, dan berhimpun untuk berkiprah dalam usaha memperbaiki regulasi yang berkaitan dengan penderita gagal ginjal.

Sebelumnya Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) menilai kebijakan RS Ciptomangunkusumo (RSCM) menyurati Komisi IX, DPR-RI meminta agar memanggil direksi RSCM terkait dengan komersialisasi diatas.

Dibawah ini isi surat lengkap dari Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) menilai kebijakan RS Ciptomangunkusumo (RSCM) kepada Komisi IX, DPR-RI.

Salam hormat,

Pertama-tama perkenalkan kami adalah Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI). Komunitas ini adalah tempat wadah bagi pasien cuci darah dalam membangun solidaritas diantara pasien, dan berhimpun untuk berkiprah dalam usaha memperbaiki regulasi yang berkaitan dengan penderita gagal ginjal.

Kami ingin melaporkan bahwa kebijakan RSCM, rumah sakit rujukan nasional ini mempunyai kebijakan hanya menyediakan klas VVIP dalam melakukan operasi cangkok ginjal (transplantasi ginjal). Kebijakan ini membuat pasien yang menggunakan BPJS yang akan cangkok ginjal di sana harus membayar (cost sharing). Jumlahnya ratusan juta (lihat lampiran).

Menurut KPCDI kebijakan ini merupakan komersialisasi. Kebijakan ini menutup pintu bagi pasien miskin untuk cangkok ginjal. Padahal BPJS akan mengcover operasi cangkok ginjal, yang jumlah maksimal sebesar Rp 250 juta.

Atas kejadian ini. Kami mengajukan permohonan untuk meminta Komisi IX DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapaf Umum (RDPU) dengan memanggil Kementerian Kesehatan dan Dirut RSCM.

Demikian permohonan kamii agar dapat dikabulkan. Sebelumnya kami Ucapkan terima kasih

Jakarta 29 Februari 2016

Tony Samosir
(Ketua)

Petrus Hariyanto
(Sekjen)

Sampai saat ini belum ada kejelasan apakah Komisi IX DPR-RI akan menanggapi surat dari Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) menilai kebijakan RS Ciptomangunkusumo (RSCM) itu. (Calvin G. Eben-Haezer)

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru